Purbaya Buka Opsi Tunda Lagi Pajak Marketplace, Ini Pertimbangannya

Purbaya Pertimbangkan Penundaan Lagi Pajak Marketplace Pasca-Oktober 2026

Beritaterbaik.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan kemungkinan untuk memperpanjang masa penundaan pemungutan pajak marketplace setelah periode Oktober 2026. Langkah ini diambil apabila situasi perekonomian nasional belum memenuhi ekspektasi yang ditetapkan pemerintah. Menurut Purbaya, keputusan awal untuk menunda pemungutan hingga bulan Oktober bertujuan memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam menggunakan dana mereka.

“Jika kondisi sebelumnya memungkinkan untuk diundur, maka saat keadaan kurang menguntungkan kita juga dapat melakukan penundaan kembali. Namun saat ini, tenggat waktunya ditetapkan hingga Oktober,” jelas Purbaya dalam keterangan di Kantor Kementerian Keuangan pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Keterkaitan dengan Daya Beli Masyarakat

Ketika ditanyakan mengenai kemungkinan pemungutan pajak marketplace kembali dilaksanakan pada November 2026, Purbaya belum memberikan jawaban pasti. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi serta kemampuan daya beli masyarakat. “Mungkin saja. Jika kondisinya buruk, kita akan menundanya lagi,” ujarnya singkat.

Purbaya menekankan bahwa penundaan ini bukan disebabkan oleh memburuknya kondisi ekonomi Indonesia. Sebaliknya, pemerintah ingin memberikan ruang agar masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk berbelanja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Bukan. Kita ingin Anda bisa memiliki uang lebih banyak lagi untuk belanja,” katanya.

Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju 6 Persen

Menteri Keuangan tersebut menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini tercatat sebesar 5,29 persen dapat didorong hingga mencapai 6 persen menjelang akhir tahun. “Saya ingin mendorong ke 6 persen menjelang akhir tahun,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak telah menunda penerapan pajak e-commerce hingga 31 Oktober 2026. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah.

Detail Regulasi dan Mekanisme Penundaan

Ditjen Pajak menyatakan bahwa pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik ditunda hingga 31 Oktober 2026.

“Pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 November 2026,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan resmi pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Inge menuturkan bahwa penundaan waktu pemberlakuan ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah. Seiring penundaan itu, keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 yang telah diterbitkan akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali. Kemudian PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace dari pedagang dalam negeri sehubungan dengan penunjukan yang telah diterbitkan sebelumnya akan dikembalikan oleh marketplace kepada pedagang dalam negeri.

“Penundaan ini tidak mengubah substansi kebijakan, melainkan hanya menunda waktu pemberlakuannya,” kata dia.