New Policy: Prabowo Ungkap Tujuan Danantara DSI, Singgung Pihak Nyinyir
Prabowo Buka Pembicaraan tentang Tujuan DSI, Menyebut Ada Pihak yang Terus Mengkritik New Policy - Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta

Beritaterbaik.com –
Prabowo Buka Pembicaraan tentang Tujuan DSI, Menyebut Ada Pihak yang Terus Mengkritik
Beritaterbaik.com – Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan new policy terbaru terkait pembentukan Perusahaan Tbk Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai upaya memperkuat pengelolaan ekspor komoditas strategis. New Policy ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam perdagangan, mengintegrasikan proses pengelolaan barang yang diekspor, dan memastikan pendapatan devisa dapat terkumpul secara optimal bagi pemerintah. “Dengan new policy ini, negara akan memiliki wadah yang lebih kuat untuk mengendalikan alur barang, identitas pembeli, harga yang diterima, serta devisa yang seharusnya masuk ke dalam negeri,” jelas Prabowo, menegaskan bahwa DSI adalah bagian dari strategi pengembangan ekonomi Indonesia.
Tujuan Utama New Policy DSI: Mengoptimalkan Pendapatan Negara
Prabowo menekankan bahwa new policy pembentukan DSI tidak hanya berfokus pada pengawasan ekspor, tetapi juga pada penguatan ekosistem usaha nasional. Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk mengatasi masalah transfer pricing dan under invoicing yang selama ini merugikan penerimaan negara. “Dengan adanya DSI, kita bisa mengetahui secara pasti berapa banyak keuntungan yang hilang akibat praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat,” tambahnya. Ia menyebutkan bahwa dalam 22 tahun terakhir, hampir US$343 miliar hilang karena pelarian devisa, yang dianggap sebagai kelemahan dalam sistem perdagangan Indonesia.
Struktur dan Fungsi DSI dalam New Policy
Chief Operating Officer (COO) DSI, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa lembaga ini dibentuk sebagai perantara tunggal dalam perdagangan komoditas strategis nasional. “DSI akan menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan antara produsen, pengusaha, dan pemerintah dalam menjaga kualitas dan kejelasan alur barang ekspor,” kata Dony. Tujuan utamanya adalah menstabilkan ekosistem usaha yang telah berkembang, memastikan kebijakan new policy dapat diimplementasikan secara efektif, dan mengurangi risiko kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang terjadi sebelumnya.
Dalam konteks new policy ini, Prabowo mengungkap bahwa DSI juga menjadi alat untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global. “Kita perlu mengakui bahwa negara lain telah berpengalaman dalam mengelola devisa, dan new policy ini adalah langkah untuk menyamai mereka,” katanya. Ia menambahkan bahwa lembaga ini akan beroperasi secara independen, tetapi tetap dipantau oleh pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilannya.
Mengatasi Kritik terhadap New Policy
Prabowo juga menyoroti kritik yang sering muncul terhadap new policy pemerintah. Ia menyebut ada kelompok tertentu yang terus menggambarkan langkah ini sebagai ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi. “Mereka mengkritik karena belum memahami manfaat jangka panjang dari new policy ini,” jelasnya. Menurut Prabowo, kritik tersebut justru membantu untuk menyoroti kelemahan sistem lama, sehingga DSI menjadi solusi yang lebih baik.
“Sering kali ada pihak yang menyindir, mengatakan ini dan itu. Tapi dunia luar justru mengakui bahwa langkah new policy ini benar dan tepat,” ujarnya.
Dalam menjalankan tugasnya, DSI akan fokus pada penguatan infrastruktur logistik, pemeriksaan transaksi perdagangan, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal. Prabowo menekankan bahwa new policy ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Kita harus tetap waspada terhadap pihak-pihak yang masih menggangu proses transformasi ekonomi,” tambahnya.
Dony Oskaria menambahkan bahwa DSI akan bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data ekspor dapat dipantau secara real-time. “Dengan new policy ini, kita bisa mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin muncul dan mengambil langkah cepat untuk menyelesaikannya,” tuturnya. DSI juga diharapkan dapat menjadi pelaku utama dalam menarik investasi asing dan meningkatkan nilai tambah dari komoditas Indonesia.
