RAPBN 2027: Target Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Capai Rp 2.908 Triliun

RAPBN 2027: Proyeksi Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Tembus Rp 2.908 Triliun

Beritaterbaik.com – Jakarta — Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.908 triliun. Angka ini mencerminkan kenaikan 10,5 persen apabila dibandingkan dengan proyeksi APBN tahun 2026. Komponen penerimaan tersebut meliputi pajak, kepabeanan, serta cukai yang diharapkan mampu menopang pendapatan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pertumbuhan sektor perpajakan menjadi salah satu pilar utama dalam RAPBN 2027. Ia menyampaikan bahwa penerimaan perpajakan diproyeksikan melonjak signifikan.

“Yang kencang adalah penerimaan perpajakan, diperkirakan mencapai Rp2.908 triliun,” ujar Purbaya pada Sabtu (15/8/2026).

Rincian Penerimaan Pajak dan Bea Cukai

Secara lebih detail, penerimaan pajak sendiri ditargetkan menyentuh angka Rp 2.591,4 triliun. Proyeksi ini menunjukkan pertumbuhan 12,1 persen dibandingkan APBN 2026 yang sebesar Rp 2.310,8 triliun. Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai Rp 316,6 triliun. Nilai tersebut mengalami koreksi turun 1,2 persen dari proyeksi APBN 2026 yang bernilai Rp 320,6 triliun.

Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah

Selain sektor perpajakan, pemerintah juga memperkirakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 517,4 triliun dalam RAPBN 2027. Angka ini tercatat menurun 10 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 yang mencapai Rp 575,1 triliun. Sementara itu, hibah ditargetkan sebesar Rp 700 miliar, turun 56 persen dari proyeksi APBN 2026 yang sebesar Rp 1,5 triliun.

Dengan menggabungkan seluruh komponen tersebut, total pendapatan negara dalam RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp 3.426 triliun. Pertumbuhan ini sebesar 6,8 persen dari proyeksi APBN 2026 yang bernilai Rp 3.208,1 triliun.

Proyeksi Belanja Negara dan Defisit

Purbaya menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 terutama didorong oleh peningkatan kepatuhan pajak serta perluasan basis pajak. Di sisi pengeluaran, pemerintah merancang belanja negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp 4.097,2 triliun. Angka ini tumbuh 3,9 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 yang mencapai Rp 3.942,4 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) ditargetkan mencapai Rp 3.362,2 triliun, naik 3,6 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp 3.245,5 triliun. Komposisi BPP tersebut terdiri atas belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 1.504,7 triliun. Angka ini turun 7,7 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 yang sebesar Rp 1.630,4 triliun. Sementara belanja non-K/L ditetapkan sebesar Rp 1.857,5 triliun, naik 15 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp 1.615,1 triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 735 triliun. Angka tersebut naik 5,5 persen dari proyeksi APBN 2026 yang mencapai Rp 696,9 triliun. Komposisi belanja ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan berbagai program melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah.

Dengan target pendapatan negara sebesar Rp 3.426 triliun dan belanja negara Rp 4.097,2 triliun, RAPBN 2027 masih mencatatkan defisit. Defisit RAPBN 2027 dirancang sebesar Rp 671,2 triliun atau setara dengan 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, keseimbangan primer dalam RAPBN 2027 ditargetkan masih mengalami defisit sebesar Rp 20,9 triliun. Keseimbangan primer menjadi salah satu indikator untuk melihat kemampuan pemerintah dalam mengelola utang tanpa memperhitungkan pembayaran bunga utang.

Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan menjadi komponen terbesar yang diandalkan pemerintah dalam RAPBN 2027. Target Rp 2.908 triliun tersebut mencerminkan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan melalui penguatan kepatuhan dan basis pajak. Di saat yang sama, pemerintah merancang belanja negara sebesar Rp 4.097,2 triliun untuk membiayai kebutuhan negara, termasuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Dengan demikian, RAPBN 2027 dirancang dengan pendapatan negara Rp 3.426 triliun berhadapan dengan belanja Rp 4.097,2 triliun, sehingga menghasilkan defisit anggaran Rp 671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB.