Topics Covered: Gibran Catat 15 Tuntutan Mahasiswa, Janji Sampaikan ke Prabowo

Topics Covered: Gibran Terima 15 Tuntutan Mahasiswa, Janji Sampaikan ke Prabowo

Topics Covered menjadi fokus utama dalam pertemuan yang diadakan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan 15 mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) untuk mendengarkan aspirasi mereka terkait kebijakan pemerintah. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Gibran memastikan bahwa suara mahasiswa diakomodasi dalam pembuatan kebijakan nasional. Dalam sesi yang berlangsung sekitar satu jam, mahasiswa menyampaikan tiga klaster utama tuntutan, termasuk isu-isu yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah dan nasional.

Dialog Mahasiswa dengan Gibran Terbuka dan Dinamis

Pertemuan antara Gibran dan mahasiswa dihadiri oleh Plt. Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, yang mengungkapkan bahwa dialog berjalan interaktif dan penuh antusiasme. Menurut Al Muktabar, mahasiswa aktif menyampaikan berbagai isu, termasuk kebijakan di daerah yang berpotensi memengaruhi kebijakan nasional. “Bapak Wakil Presiden sangat antusias dan terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan. Beliau juga menegaskan akan mengevaluasi setiap poin yang dibawa mahasiswa,” jelas Al Muktabar. Ia menambahkan bahwa kebijakan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan deputi kedaulatan pangan akan dipelajari untuk dianalisis lebih mendalam sesuai kewenangan pemerintah.

Klaster Tuntutan Mahasiswa: Fiskal, Pendidikan, dan Hukum

Koordinator aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMK, Muhammad Abdi Maludin, menjelaskan bahwa tuntutan mahasiswa terbagi menjadi tiga klaster utama. Pertama, klaster fiskal dan pendidikan, yang menyoroti perlunya transparansi dalam penggunaan anggaran untuk program MBG. Kedua, klaster keuangan pendidikan, di mana mahasiswa meminta alokasi anggaran lebih efisien sebagai subsidi UKT atau biaya operasional pendidikan tinggi. Ketiga, klaster hukum dan supremasi sipil, yang mengharapkan rekomendasi resmi ke DPR RI untuk merevisi Undang-undang Polri terkini. “Kami sengaja mengelompokkan tuntutan ini agar poin-poinnya bisa lebih mudah dipahami dan dianalisis,” tambah Abdi.

Mahasiswa Tegaskan Ultimatum 5×24 Jam

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki waktu 5×24 jam untuk merealisasikan tuntutan yang diajukan. “Jika dalam waktu tersebut tuntutan tidak terpenuhi, kami akan kembali melakukan aksi untuk menekan pemerintah,” jelas Abdi. Tuntutan ini mencakup tiga klaster utama yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk isu krisis moneter dan energi. Mahasiswa menginginkan intervensi pemerintah pusat untuk stabilisasi rupiah dan membatalkan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional.

Proses Penyampaian Aspirasi: BEM dan Pemerintah Bekerja Sama

Pertemuan antara Gibran dan mahasiswa dianggap sebagai langkah awal dalam upaya memperkuat kemitraan antara pemerintah dan lembaga kampus. “Kami dari BEM Universitas Bung Karno menyerahkan memorandum yang berisi tuntutan kami secara terstruktur, dan pihak wakil presiden akan memprosesnya sebelum dilaporkan ke Presiden,” tambah Al Muktabar. Ia menegaskan bahwa proses ini akan memastikan bahwa aspirasi mahasiswa dipertimbangkan secara komprehensif. “Ini adalah bentuk respons yang sangat baik terhadap keinginan mahasiswa menyampaikan suara langsung,” ujarnya.

Topics Covered: Dampak Kebijakan di Tingkat Daerah

Beberapa tuntutan mahasiswa menyasar kebijakan yang dianggap memengaruhi kesejahteraan daerah. Dalam dialog, mereka menyoroti perlunya audit transparansi terhadap program MBG dan kebijakan deputi kedaulatan pangan. Mahasiswa mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut dalam mengatasi masalah pangan di wilayah tertentu. “Kami ingin kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa memberikan dampak positif secara luas, bukan hanya di pusat,” kata Abdi. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat lokal.

“Bapak Wapres sangat terbuka dan siap menganalisis setiap poin yang diajukan mahasiswa. Kami yakin akan ada kesempatan untuk memperbaiki kebijakan yang dianggap kurang tepat sasaran,” ujar Abdi dalam penjelasannya. Ia menambahkan bahwa mahasiswa mengharapkan pemerintah menyerap masukan mereka dalam memperkuat peran lembaga pemerintah di daerah. “Kami berharap poin-poin Topics Covered ini bisa menjadi dasar untuk reformasi kebijakan yang lebih inklusif,” pungkasnya.

Langkah Selanjutnya dan Harapan Mahasiswa

Setelah pertemuan, Gibran menyatakan akan merapatkan poin-poin tuntutan mahasiswa sebelum memutuskan langkah selanjutnya. “Kami akan mengumpulkan semua data yang disampaikan dan melakukan evaluasi menyeluruh. Topics Covered ini akan menjadi referensi dalam diskusi dengan Presiden,” jelas Al Muktabar. Mahasiswa menunggu respons lebih jelas dari pemerintah dalam waktu dekat. “Kami percaya bahwa dengan dialog ini, aspirasi kami akan diperhatikan secara serius,” ujarnya. Harapan mereka adalah kebijakan yang dihasilkan lebih berpijak pada kebutuhan masyarakat di tingkat daerah dan nasional.