Special Plan: Pemerintah Hentikan Penambahan Data Guru Honorer Baru, Tidak Bisa Ikut Redistribusi
Special Plan – Dalam rangka memperkuat sistem pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Special Plan yang mengatur penambahan data guru honorer baru. Program ini menjadi fokus utama dalam upaya memastikan ketersediaan sumber daya pendidik yang merata. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, mengungkapkan bahwa hingga 31 Desember 2024, penambahan guru honorer baru tidak akan dilakukan, sehingga mereka yang belum terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tidak bisa ikut redistribusi.
Penjelasan Atas Penghentian Penambahan Guru Honorer
Penjelasan tersebut disampaikan Nunuk dalam kegiatan Taklimat Media di Gedung D Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Ia menjelaskan bahwa Special Plan merupakan bagian dari peraturan yang memperkuat pengelolaan guru non-ASN. Menurut Nunuk, pembatasan penambahan data ini berdasarkan amanah undang-undang dan bertujuan mengoptimalkan keberlanjutan pembelajaran di sekolah. “Dapodik per 31 Desember 2024 akan menjadi basis utama untuk redistribusi, dan setelah tanggal tersebut, tidak ada lagi penambahan data guru honorer baru,” tegas Nunuk.
Dapodik merupakan sistem resmi yang mengelola data guru dan siswa di seluruh Indonesia. Dengan Special Plan ini, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada guru honorer yang direkrut secara mandiri oleh sekolah. Nunuk menegaskan bahwa SE Nomor 7 Tahun 2026 menjadi dasar hukum untuk penugasan guru non-ASN hingga akhir tahun, sambil memastikan kebijakan ini tidak mengganggu keberlanjutan pendidikan.
Impact Pada Sekolah dan Guru Honorer
Penghentian penambahan data guru honorer baru dalam Special Plan diharapkan bisa memberikan kepastian bagi sekolah dalam mengatur tenaga pengajar. Namun, kebijakan ini juga memicu kekhawatiran tentang jumlah guru non-ASN yang belum terdata di Dapodik. Nunuk menyebutkan bahwa saat ini masih ada sekitar 237.196 guru non-ASN yang aktif mengajar hingga 31 Desember 2026. “Kebijakan ini memastikan bahwa redistribusi guru berjalan lebih efektif, tetapi perlu dipertimbangkan kebutuhan sekolah yang mengandalkan guru honorer,” imbuhnya.
Para guru honorer yang tidak terdata dalam Dapodik akan menghadapi tantangan dalam memperoleh hak-hak mereka, seperti penggajian dan penuntasan kariernya. Hal ini memperkuat pentingnya Special Plan dalam menyeimbangkan antara efisiensi administrasi dan perlindungan hak guru. Pemerintah juga berharap kebijakan ini bisa mendorong peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Politikus DPR: Perlu Evaluasi Kebijakan Guru Nasional
Politikus DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti kebijakan Special Plan yang mengatur status guru non-ASN. Ia menegaskan bahwa SE Nomor 7 Tahun 2026 merupakan langkah sementara untuk mengatasi masalah guru honorer. “Perlu ada evaluasi terhadap kebutuhan guru nasional, sehingga tidak terjadi kastanisasi status yang menciptakan ketimpangan,” kata Irfani. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bisa menjadi dasar untuk pembuatan status guru nasional yang lebih merata.
Menurut Irfani, Special Plan harus diiringi dengan perubahan struktur perekrutan dan pengelolaan guru. “Guru adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Negara harus hadir untuk memastikan kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga pendidik,” tutupnya. Ia menilai bahwa sistem nasional akan lebih efektif dalam mendistribusikan dan membinakan guru, terutama dalam memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang kurang memiliki tenaga pendidik berkualifikasi.
Kebijakan Special Plan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain menyelesaikan data guru yang sudah tercatat, pemerintah mengharapkan proses redistribusi bisa memberikan kepastian bagi sekolah dalam mengelola sumber daya pendidik. Dengan adanya Special Plan, diharapkan kebijakan pendidikan bisa lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Namun, masih diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengabaikan hak-hak guru honorer yang sudah bekerja sejak lama.