Key Discussion: Jaksa Tolak Dalil Nadiem Mengaku Pemegang Saham Minoritas GoTo

Key Discussion: Jaksa Tolak Dalil Nadiem Sebagai Pemegang Saham Minoritas GoTo

Key Discussion – Dalam sidang kasus dugaan korupsi terkait program digitalisasi pendidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa penuntut umum (JPU) menolak dalil yang disampaikan oleh tim pembela Nadiem Makarim. Dalil tersebut menyatakan bahwa Nadiem hanya memiliki peran sebagai pemegang saham minoritas di PT GoTo, sehingga tidak memiliki kendali langsung atas operasional perusahaan. Namun, jaksa menilai dalil ini tidak cukup kuat untuk menggambarkan peran Nadiem dalam pengambilan keputusan korporasi. Kasus ini terkait dengan pengadaan Chromebook dan manajemen Chrome Device Management (CDM) selama periode 2019–2022, yang dianggap sebagai titik krusial dalam penelusuran keterlibatan Nadiem.

Detail Penolakan Dalil oleh Jaksa

Jaksa menekankan bahwa Nadiem Makarim tetap memiliki kendali melalui surat kuasa irrevocable yang diberikan kepada dua pengurus perusahaan, yaitu Andre Soelistyo dan Kevin Bryan Alwi. Meski secara formal Nadiem melepaskan kekuasaannya, dalam praktiknya, ia tetap memegang pengaruh signifikan dalam setiap keputusan strategis. Hal ini terbukti dari kesaksian kedua pengurus yang menyatakan bahwa mereka melaporkan rencana investasi dan kebijakan penting kepada Nadiem.

“Surat kuasa tersebut bukan alat untuk menghilangkan konflik kepentingan, melainkan cara menutupi pengambilan keputusan yang masih diarahkan oleh Nadiem,” ujar jaksa di hadapan majelis hakim. Pernyataan ini menggambarkan bahwa pengakuan Nadiem sebagai pemegang saham minoritas GoTo tidak cukup untuk memutuskan keterlibatannya dalam proyek yang disengketakan.

Kritik terhadap dalil Nadiem juga menyasar peran kemungkinan sebagai “directing mind” dalam struktur perusahaan. Konsep ini merujuk pada kondisi di mana seseorang secara hukum melepaskan jabatan, tetapi secara nyata tetap mengarahkan arah kebijakan perusahaan. Menurut jaksa, fakta ini sangat jelas terbukti berdasarkan alur keputusan bisnis yang diambil selama masa penjabatannya sebagai pendiri PT GoTo.

Key Discussion – Penolakan dalil tersebut mengisyaratkan bahwa Nadiem Makarim tetap terlibat secara langsung dalam kegiatan korupsi. Jaksa menilai bahwa peran Nadiem dalam pengambilan keputusan tidak bisa disebut sebagai “pemegang saham minoritas” yang bebas dari pengaruh dominan. Dalam sidang, jaksa menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nadiem memegang kendali dalam poin-poin penting seperti pengadaan perangkat digital dan pengelolaan dana program.

Analisis Konflik Kepentingan dalam Proyek Digitalisasi Pendidikan

Kasus ini berkembang dari dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan yang dijalankan oleh PT GoTo. Proyek ini melibatkan pembelian Chromebook sebanyak 1,2 juta unit untuk digunakan oleh 2,6 juta siswa. Jaksa menyatakan bahwa Nadiem Makarim terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk menyetujui kerja sama dengan vendor yang dianggap memiliki hubungan khusus.

Key Discussion – Dalam penutupan pembelaan, tim Nadiem mempertahankan argumen bahwa ia hanya menyumbang keuntungan ekonomi dan tidak terlibat langsung dalam perbuatan pidana. Namun, jaksa menilai argumen ini kurang meyakinkan karena menyebutkan bahwa peran Nadiem tidak terpisahkan dari kebijakan korporasi. Jaksa menunjukkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa Nadiem terus mengawasi dan mengambil keputusan terkait proyek pengadaan Chromebook selama dua tahun terakhir.

“Key Discussion ini menunjukkan bahwa Nadiem tetap memegang kendali meskipun secara hukum melepaskan sahamnya. Fakta bahwa ia mengakui peran sebagai pemegang saham minoritas justru menegaskan bahwa ia terlibat dalam setiap langkah penting,” ujar jaksa dalam penutupan repliknya.

Dengan menolak dalil pembelaan Nadiem, jaksa mengharapkan majelis hakim mampu memutuskan bahwa pemegang saham minoritas GoTo tetap memiliki tanggung jawab atas kebijakan korporasi. Hal ini sangat penting karena pengakuan tersebut bisa memengaruhi hukuman yang diberikan kepada Nadiem dan rekan-rekannya. Dalam sidang, jaksa menekankan bahwa penasihat hukum Nadiem sengaja memotong alur perbuatan pidana agar terkesan tidak terkait dengan korupsi yang utuh.