New Policy: Korupsi MBG: Dadan Hindayana, Sony, dan Lodewyk Punya Yayasan Biar Dapat Insentif Miliaran
Korupsi MBG: New Policy Mengungkap Keterlibatan Dadan Hindayana, Sony, dan Lodewyk dalam Yayasan New Policy - Dalam skandal korupsi terbaru, New Policy
Korupsi MBG: New Policy Mengungkap Keterlibatan Dadan Hindayana, Sony, dan Lodewyk dalam Yayasan
New Policy – Dalam skandal korupsi terbaru, New Policy mengemuka sebagai faktor kunci dalam pengungkapan dugaan tindak pidana yang melibatkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), yaitu Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap bahwa yayasan yang bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) diberi insentif miliaran rupiah, meskipun belum memenuhi syarat untuk bermitra. Pernyataan ini disampaikan oleh Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jampidsus, di Kejaksaan, Jakarta, pada Rabu (3/6/2026).
Latar Belakang New Policy dalam Korupsi MBG
New Policy yang diterapkan oleh BGN dalam tahun 2025-2026 memungkinkan yayasan tertentu mendapatkan manfaat finansial signifikan. Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan bahwa mekanisme ini memperkenalkan sistem kerja sama yang lebih fleksibel, tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang. Yayasan tersebut, berdasarkan penelusuran, memiliki hubungan afiliasi dengan ketiga eks pimpinan BGN, sehingga bisa memperoleh insentif setiap hari tanpa transparansi yang jelas. “New Policy ini memberikan ruang bagi yayasan untuk mengakses dana program secara lebih mudah, meskipun tidak selalu sesuai dengan kriteria,” katanya.
Struktur Keterlibatan Yayasan dan Tersangka MBG
Kasus korupsi MBG menunjukkan bahwa yayasan yang terafiliasi dengan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung berperan sebagai pihak penyalur insentif. Syarief Sulaeman Nahdi menegaskan bahwa keberadaan yayasan ini menjadi alat untuk menyalurkan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. “Bentuk afiliasi mereka bisa dilihat melalui keberadaan yayasan yang dimiliki oleh keluarga atau orang terdekat dari ketiga tersangka,” ujarnya. Penyidikan juga mengungkap bahwa yayasan tersebut beroperasi dalam kerangka kerja yang terstruktur, dengan pengambilan keputusan melibatkan para eks pimpinan BGN secara langsung.
Ketiga individu tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup, termasuk dokumen keuangan dan kesaksian para pelaku. Syarief menjelaskan bahwa keterlibatan mereka tidak hanya terbatas pada pemberi izin, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang mengawasi distribusi dana. “New Policy ini memastikan bahwa yayasan bisa menikmati insentif, bahkan jika terdapat indikasi pemanfaatan dana secara tidak tepat,” tambahnya. Tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk DH sebagai kepala BGN, SS sebagai wakil kepala, dan LP sebagai wakil kepala bidang pengembangan organisasi dan kelembagaan.
Dalam investigasi lebih lanjut, ditemukan bahwa yayasan yang terafiliasi memanfaatkan sistem kerja sama BGN untuk menerima insentif yang lebih besar dari target. Syarief menyoroti bahwa kebijakan ini memperkenalkan mekanisme pengawasan yang kurang ketat, sehingga memberi ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk bermain. “New Policy memperkuat kemitraan yayasan dengan BGN, tetapi juga mengurangi transparansi dalam penggunaan dana,” jelasnya. Pihak penyidik menemukan bukti bahwa insentif yang diberikan mencakup pengelolaan dana program dan pemenuhan syarat yang tidak sepenuhnya objektif.
Kasus korupsi MBG ini menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan yang sebelumnya dianggap kuat. Syarief Sulaeman Nahdi menyatakan bahwa New Policy menjadi alat yang efektif untuk memperluas jaringan pihak yang terlibat, tetapi juga memperumit proses transparansi. “Dengan New Policy, yayasan memiliki akses lebih cepat ke dana program, tetapi kurang diawasi secara menyeluruh,” tuturnya. Pihak penyidik menekankan bahwa insentif yang diberikan harus selaras dengan hasil kerja dan kepatuhan terhadap aturan.
Penetapan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka menunjukkan bahwa New Policy tidak hanya memberi keuntungan, tetapi juga membuka celah untuk kecurangan. Dalam penyidikan ini, yayasan yang terafiliasi menjadi fokus utama, karena mereka diberi insentif miliaran rupiah per hari. “Ini mengindikasikan bahwa sistem tersebut mungkin belum memperhatikan keberimbangan antara insentif dan kepatuhan,” kata Syarief. Pihak Kejagung sedang menyelidiki lebih lanjut bagaimana New Policy diimplementasikan dan apakah ada pelanggaran aturan yang signifikan.
