Kabar Terbaru 2 Kapal Pertamina yang Tertahan di Selat Hormuz
New Policy – Dalam rangka menghadapi situasi yang semakin dinamis di Selat Hormuz, New Policy yang baru diterapkan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan langkah strategis untuk memastikan kelancaran pengiriman minyak mentah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan kepastian bahwa komunikasi dengan dua kapal Pertamina—Pertamina Pride dan Gamnusuro—masih berjalan lancar, meski kedua kapal tersebut hingga kini masih terjebak di wilayah tersebut. New Policy ini menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi risiko keterlambatan pengiriman bahan bakar.
Koordinasi Berkelanjutan untuk Mengatasi Hambatan
Kapal-kapal Pertamina yang terjebak di Selat Hormuz terus didukung oleh PT Pertamina International Shipping (PIS) melalui langkah koordinasi intensif. Vega Pita, sebagai Corporate Secretary PIS, menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya memantau kondisi jalur tersebut tetapi juga memanfaatkan New Policy sebagai alat untuk mengoptimalkan rute pengiriman. “Kami sedang mengevaluasi berbagai opsi untuk memastikan kapal-kapal dapat kembali beroperasi secepat mungkin,” katanya dalam pernyataan resmi, Jumat (20/4/2026).
Kebijakan baru ini mencakup peningkatan pengawasan terhadap keamanan kapal, pengurangan biaya operasional, dan pembentukan tim khusus yang berfokus pada kelancaran operasional. Dengan New Policy, Pertamina berharap dapat mengurangi dampak dari kekacauan di Selat Hormuz, yang sebelumnya menimbulkan kekhawatiran terhadap kestabilan pasokan energi. Menteri Bahlil menambahkan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk menghubungi otoritas lokal dan pihak ketiga guna mencari solusi tercepat.
Data dan Tren Lalu Lintas Kapal di Selat Hormuz
Menurut data dari Kpler, perusahaan analisis global, volume kapal yang melewati Selat Hormuz pada akhir pekan lalu mencapai lebih dari 20 unit, mencatatkan rekor tertinggi sejak 1 Maret 2026. Angka ini mencerminkan kembalinya aktivitas perdagangan, meski tidak semua kapal bisa berlayar tanpa hambatan. Dari jumlah tersebut, lima kapal membawa kargo dari Iran, termasuk produk minyak dan logam. Dua kapal lainnya mengirimkan gas petroleum cair (LPG) ke destinasi seperti China dan India, sementara beberapa kapal berbendera Panama dan Bahrain terlibat dalam pertukaran komoditas antarnegara.
New Policy juga memberikan dampak pada frekuensi pelayaran. Misalnya, kapal berbendera Liberia, Navig8 Macallister, membawa 500.000 barel nafta dari Uni Emirat Arab ke Korea Selatan. Sementara itu, kapal Very Large Crude Carrier (VLCC) Fpmc C Lord (Liberia) mengirim 2 juta barel minyak mentah dari Arab Saudi ke Taiwan. Perubahan kebijakan ini dilengkapi dengan program insentif bagi kapal yang melalui jalur alternatif, seperti Singapura, untuk mengurangi tekanan pada Selat Hormuz.
Kebijakan Iran dan Tantangan untuk Kestabilan Jalur
Situasi di Selat Hormuz menjadi lebih rumit setelah pihak Iran memperketat kontrol atas jalur lalu lintas kapal. New Policy yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia justru berfungsi sebagai kompensasi untuk mengatasi kekacauan ini. Menurut Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, jalur Selat Hormuz sempat terbuka bagi kapal komersial selama masa gencatan senjata dengan Amerika Serikat (AS), tetapi kini telah ditutup kembali. “New Policy ini menjadi penting karena memastikan bahwa persediaan minyak tetap bisa diakses secara efektif meski ada gangguan di jalur utama,” terangnya, Jumat (17/4/2026).
Kapal Pertamina yang tertahan mengalami penundaan selama sekitar seminggu, dan New Policy berperan dalam mempercepat upaya pemulihan operasi. Sebagai respons, Pertamina memperkuat kerja sama dengan operator pelabuhan dan pihak ketiga guna menjamin keselamatan kapal serta barang yang diangkut. “New Policy membantu kami dalam menyesuaikan strategi transportasi dan meminimalkan risiko keterlambatan,” kata Vega Pita, Senin (19/4/2026).
Pengaruh Global terhadap New Policy
Kebijakan baru ini tidak hanya memengaruhi Pertamina tetapi juga menarik perhatian pihak internasional. Perusahaan energi global seperti BP dan Shell telah mengadopsi metode serupa untuk memastikan kelancaran pasokan minyak. New Policy yang diterapkan oleh Indonesia menjadi contoh nyata tentang bagaimana negara-negara penghasil energi beradaptasi dengan dinamika geopolitik yang terus berubah. Dalam wawancara dengan media, Menteri Bahlil menekankan bahwa New Policy adalah bagian dari rencana jangka panjang untuk meningkatkan daya tahan rantai pasok energi terhadap risiko global.
Selain itu, New Policy juga mencakup langkah untuk mempercepat pengiriman minyak mentah ke negara-negara mitra. Dengan peningkatan efisiensi dalam pengoperasian kapal, Pertamina berharap bisa mengurangi biaya logistik hingga 15% dan mempercepat waktu tempuh kapal dari Teluk Arab ke destinasi akhir. “New Policy ini menjadi bukti komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan,” tambah Vega Pita dalam laporan terbaru.
Kapal Tertahan dan Harapan Pemulihan
Dua kapal Pertamina, Pertamina Pride dan Gamnusuro, yang terjebak di Selat Hormuz tetap dalam pantauan pihak berwenang. New Policy berperan sebagai penghubung antara operasional kapal dan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas pengiriman. “Kami menunggu perbaikan situasi di Selat Hormuz, yang diperkirakan akan segera pulih dalam beberapa hari ke depan,” jelas Vega Pita, Rabu (21/4/2026).
Kapal-kapal tersebut mengangkut total 1,2 juta barel minyak mentah, yang merupakan bagian dari pasokan ke pasar ekspor utama. New Policy juga mencakup pengaturan konsultasi rutin dengan pemerintah Arab Saudi dan Iran untuk memastikan koordinasi terkait pengiriman. Dengan strategi ini, Pertamina berharap dapat mengurangi dampak dari kekacauan politik dan ekonomi yang terjadi di daerah strategis tersebut. “New Policy membantu kami mengantisipasi hambatan dan bergerak lebih cepat dalam menghadapinya,” tukas Menteri Bahlil, dalam siaran pers terbaru.