New Policy: TNI Bersenjata Jaga Kantor BGN Usai Dadan Dicopot

TNI Tugaskan Pengamanan di Kantor BGN Pasca-Pencopotan Dadan

New Policy – Jakarta, Liputan6.com – Setelah Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk mengganti kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, kantor lembaga tersebut di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, mengalami peningkatan keamanan yang signifikan. Pada Rabu, 3 Juni 2026, sejumlah personel TNI berpakaian lengkap dan membawa senjata api hadir di area depan gedung, sementara petugas keamanan internal BGN tetap berjaga di pintu utama. Pengawasan terhadap setiap orang yang masuk ke kantor dilakukan secara ketat, terutama bagi pegawai dan tamu yang datang.

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Kehadiran TNI di lokasi bukan hanya sebagai bentuk pengamanan, tetapi juga sebagai tanda bahwa pemerintah menjaga keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan lembaga strategis. Seorang petugas keamanan menyatakan bahwa personel militer hadir lebih awal dari rekan-rekan mereka di dalam organisasi. Mereka melalui proses pemeriksaan ketat sejak pukul 05.00 WIB, sebelum dibenarkan masuk ke area kerja. “Kami tidak diberi pemberitahuan lebih dulu, jadi tidak mengetahui bahwa hari itu akan berbeda. Setelah diproses oleh tim pengawasan, kita bisa masuk,” ujarnya. Aktivitas di dalam kantor tampak terganggu, dengan sebagian pegawai masih berkumpul di lobi dan area luar gedung, menunggu instruksi lebih lanjut dari pihak internal.

“Pemantauan dan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berlangsung selama hampir 1,5 tahun. Pada hari ini, Selasa 2 Juni 2026, Bapak Presiden memutuskan untuk mengganti pimpinan BGN, termasuk Dadan Hindayana sebagai kepala, Lodewyk Pusung sebagai wakil kepala, dan Sony Sonjaya sebagai wakil kepala lainnya,” jelas Mensesneg Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Istana Negara.

Proses Pencopotan dan Perubahan Struktur

Dalam pernyataannya, Prasetyo menyebut bahwa keputusan untuk mencopot Dadan dan dua wakilnya diambil setelah Presiden Prabowo melakukan pemantauan sistematis terhadap pelaksanaan MBG. “Catatan-catatan yang terkumpul dari proses tersebut menjadi dasar untuk melakukan perubahan ini, dengan harapan perbaikan dapat segera dilakukan,” tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap BGN telah melalui fase evaluasi yang cukup panjang sebelum diambil keputusan akhir. Kebijakan tersebut menimbulkan perubahan besar dalam struktur kepemimpinan lembaga yang bertugas mengelola program pangan nasional ini.

Kehadiran TNI di kantor BGN menjadi sorotan publik, karena selama ini pengamanan di area tersebut dilakukan oleh tim internal. Namun, dengan penunjukan rekan-rekan dari Angkatan Bersenjata, pengawasan lebih ketat diterapkan. Di samping itu, beberapa petugas keamanan menyebut bahwa pengawasan terhadap akses ke dalam gedung telah diperketat, termasuk penggunaan sistem pemeriksaan terhadap setiap pegawai yang masuk. “Setiap orang harus melewati proses pemeriksaan sebelum diizinkan masuk, baik pegawai maupun tamu,” katanya. Proses ini seolah memperkuat pengawasan terhadap kegiatan kantor setelah adanya perubahan kepemimpinan.

Upaya Kembalikan Normalitas

Sejumlah pegawai BGN terlihat masih mengalami keterbatasan dalam menjalankan tugas harian. Mereka diperbolehkan masuk ke ruang kerja hanya setelah pengawasan dari pihak internal selesai. “Kami harus menunggu hingga semua proses selesai, baru bisa bergerak ke lantai kerja masing-masing,” kata seorang pegawai. Ini menunjukkan bahwa perubahan struktur di lembaga ini memerlukan waktu adaptasi, terutama dalam mengatur operasional yang selama ini terbiasa berjalan tanpa hambatan.

Dadan Hindayana, yang dipilih sebagai kepala BGN sebelumnya, digantikan oleh Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Keduanya diberhentikan oleh Presiden Prabowo, yang secara resmi memberikan instruksi untuk mengganti para petugas. Pencopotan ini dianggap sebagai langkah penting untuk menyesuaikan arah pengelolaan program MBG dengan target baru yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja. Kehadiran TNI di kantor BGN selama tiga hari pertama usai perubahan kepemimpinan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan keamanan sebelum kegiatan kembali normal.

Sebagai lembaga yang bertugas memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi masyarakat, BGN memiliki peran vital dalam mencapai keberhasilan program pangan nasional. Perubahan pimpinan dianggap sebagai upaya untuk merevisi pola kerja yang selama ini dianggap kurang efektif. Dalam persiapan perubahan, Prabowo mengambil waktu lebih dari setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG, sebelum memutuskan untuk mengganti para pejabat yang telah bekerja selama beberapa bulan. Proses ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki sistem yang menjadi concern publik.

Kehadiran TNI di kantor BGN juga menginspirasi warga sekitar yang melihat operasional yang lebih ketat. Seorang warga, yang enggan menyebut nama, mengatakan bahwa peningkatan pengawasan ini memberi kesan bahwa pemerintah mengambil langkah cepat untuk menjamin stabilitas. “Sejak pagi hari, sekitar 08.00 WIB, terlihat banyak personel militer di depan gedung. Kekhawatiran segerombolan orang terlihat berkurang setelah pemeriksaan selesai,” ujarnya. Ini menunjukkan bahwa keputusan untuk memasukkan TNI dalam pengamanan tidak hanya untuk kepentingan operasional, tetapi juga sebagai sinyal kuat terhadap kebijakan yang dijalankan oleh BGN.

Proses penggantian kepemimpinan di BGN merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap program MBG, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi distribusi pangan. Keputusan Prabowo mencopot Dadan dan dua wakilnya dianggap sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi program tersebut selama beberapa bulan terakhir. Dengan perubahan struktur, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas pelayanan dan transparansi dalam pengelolaan program pangan nasional.

Respons dari Pihak Internal BGN

Kebijakan pencopotan Dadan dan dua wakilnya di BGN tidak hanya berdampak pada pengawasan keamanan, tetapi juga mengubah dinamika kerja di dalam lembaga. Petugas keamanan mengatakan bahwa mereka harus beradaptasi dengan sistem baru yang lebih ketat, termasuk peningkatan koordinasi dengan TNI. “Mereka membantu memastikan bahwa semua orang yang masuk ke dalam gedung sudah diperiksa dan diizinkan,” jelas salah satu