Special Plan: Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, Ekonom Ungkap Pemicunya

Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, Ekonom Ungkap Pemicunya

Special Plan – Liputan6.com, Jakarta – Daya beli masyarakat kelas menengah mulai mengalami tekanan akibat berbagai faktor ekonomi, menurut Rizal Taufikurrahman, Ketua Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef). Ia menyoroti bahwa kelompok ini, yang tidak mendapat subsidi secara langsung, semakin terbebani oleh kenaikan biaya kebutuhan pokok dan pembiayaan. Dalam Special Plan ini, Rizal menjelaskan bahwa kondisi tersebut bisa berdampak signifikan pada kinerja perekonomian nasional, terutama karena peran kelas menengah sebagai pilar utama konsumsi domestik.

Faktor Utama yang Mengancam Daya Beli

Dalam Special Plan ini, Rizal mengungkapkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga pangan, dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi menjadi faktor utama yang menambah beban masyarakat menengah. Selain itu, kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) ke level 5,50 persen juga memperparah situasi, karena menaikkan biaya kredit bagi masyarakat. “Kenaikan biaya pembiayaan ini berdampak langsung pada pengeluaran sehari-hari, terutama bagi keluarga dengan penghasilan tetap,” terang Rizal dalam wawancara dengan Liputan6.com, Senin (15/6/2026).

“Bagi pekerja komuter yang menghabiskan 40-60 liter BBM per bulan, pengeluaran tambahan bisa mencapai sekitar Rp 158 ribu-Rp 237 ribu per bulan,” ujar Rizal. Ia menambahkan bahwa angka ini tidak terlalu besar untuk keluarga dengan penghasilan tinggi, tetapi menjadi beban signifikan bagi masyarakat menengah yang pendapatannya tidak mengalami peningkatan signifikan.

Peran Kelas Menengah dalam Ekonomi

Kelas menengah, menurut Rizal, memiliki peran kritis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kontribusi lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, mereka menjadi salah satu penentu utama aktivitas konsumsi dan investasi. Namun, tekanan terhadap daya beli ini bisa memicu perubahan pola belanja, di mana konsumsi beralih dari barang non-esensial ke kebutuhan pokok. Dalam Special Plan, Rizal menekankan bahwa kebijakan yang tepat sasaran diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut.

“Jika tekanan ini terus berlanjut, risiko penurunan kelas menengah akan meningkat karena banyak keluarga berada dalam kondisi rentan, yakni tidak cukup miskin untuk mendapat bantuan tetapi juga belum memiliki cadangan keuangan yang memadai,” tutur dia. Rizal menambahkan bahwa penyesuaian kebijakan subsidi dan bantuan keuangan harus diintegrasikan dalam Special Plan agar daya beli tetap terjaga.

Salah satu langkah kunci dalam Special Plan adalah mengurangi biaya hidup melalui kebijakan subsidi transportasi dan bantuan harga bahan bakar. Rizal mengusulkan peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta pemberian tax credit sementara untuk mengatasi kenaikan biaya kebutuhan. “Dengan Special Plan yang mencakup berbagai aspek, pemerintah bisa menjaga stabilitas daya beli tanpa membebani anggaran negara secara permanen,” jelasnya.

Strategi Pemerintah dalam Special Plan

Sebagai bagian dari Special Plan, pemerintah perlu memperhatikan dua aspek utama: kebijakan makroekonomi dan penyesuaian subsidi. Rizal menyoroti bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi yang terus berlangsung memperburuk kondisi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mengandalkan transportasi umum. “Subsidi transportasi publik bagi pekerja komuter bisa menjadi solusi sementara untuk meredam tekanan biaya kebutuhan,” kata ekonom tersebut.

Dalam Special Plan, kebijakan keuangan seperti penurunan suku bunga dan pengurangan pajak juga dianjurkan untuk meringankan beban. Rizal mengingatkan bahwa pemerintah harus mempercepat respons terhadap inflasi dan tekanan pembiayaan, karena keterlambatan bisa menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada daya beli masyarakat. “Perlu ada harmonisasi antara kebijakan moneter dan fiskal dalam Special Plan untuk mencapai kesetaraan dalam distribusi kekayaan,” tambahnya.

Menurut Rizal, kenaikan harga pangan dan BBM nonsubsidi berpotensi mengurangi akses masyarakat menengah terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini bisa memicu penurunan aktivitas ekonomi di sektor ritel dan jasa, yang sangat bergantung pada kebutuhan pokok. “Dalam Special Plan, penting untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ucap ekonom tersebut. Ia menekankan bahwa kebijakan yang dirancang secara matang bisa mengurangi risiko penurunan kelas menengah.

Kesimpulan dan Rekomendasi dalam Special Plan

Secara keseluruhan, Rizal menilai bahwa Special Plan harus mencakup berbagai aspek kebutuhan masyarakat, termasuk transportasi, pendidikan, dan pembiayaan. Dengan memperhatikan ketiga faktor tersebut, pemerintah bisa memastikan daya beli tetap stabil dan pertumbuhan ekonomi tidak terhambat. “Special Plan ini juga harus berkelanjutan, sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang,” jelasnya.

“Dalam Special Plan, kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat menengah, bukan hanya sekadar menurunkan inflasi,” tegas Rizal. Ia