Dedi Mulyadi Usulkan Penghapusan Pajak Kendaraan, Ganti dengan Sistem Jalan Berbayar
Topics Covered: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan wacana mengenai penghapusan pajak kendaraan bermotor yang menjadi bagian dari konsep inovatif untuk mengelola penggunaan jalan di wilayah Jabar. Menurut rencana, pajak kendaraan akan diganti dengan sistem jalan berbayar yang diharapkan bisa memberikan keadilan berdasarkan tingkat penggunaan dan beban kendaraan. Konsep ini dipaparkan sebagai langkah strategis dalam mendorong efisiensi transportasi serta pemeliharaan infrastruktur jalan yang lebih baik.
Penyederhanaan Sistem Pajak untuk Pemeliharaan Infrastruktur
Pemprov Jabar tengah meninjau ulang mekanisme pendapatan dari sektor lalu lintas. Dedi Mulyadi menekankan bahwa pajak kendaraan bermotor yang saat ini berlaku tidak selalu menghasilkan manfaat optimal bagi pengguna jalan, khususnya jika pengguna tidak memperhatikan kualitas infrastruktur yang mereka jalani. “Kami ingin mengganti pajak kendaraan bermotor dengan sistem jalan berbayar, karena lebih adil dan bisa menyesuaikan biaya sesuai kontribusi pengguna,” jelasnya. Hal ini menjadi salah satu Topics Covered dalam perencanaan pembangunan jalan yang lebih modern.
Dedi juga menjelaskan bahwa sistem jalan berbayar akan mencakup berbagai jenis layanan seperti retribusi masuk ke jalan utama, penggunaan tol, atau akses ke area tertentu di Jabar. Tujuannya adalah agar pengguna jalan hanya membayar sesuai kebutuhan, bukan secara umum. Pemprov Jabar akan mengevaluasi kebijakan ini secara lebih luas, termasuk dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Detail Sistem serta Fasilitas Pendukung
Menurut Dedi Mulyadi, sistem jalan berbayar akan menyesuaikan biaya sesuai tingkat penggunaan jalan. Kendaraan berat akan dikenai tarif lebih tinggi karena berkontribusi lebih besar terhadap kerusakan jalan. Sebaliknya, kendaraan ringan atau sepeda motor akan dibebani tarif lebih rendah. “Artinya, menggunakan jalan baru bayar, kalau tidak menggunakan jalan ya tidak bayar,” ujarnya. Selain itu, dalam Topics Covered ini, Pemprov Jabar juga berencana mengintegrasikan teknologi seperti CCTV, sistem pengaturan lalu lintas otomatis, dan sensor untuk menghitung volume penggunaan jalan.
Keputusan ini akan dilengkapi dengan peningkatan fasilitas di jalan, seperti penerangan umum, penambahan pos pengamanan, dan mobil derek untuk menangani kecelakaan atau kerusakan. Dedi menyatakan bahwa biaya penggunaan jalan akan dialokasikan ke pembangunan infrastruktur, sehingga jalan yang rusak bisa diperbaiki secara bertahap. “Kami ingin mewujudkan jalan yang berkualitas, mulus, dan memiliki drainase memadai,” lanjutnya, dengan harapan pengguna jalan akan lebih sadar akan kontribusi mereka.
Pelaksanaan dan Penilaian oleh Tim Kajian
Walau wacana ini masih dalam tahap perencanaan, Pemprov Jabar telah membentuk tim kajian untuk mengevaluasi skema jalan berbayar secara mendalam. Tim ini akan melibatkan pakar ekonomi, ahli transportasi, serta pihak terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pemerintah ingin memastikan sistem ini tidak hanya mendukung keadilan tetapi juga bisa berjalan efektif di berbagai kondisi lalu lintas.
“Tim kajian kami akan menelaah kebijakan ini secara komprehensif, termasuk aspek teknis, sosial, dan ekonomi,” kata Dedi, Rabu (13/5/2026). Ia menambahkan bahwa pembahasan akan melibatkan publik untuk mendapatkan masukan mengenai kebijakan yang mengubah cara pendapatan dari sektor lalu lintas.
Menurut Dedi, penghapusan pajak kendaraan bermotor akan memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk menyesuaikan biaya sesuai kebutuhan. Sistem ini diharapkan bisa mengurangi beban biaya bagi pengguna jalan yang tidak aktif, sementara pengguna aktif akan membayar sesuai kontribusinya. “Dengan begitu, dana yang diperoleh bisa dialokasikan secara lebih baik untuk perbaikan jalan dan fasilitas pendukung,” katanya. Topics Covered ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya.
Dalam konteks ini, Dedi Mulyadi menyoroti bahwa penggunaan jalan berbayar bisa mengurangi kemacetan di kota-kota besar, seperti Bandung atau Jakarta, karena mendorong pengguna untuk memilih jalur alternatif atau transportasi umum. Ia juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini bisa menjadi model nasional jika terbukti efektif di Jawa Barat. “Kami ingin mengeksplorasi konsep ini secara detail sebelum meluncurkannya,” ujarnya.