Main Agenda: KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji

Main Agenda: KPK Terungkap Peran Bos Maktour dalam Pengaturan Kuota Haji

Main Agenda – Jakarta, Liputan6.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap peran Fuad Hasan Masyhur (FHM), sebagai Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji Dan Umrah (SATHU), dalam kasus dugaan korupsi pengaturan kuota haji. Dalam penyidikan, FHM dianggap berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara perusahaan swasta, seperti PT Makassar Toraja (Maktour) dan PT Raudah Eksati Utama, dengan pihak Kementerian Agama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kuota haji tambahan yang melebihi batas 8% yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, guna mempercepat proses keberangkatan jamaah haji.

Main Agenda: Mekanisme Korupsi dalam Pengaturan Kuota Haji

Dalam penyelidikan yang berlangsung, KPK menemukan bahwa FHM bersama dua tersangka lain, Ismail Adham (ISM) dan Asrul Azis Taba (ASR), melakukan upaya kolaboratif untuk mengatur kuota haji. Pertemuan antara mereka dilakukan dengan tujuan memastikan akses kuota tambahan tanpa proses pendaftaran yang normal. Menurut Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik, skema ini memungkinkan perusahaan-perusahaan terkait mendapatkan kuota haji secara tidak sah, dengan imbalan dana yang diterima dari pemangku kepentingan.

“Main Agenda menyoroti bahwa FHM dan ISM telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama untuk menjamin kuota haji tambahan yang secara tidak langsung meningkatkan keuntungan bagi perusahaan mereka,” ujar Taufik dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Senin (8/6/2026).

Peran Stakeholder dalam Skema Kuota Haji

KPK mengungkap bahwa selain ISM dan ASR, pihak-pihak terkait dalam Kementerian Agama juga terlibat dalam proses penentuan kuota haji tambahan. Proses ini diduga melibatkan pertukaran informasi dan dana antara pelaku bisnis dan pejabat pemerintah. Misalnya, ISM diduga menyerahkan dana sebesar US$ 30.000 kepada IAA, mantan Direktur Jenderal Bina Pembinaan Haji dan Umrah, serta dana sekitar US$ 5.000 dan 16.000 SAR kepada HL, serta US$ 10.000 kepada Rizky Fisa Abadi. Seluruh dana tersebut diduga sebagai bentuk kompensasi atas kuota haji yang ditambahkan.

Menurut Taufik, skema ini menciptakan keuntungan finansial yang signifikan bagi perusahaan yang terlibat. Sebagai contoh, Maktour mendapat keuntungan sekitar Rp 27,8 miliar pada 2024, sementara ASR mengklaim keuntungan sebesar Rp 40,8 miliar. KPK menyatakan bahwa pembagian kuota haji ini tidak hanya berdampak pada keuangan perusahaan, tetapi juga memengaruhi kesempatan jamaah haji yang lebih luas.

Main Agenda: Penyelidikan dan Bukti Korupsi Kuota Haji

Penyidikan KPK menyebut bahwa dugaan korupsi ini berlangsung selama beberapa bulan sebelum pengumuman kuota haji tambahan pada 2024. Selain pertemuan, KPK juga mengumpulkan bukti-bukti lain seperti dokumen perjanjian, laporan keuangan, dan rekaman komunikasi. Proses penambahan kuota haji yang biasanya dilakukan melalui mekanisme seleksi dan pengajuan yang transparan, kini dianggap terjadi secara tidak adil.

“Main Agenda melaporkan bahwa KPK telah memperoleh bukti kuat bahwa FHM terlibat dalam penyalahgunaan kuota haji melalui skema korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh swasta,” kata Taufik, yang menekankan bahwa penyelidikan ini berlangsung secara sistematis dan menyeluruh.

Konsekuensi dan Langkah KPK

Langkah KPK dalam menahan ISM, ASR, dan FHM menunjukkan komitmen lembaga tersebut untuk menegakkan keadilan dalam penyelenggaraan haji. Selain itu, tindakan ini juga memberikan efek psikologis pada industri perjalanan haji dan umrah, yang kini dihadapkan pada skandal besar. Pihak KPK sedang menelusuri lebih banyak saksi dan dokumen untuk memperkuat kasus ini, serta menentukan apakah ada pejabat lain yang terlibat dalam skema tersebut.

Main Agenda memperkirakan bahwa kasus ini akan menjadi sorotan publik dalam beberapa bulan ke depan. Penyelidikan yang terus berjalan berpotensi mengungkap lebih banyak praktik penyalahgunaan kuota haji, yang bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap proses pengurusan haji. KPK juga berharap kasus ini dapat menjadi contoh nyata bagaimana korupsi menginfeksi sektor publik dan swasta secara bersamaan.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6