Presiden Direktur Summarecon Kena OTT KPK, Ini Kasusnya

Presiden Direktur Summarecon Kena OTT KPK dalam Kasus Pengurusan HGB

Beritaterbaik.com – Presiden Direktur Summarecon Kena OTT KPK menjadi perhatian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, dalam operasi tangkap tangan pada Senin, 14 September 2026. Adrianto merupakan salah satu dari 17 orang yang dibawa untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor.

Seluruh pihak yang diamankan diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Adrianto termasuk dalam rangkaian pihak yang terjaring dalam kegiatan tertangkap tangan tersebut.

“Benar, yang bersangkutan merupakan salah satu pihak yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut,” kata Budi saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2026).

“Saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Merah Putih,” tambahnya.

OTT Berkaitan dengan Pengurusan HGB di Bogor

Perkara yang didalami KPK berfokus pada proses pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. HGB adalah salah satu hak atas tanah yang memungkinkan pemegangnya mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu tertentu, sesuai aturan pertanahan yang berlaku.

Dalam operasi tersebut, Summarecon disebut sebagai pihak yang berkaitan dengan pengurusan HGB. Sebelum identitas seluruh orang yang diamankan dijelaskan, KPK telah menyampaikan bahwa kegiatan penindakan ini menyangkut pengurusan hak atas tanah di wilayah Kabupaten Bogor.

“(Pengurusan HGB) di wilayah Kabupaten Bogor, ini pihaknya yaitu Summarecon,” ungkap Budi pada Senin malam.

Pada tahap awal, KPK belum memaparkan secara lengkap posisi maupun dugaan peran setiap orang yang dibawa untuk diperiksa. Keterangan lebih rinci mengenai pihak-pihak yang terlibat akan disampaikan setelah pemeriksaan dan pendalaman terhadap bukti yang dikumpulkan berjalan.

“Untuk detailnya, nanti kami sampaikan ya, pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini,” jelas Budi.

Pejabat ATR/BPN Ikut Diamankan

Selain pihak yang berhubungan dengan Summarecon, operasi ini juga menjangkau pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dari 17 orang yang diamankan, terdapat seorang direktur jenderal serta dua kepala kantor pertanahan di kawasan Jabodetabek.

KPK menyebut Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau PPTR, Lampri, turut diamankan. Dua pejabat lain yang disebut dalam pemeriksaan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang, dan Kepala Kantor Pertanahan Tangerang, Tardi.

“Dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut, telah terjadi peristiwa tertangkap tangan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jabodetabek, di mana dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 17 orang,” terang Budi.

Kehadiran pejabat pertanahan dalam perkara ini menempatkan prosedur administrasi, verifikasi, dan pengawasan pengurusan HGB sebagai bagian penting dari pendalaman penyidik. Meski demikian, seseorang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan belum otomatis berstatus tersangka. KPK masih melakukan pemeriksaan sebelum menentukan langkah hukum berdasarkan alat bukti yang tersedia.

Pengurusan Hak Tanah Kembali Disorot

Peristiwa Presiden Direktur Summarecon Kena OTT KPK kembali menyoroti pentingnya transparansi dalam layanan pertanahan. Proses pengurusan hak atas tanah melibatkan dokumen, pemeriksaan administratif, dan kewenangan pejabat yang dapat memengaruhi kepastian hukum suatu lahan maupun kegiatan pembangunan.

Penanganan perkara ini diharapkan memberi kejelasan mengenai dugaan peristiwa yang terjadi, pihak yang bertanggung jawab, serta bagian prosedur yang perlu diperbaiki apabila ditemukan pelanggaran. Hingga pemeriksaan berlangsung, KPK belum merinci dugaan peran masing-masing pihak, nilai perkara, maupun barang bukti yang diamankan.

FAQ Presiden Direktur Summarecon Kena OTT KPK

Apa kasus yang sedang diperiksa KPK?

KPK memeriksa dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Detail dugaan perbuatan dan peran setiap pihak masih dalam proses pendalaman.

Apakah pihak yang diamankan sudah menjadi tersangka?

Belum tentu. Pengamanan dalam OTT merupakan tahap awal penanganan perkara. Status hukum para pihak akan ditentukan KPK setelah pemeriksaan intensif dan penilaian atas alat bukti.

Siapa saja yang disebut turut diamankan?

Selain Adrianto Pitojo Adhi, KPK menyebut Lampri selaku Direktur Jenderal PPTR, Sontang sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, serta Tardi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Tangerang. Total terdapat 17 orang yang diamankan dalam operasi tersebut.