Soal Wacana Ambang Batas Parlemen 5 Persen, PDIP Minta Tetap Patuhi MK

PDIP Dorong Pembahasan Ambang Batas Parlemen Berpijak pada Putusan MK

Beritaterbaik.com – Wacana menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen dinilai dapat masuk sebagai salah satu pilihan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Namun, Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa setiap angka yang diajukan harus melalui kajian menyeluruh dan tetap sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun, menyampaikan bahwa pembentukan aturan pemilu tidak semestinya hanya ditentukan oleh kesepakatan kelompok elite politik. Sebab, aturan tersebut akan berlaku bagi seluruh warga negara dan menentukan mekanisme representasi politik di Indonesia.

“Pertemuan elite koalisi ya wajar-wajar saja. Mereka pasti punya strategi juga. Tapi saya kira undang-undang ini kan milik publik. Undang-undang itu mengatur rakyat Republik Indonesia,” ujar Komaruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Angka 5 Persen Dinilai Masuk Akal, tetapi Bukan Keputusan Akhir

Komaruddin memandang usulan angka 5 persen sebagai gagasan yang relatif rasional untuk didiskusikan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut belum dapat dianggap sebagai keputusan final sebelum masuk ke proses legislasi resmi dan memperoleh masukan dari berbagai pihak.

“Kalau ideal ya kurang lebih sekitar itu. Angka 5 persen itu agak ideal lah,” kata Komaruddin.

Ambang batas parlemen merupakan ketentuan yang menentukan persentase minimum suara nasional yang harus diraih partai politik agar dapat memperoleh kursi di DPR. Karena dampaknya besar terhadap komposisi parlemen, perubahan angka ambang batas selalu berkaitan dengan dua kepentingan yang perlu dijaga secara bersamaan: pemerintahan yang efektif dan keterwakilan politik yang luas.

Di satu sisi, jumlah fraksi yang lebih sederhana dapat membantu proses pengambilan keputusan di parlemen dan konsolidasi pemerintahan. Di sisi lain, aturan yang terlalu tinggi berpotensi membuat suara pemilih bagi partai tertentu tidak berujung pada keterwakilan kursi di DPR. Karena itu, pembahasan mengenai ambang batas tidak cukup berhenti pada pertimbangan strategi partai atau koalisi.

Komisi II DPR Menjadi Ruang Pembahasan Utama

Secara prosedural, Komaruddin menjelaskan pembahasan RUU Pemilu akan berlangsung di Komisi II DPR RI. Mekanisme yang lazim digunakan adalah pembentukan Panitia Kerja atau Panja untuk mengurai materi-materi teknis dan substansi yang akan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang.

“Panja biasanya sih. Biasa Panja biasa di Komisi II itu sih. Biasanya,” ucapnya.

Dalam proses tersebut, usulan ambang batas 5 persen dapat diuji bersama ketentuan lain yang berkaitan dengan sistem pemilu. Pembahasan terbuka penting agar publik dapat memahami alasan di balik setiap rumusan, termasuk konsekuensi yang mungkin muncul terhadap representasi kelompok mayoritas maupun minoritas.

Komaruddin menilai penyusunan undang-undang pemilu harus dijalankan dengan kehati-hatian tinggi. DPR, baik partai yang berada dalam koalisi pemerintahan maupun pihak di luar koalisi, perlu menjadikan putusan MK sebagai rujukan utama. Putusan MK memiliki sifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diabaikan ketika penyusun undang-undang merumuskan norma baru.

“DPR harus hati-hati, baik koalisi maupun siapa, nanti kita pembahasan itu mengacu kepada MK,” tegas politikus PDIP tersebut.

Menjaga Keterwakilan dan Prinsip Demokrasi

Penetapan ambang batas parlemen membutuhkan keseimbangan yang tidak sederhana. Pemerintahan memang membutuhkan dukungan politik yang cukup agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten. Namun, demokrasi juga menuntut adanya ruang bagi ragam aspirasi masyarakat untuk tersalurkan melalui lembaga perwakilan.

Komaruddin mengingatkan agar DPR tidak mengulangi situasi ketika sebuah ketentuan undang-undang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembuat undang-undang perlu memastikan draf yang disusun telah selaras dengan prinsip konstitusional dan tafsir hukum yang telah ditegaskan MK.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam pengujian gagasan ambang batas 5 persen. Kelompok pro-demokrasi, organisasi masyarakat sipil, akademisi, partai politik non-parlemen, serta warga yang memiliki perhatian terhadap sistem pemilu memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan usulan selama pembahasan berlangsung.

“Ini undang-undang publik, ini milik rakyat. Jadi nanti rakyat, kelompok-kelompok pro demokrasi dan seterusnya kan pasti juga dia akan datang menyampaikan pendapat, saran, masukan,” paparnya.

Bagi publik, pembahasan ini penting karena desain aturan pemilu tidak sekadar menentukan siapa yang duduk di parlemen. Aturan tersebut juga memengaruhi bobot suara pemilih, peluang partai untuk mendapat representasi, serta arah hubungan antara pemerintah dan DPR setelah pemilu berlangsung.

Terkait sikap internal PDI Perjuangan, Komaruddin menyebut partainya terus memperhatikan perkembangan aspirasi masyarakat. Hal itu termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ia berharap seluruh fraksi menempatkan prinsip demokrasi dan semangat reformasi 1998 sebagai pijakan dalam merumuskan aturan pemilu.

“Jadi kita harap mau koalisi maupun kita di luar sebagian itu harus memperhatikan, mempertimbangkan serius soal prinsip-prinsip demokrasi untuk menjaga persatuan nasional,” pungkas Komaruddin.