Prabowo: Seluruh Rakyat Indonesia sebagai Pemegang Saham Kekayaan Bangsa
Solving Problems menjadi tema utama dalam pidato Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia berperan sebagai pemegang saham kekayaan nasional. Prabowo mengemukakan bahwa prinsip ekonomi kekeluargaan, diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, adalah kunci dalam menjaga keadilan distribusi sumber daya dan kekayaan bangsa. Ia menekankan bahwa konsep ini menggambarkan persatuan rakyat sebagai satu unit korporasi yang memiliki kepentingan bersama.
“Solving Problems dalam pengelolaan ekonomi harus dimulai dengan memastikan seluruh rakyat sebagai pemegang saham kekayaan Indonesia. Negara ini bukan milik segelintir individu, melainkan milik seluruh bangsa yang mengusahakannya,”
Solving Problems dalam kebijakan pemerintahan Prabowo diwujudkan melalui upaya mengurangi beban biaya pinjaman bagi masyarakat. Pada perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, ia berjanji menurunkan bunga kredit maksimal menjadi 5 persen per tahun. “Saya sudah memberi instruksi kepada bank-bank milik RI untuk segera mengucurkan kredit dengan bunga maksimal 5 persen per tahun,” ujarnya di hadapan ribuan buruh. Prabowo mengkritik ketimpangan ekonomi yang terjadi selama ini, di mana rakyat kecil terkena bunga hingga 70 persen dari total pinjaman. Ia menyatakan, ini memperlihatkan ketidakadilan yang harus diperbaiki.
Solving Problems melalui Prinsip Ekonomi Kekeluargaan
Prabowo menegaskan bahwa Solving Problems dalam ekonomi nasional harus dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Menurutnya, Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian harus didasarkan pada keadilan dan kerjasama. “Yang kaya harus mengambil keuntungan, sementara yang miskin harus diberi bantuan. Yang kuat bantu yang lemah, yang penuh bantu yang kosong,” jelasnya. Prabowo juga menyoroti peran para pengemudi ojek online (ojol) yang bekerja keras setiap hari. Ia meminta perusahaan aplikator untuk memangkas persentase setoran tarif hingga di bawah 10 persen, agar rakyat kecil tidak terbebani secara berlebihan.
Dalam wawancara dengan media, Prabowo menjelaskan bahwa Solving Problems memerlukan perubahan paradigma dalam pemerintahan. Ia menyatakan, pejabat negara harus menjadi perwakilan rakyat, bukan sekadar pemilik kekuasaan. “Bukan pemimpin, bukan pejabat, bukan mereka yang dipilih. Malah berkolusi untuk menghilangkan hak rakyat atas kekayaan seluruh Indonesia,” tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk menegakkan keadilan ekonomi dan memastikan bahwa keuntungan dari kekayaan negara dialihkan ke masyarakat luas.
Solving Problems dalam Mewujudkan Kepemilikan Bersama
Prabowo mengkritik kebijakan yang selama ini memperkaya segelintir individu dan kelompok. Menurutnya, para pemimpin dan birokrat hanyalah petugas yang diberi mandat oleh rakyat. “Apalagi aparat, apalagi tentara dan polisi. Mereka adalah anak bangsa yang diseleksi, dibiayai, dan digaji oleh rakyat,” tambahnya. Solving Problems dalam konteks ini dianggap sebagai upaya untuk memastikan bahwa kekayaan negara tidak hanya menjadi alat penguasaan, tetapi juga wadah distribusi keadilan yang merata.
Di sisi lain, Prabowo menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Ia berharap bahwa konsep “Indonesia Incorporated” akan menjadi dasar bagi transformasi ekonomi yang lebih inklusif. “Solving Problems dalam pengelolaan sumber daya harus melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk pemilik modal dan pekerja,” ujarnya. Ia juga menyampaikan kebijakan untuk mendorong pengusaha lokal agar berkontribusi dalam pengembangan ekonomi sektor vital, seperti pertanian dan energi terbarukan.
Prabowo menyebutkan bahwa Solving Problems tidak hanya tentang kebijakan fiskal, tetapi juga perubahan mindset dalam mengelola kekayaan. Ia menilai, keterlibatan rakyat sebagai pemegang saham akan memperkuat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan. “Kita harus menciptakan lingkungan di mana kekayaan bangsa tidak hanya dikelola oleh pemerintah, tetapi juga diawasi oleh seluruh rakyat,” tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Prabowo ingin menciptakan kesetaraan dalam pemerintahan, sehingga kekayaan nasional bisa menjadi aset bersama untuk kesejahteraan rakyat.