Latest Program: Sistem Keuangan Desa Raih Penghargaan PBB

Sistem Keuangan Desa Raih Penghargaan PBB

Latest Program – Jakarta, Liputan6.com – Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berhasil meraih penghargaan Honourable Mention dalam acara United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2026. Penghargaan ini diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai apresiasi atas inisiatif pemerintah Indonesia dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P. Bolombo, menyampaikan bahwa penghargaan ini mengakui upaya yang dilakukan dalam program latest program untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.

Konsep dan Implementasi Siskeudes

Siskeudes dikembangkan sebagai bagian dari latest program yang dimulai oleh Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem ini diimplementasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tujuan membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan terukur. Sejak diluncurkan pada 2015, Siskeudes telah diterapkan secara bertahap di sekitar 75 ribu desa, yang mencakup 95 persen dari total desa di Indonesia. Latest program ini mengubah cara desa mengakses dan mengelola dana secara digital, mengurangi risiko penyimpangan, serta mempercepat proses pengambilan keputusan.

“Siskeudes berperan sebagai alat bantu untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa,” tutur La Ode saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Sistem ini memungkinkan desa untuk melakukan transaksi nontunai dan mengunggah laporan keuangan secara real-time. Keberhasilan latest program ini tidak hanya berdampak pada pengelolaan dana desa, tetapi juga memperkuat sistem pemerintahan desa yang sebelumnya dianggap kurang efektif. Dengan adopsi teknologi, pemerintah desa dapat memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran dan sesuai dengan rencana pembangunan nasional. Siskeudes juga diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), sehingga mempercepat sinkronisasi data antar level pemerintahan.

Penghargaan dari PBB menyoroti kontribusi latest program dalam mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Terutama pada target yang berkaitan dengan pemerintahan inklusif, transparansi, dan keadilan sosial. Delegasi Indonesia yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, dan Menteri PANRB menerima penghargaan tersebut di Tbilisi, Georgia, akhir Juni 2026. Ini menjadi bukti bahwa inovasi lokal dapat diakui secara internasional dan berkontribusi pada keberlanjutan pembangunan nasional.

Perkembangan Digital Siskeudes

Saat ini, penerapan Siskeudes secara daring mencakup 319 kabupaten/kota. Dalam latest program transformasi digital, Kemendagri terus mendorong adopsi sistem transaksi nontunai yang terintegrasi dengan perbankan. Hingga saat ini, 67 kabupaten/kota telah mengadopsi sistem digital ini, menunjukkan progres yang signifikan. Tujuan utama dari latest program ini adalah memastikan lebih banyak desa menggunakan teknologi untuk mengurangi risiko penyimpangan keuangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Kemendagri berharap sistem digital ini dapat terus dikembangkan hingga mencakup seluruh desa di Indonesia. Dengan demikian, latest program akan menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Siskeudes juga diharapkan dapat menjadi model bagi negara-negara lain yang ingin menerapkan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih modern dan efektif.