Alasan Polri Minta Mahasiswa Tidak Demo di Bundaran HI

Alasan Polri Minta Mahasiswa Tidak Demo di Bundaran HI

Alasan Polri Minta Mahasiswa Tidak Demo – Polri, khususnya Polda Metro Jaya, memberikan panduan kepada mahasiswa agar menghindari aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI) sebagai upaya menjaga kelancaran lalu lintas dan dinamika kehidupan kota. Keputusan ini diambil setelah menimbang beberapa faktor, termasuk kepadatan arus kendaraan dan potensi gangguan pada jalur utama ibu kota. Dalam pernyataan resmi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa arahan tersebut diberikan untuk menghindari kesulitan masyarakat yang sering terjadi akibat penggunaan Bundaran HI sebagai titik kumpul.

“Polri tidak membatasi hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, tetapi merekomendasikan lokasi yang lebih sesuai dengan aturan lalu lintas dan kondisi kota,” tegas Budi dalam pernyataannya, Jumat (12/6/2026).

Konteks Aksi Demonstrasi di Bundaran HI

Bundaran HI, yang terletak di persimpangan Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman, merupakan pusat kegiatan ekonomi dan transportasi umum di Jakarta Pusat. Lokasi ini juga sering menjadi titik kumpul bagi berbagai organisasi masyarakat, terutama dalam aksi demonstrasi besar. Namun, karena intensitas penggunaannya yang tinggi, aksi di sini bisa mengganggu kemacetan yang sudah ada atau mengurangi kapasitas tempat parkir yang terbatas.

Menurut Budi, kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak yang dijamin UU No. 9 Tahun 1998. Namun, dalam pelaksanaannya, peserta aksi harus memperhatikan ketertiban umum. “Kami ingin pastikan semua pihak merasa nyaman, termasuk warga yang beraktivitas sehari-hari,” tambahnya. Dengan memilih lokasi alternatif, Polri berharap aksi demonstrasi tetap berjalan lancar tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat.

Alternatif Lokasi untuk Aksi Demonstrasi

Polda Metro Jaya menetapkan tiga lokasi strategis sebagai pengganti Bundaran HI, yaitu area silang selatan Monas, parkir timur Senayan, dan alun-alun demokrasi DPR/MPR RI. Ketiga lokasi tersebut dipilih karena kapasitas ruang yang lebih luas dan aksesibilitas yang baik untuk mencegah penumpukan massa di jalan utama. Lokasi silang selatan Monas, misalnya, memiliki area yang cukup untuk berbagai kegiatan, sementara parkir timur Senayan memudahkan akses bagi peserta dari berbagai kampus di sekitar Kota Tua.

Dalam pernyataannya, Budi menekankan bahwa keputusan ini bukan untuk membatasi hak mahasiswa, tetapi sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan ruang publik. “Lokasi alternatif ini juga dirancang agar aksi tetap berdampingan dengan aktivitas ekonomi dan budaya di Jakarta,” jelasnya. Pemilihan titik demonstrasi yang lebih luas diharapkan bisa mengurangi dampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari warga dan menjaga citra Jakarta sebagai kota yang teratur.

Pelaksanaan aksi demonstrasi di lokasi baru juga akan memudahkan pengawasan oleh petugas kepolisian. Budi menjelaskan bahwa pola pengawalan akan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kegiatan masyarakat. “Kami ingin menjamin keamanan dan keselamatan peserta serta penonton,” tambahnya. Selain itu, lokasi alternatif yang dipilih bisa menjaga keramaian di Bundaran HI, yang sering digunakan sebagai tempat berbelanja dan berwisata.

Kabid Humas juga meminta mahasiswa untuk berkoordinasi dengan aparat setempat sebelum memulai aksi. “Ini adalah bentuk komunikasi dua arah agar semua pihak memahami pentingnya kebersamaan dalam menyampaikan aspirasi,” ujarnya. Budi menegaskan bahwa Polri tetap bersedia mengawal setiap aksi demonstrasi selama tidak merusak ketertiban umum atau menyebabkan kecelakaan. “Kami mendukung kebebasan berbicara, tetapi dengan tanggung jawab,” pungkasnya.