Waketum dan Sekjen PPP Dilaporkan ke Polda Metro
Waketum dan Sekjen PPP Disampaikan ke Polda Metro Waketum dan Sekjen PPP Dilaporkan ke Polda - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah menghadapi gelombang
Laporan Terhadap Waketum dan Sekjen PPP Disampaikan ke Polda Metro
Waketum dan Sekjen PPP Dilaporkan ke Polda – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah menghadapi gelombang kekacauan di dalam struktur organisasinya. Pada Jumat (12/6/2026), dua anggota partai, yaitu Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal PPP Taj Yasin, dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dokumen serta Kartu Tanda Anggota (KTA). Laporan ini terdaftar dengan nomor LP/B/4244/VI/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Pelaporan Terpisah Namun Terkait
Dal Lyckhen, kuasa hukum Ketua DPC PPP Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa laporan tersebut terdiri dari dua bagian. “Satu pelaporan terkait dugaan pemalsuan KTA, dan satu lagi terkait pemalsuan dokumen,” ujarnya saat berada di Polda Metro Jaya pada hari yang sama.
“Terlapornya yang pertama inisialnya AS, yang kedua inisialnya TY. Yang satu pengurus partai, yang satu bukan,”
Kejanggalan dalam Penerbitan KTA
Ketua DPC PPP Jakarta Selatan, H. M. Nasir, yang menjadi pelapor, menemukan ketidaksesuaian dalam pengeluaran KTA atas nama Agus Suparmanto. Menurut Nasir, DPC PPP Jakarta Selatan tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi terkait penerbitan kartu anggota tersebut.
“Terkait dengan KTA, kami dari DPC Jakarta Selatan belum pernah merasa ada laporan-laporan atau merekomendasikan untuk KTA tersebut,”
Nasir menekankan bahwa proses penerbitan KTA harus dicek mulai dari tingkat DPC, DPW, hingga DPP PPP. Ia menduga ada pelanggaran terhadap prosedur resmi dalam organisasi. “Ini memicu kegaduhan di internal partai,” katanya.
Menurut Nasir, tindakan beberapa pihak yang mengaku mewakili PPP terjadi di luar lingkungan kantor DPP. Hal ini membuat kader di tingkat bawah khawatir dan merasa tidak nyaman. “Itulah yang membuat keprihatinan kami dari tingkat bawah,” ujarnya.
Nasir juga menyatakan bahwa dugaan pemalsuan dokumen dan KTA memberikan dampak negatif pada partai. Ia menyoroti bahwa ada pihak yang belum sah sebagai kader namun tetap berhak mengeluarkan pernyataan atas nama PPP. “Ada pihak yang tidak sah sebagai kader merasa punya hak untuk dipilih hingga mengeluarkan statement,” tambahnya.
