New Policy: Pembelaan dan Kekecewaan Nadiem Makarim

Pembelaan dan Kekecewaan Nadiem Makarim

New Policy – Dalam sidang kasus dugaan korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook dan manajemen Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/6/2026), Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menggunakan momen ini untuk menyampaikan pembelaan terhadap keputusannya dalam memperkenalkan New Policy yang membawa perubahan signifikan di sektor pendidikan digital. Ia tampil dalam pakaian yang berbeda dari biasanya, mengenakan jaket ojek online generasi pertama, sambil didampingi oleh istri, Franka Franklin, serta berpelukan dengan kedua orang tuanya sebelum duduk di kursi terdakwa. Nadiem menegaskan bahwa New Policy bukan sekadar keputusan teknis, melainkan bagian dari strategi besar yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pendidikan nasional.

Kebijakan Teknis dan Narasi Korupsi

Dalam pleidoi yang disampaikannya, Nadiem membantah tuduhan bahwa ia terlibat dalam korupsi bersama tim teknis. Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk menerapkan New Policy berdasarkan pertimbangan ekonomi dan efisiensi, bukan hasil kesepakatan diam-diam dengan pihak tertentu. “Bukti terkuat adalah chat pribadi saya dengan Ibam pada Agustus 2020, dua bulan setelah tim teknis memutuskan Chrome OS,” ujarnya.

“Saya justru meminta agar opsi Windows turut dipertimbangkan dalam New Policy. Alhamdulillah, semua bukti chat ini terekam,”

tambah Nadiem. Ia menegaskan bahwa New Policy tersebut merupakan upaya untuk menjawab tantangan digitalisasi pendidikan di tengah keterbatasan anggaran.

Kedua Terdakwa dan Proses Keputusan

Nadiem juga mempertanyakan adanya tuduhan korupsi bersama dengan terdakwa lain. Menurutnya, tidak ada bukti komunikasi atau kesepakatan yang mengarah pada persekongkolan. “Bukti persekongkolan ini? Kedua terdakwa Mulyatshah dan Sri Wahyuningsih adalah direktur, dua level di bawah menteri, dan saya tidak mengenal mereka secara pribadi,” jelasnya. Ia menyebutkan bahwa mantan konsultan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief alias Ibam, layak dibebaskan, sebab tidak melakukan kesalahan apa pun, serta menyoroti dissenting opinion dari dua hakim yang mendukung hal tersebut. Menurut Nadiem, New Policy justru merupakan bentuk transparansi dalam pengambilan keputusan teknis.

Kontribusi Google dan Penghematan Negara

Di luar aspek hukum, Nadiem menolak narasi jaksa yang menyebut kasusnya sebagai white collar crime. “Tidak ada bukti konkrit keuntungan pribadi, jadi saya sangat sedih dengan narasi baru yang disebarkan. ‘White Collar Crime’ atau penjahat kerah putih. Saya dituduh terlalu cerdas untuk korupsi yang kelihatan di permukaan,” ujarnya.

“Begitu hebatnya penyamaran korupsi saya, sampai saya, maupun Jaksa, tidak mengerti modus tersebut,”

lanjut Nadiem. Ia menekankan bahwa New Policy tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga mempercepat akses pendidikan digital bagi miliaran siswa di Indonesia.

Uang Pengganti dan Evaluasi kebijakan

Nadiem menegaskan bahwa pengadaan Chromebook justru memberikan manfaat besar bagi negara. “Kebijakan kementerian memilih Chrome OS yang gratis secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara. Setidaknya Rp 3,9 triliun,” katanya. Ia juga menyoroti tuntutan uang pengganti sebesar Rp 5,6 triliun. “Sulit saya pahami, tuntutan uang pengganti yang harus saya bayar adalah tiga kali lipat dari kerugian negara yang dihitung oleh BPKP. Dan sepuluh kali lipat dari nilai kekayaan saya di akhir masa jabatan,” ujarnya. Menurut Nadiem, tidak ada bukti aliran dana negara yang masuk ke rekening pribadinya maupun GoTo, sehingga New Policy tetap menjadi pusat perdebatan di tengah penyelidikan lebih lanjut.

Kritik Publik dan Refleksi Pribadi

Di luar pembelaan hukum, Nadiem menyampaikan refleksi pribadi terkait pengabdiannya sebagai menteri. Ia mengakui bahwa banyak pihak mempertanyakan keputusannya meninggalkan Gojek untuk bergabung di pemerintahan. “Banyak yang berkomentar sejak kasus ini dimulai, ‘Salah Nadiem cuma satu: mau menjadi menteri padahal sudah nyaman di Gojek’,” ujarnya. Meski demikian, ia yakin New Policy yang ia perkenalkan akan menjadi referensi penting bagi transformasi pendidikan di era digital. Nadiem juga mengungkapkan bahwa keputusan untuk memilih Chromebook bukan hanya teknis, tetapi juga merupakan langkah politik yang diambil dengan pertimbangan matang.

Perjalanan ke Depan dan Makna New Policy

Kasus ini menjadi sorotan nasional, dan Nadiem Makarim memanfaatkannya untuk menjelaskan makna New Policy dalam konteks reformasi pendidikan. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diperkenalkannya berdasarkan data dan analisis terperinci, bukan hanya aspek estetika atau pilihan politik. “Saya ingin menegaskan bahwa New Policy ini bukanlah korupsi, melainkan inovasi yang dimulai dari keinginan untuk memberikan akses yang lebih adil kepada seluruh lapisan masyarakat,” kata Nadiem. Ia juga meminta agar publik tidak terburu-buru menilai keputusan teknis yang diambil dalam upaya menghemat anggaran dan mendorong adopsi teknologi terkini.

“Kasus ini sebenarnya membuka ruang untuk evaluasi lebih jauh terhadap New Policy yang kita implementasikan, baik dalam segi keuangan maupun kualitas pendidikan,”

ujarnya. Nadiem berharap keputusan dalam sidang ini tidak menghalangi upaya pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan melalui New Policy yang ia gagas.