Important News: Hari Lahir Pancasila, PDIP Soroti Kemunduran Demokrasi

Hari Lahir Pancasila, PDIP Soroti Kemunduran Demokrasi

Important News – Pada perayaan Hari Lahir Pancasila yang jatuh di Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto secara tajam mengkritik kemunduran demokrasi di Indonesia. Dalam pidatonya, ia menyoroti bagaimana nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum yang menjadi inti dari Pancasila kini semakin tergerus oleh tindakan-tindakan otoriter yang berbasis populisme. Menurut Hasto, penyimpangan ini telah mengubah dinamika politik dan ekonomi bangsa, menjauhkan Indonesia dari visi demokrasi sejati yang selama ini diusung oleh para pendiri bangsa.

Kemunduran Demokrasi dan Prinsip Pancasila

Important News – Kritik yang disampaikan Hasto mencakup pergeseran nilai-nilai Pancasila dalam praktik pemerintahan. Ia menegaskan bahwa dalam era sekarang, sistem demokrasi politik dan ekonomi yang sebelumnya menjadi pilar utama dalam kekuatan Pancasila telah berubah menjadi bentuk otoriter yang lebih berorientasi pada kekuasaan individu. “Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi, yang sebelumnya menjadi inti dari demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Bahkan Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis,” kata Hasto dalam sambutan di acara Rakernas PDIP.

Important News – Menurut Hasto, pergeseran ini menciptakan ketimpangan antara prinsip demokrasi dan keadaan nyata dalam pemerintahan. Praktik-praktik terbaru, seperti penggunaan kekuasaan untuk menekan pihak-pihak yang berbeda pendapat, menunjukkan bahwa institusi negara semakin dikuasai oleh kepentingan kekuasaan. “Kita melihat bahwa sistem hukum, yang seharusnya mewujudkan keadilan, justru terpengaruh oleh keinginan elit kekuasaan untuk mempertahankan posisi mereka,” tambahnya.

Impak pada Kekuatan Institusi Negara

Important News – Kemunduran demokrasi yang dibicarakan PDIP terlihat jelas dalam peran aparatur negara. Hasto menyoroti bagaimana aparat penegak hukum dan institusi lainnya telah diubah menjadi alat untuk memobilisasi elektoral. “Ini adalah ancaman serius terhadap prinsip-prinsip Pancasila, karena kekuasaan yang seharusnya diperjuangkan untuk rakyat kini justru dikorbankan demi kepentingan partai dan individu,” ujarnya.

Important News – Dalam acara tersebut, PDIP juga menyoroti fenomena kriminalisasi politik yang terus meningkat. Ia menekankan bahwa keadilan dan kebebasan berbicara tidak lagi menjadi prioritas utama. “Ketika berbagai kasus kriminalisasi politik hukum terjadi, telah memunculkan kritik yang sangat kuat bahwa tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh, dan tidak akan ada sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran rakyat,” jelas Hasto.

Evaluasi PDIP dan Harapan untuk Masa Depan

Important News – PDI Perjuangan menganggap perubahan watak kekuasaan yang terjadi belakangan ini sebagai kesalahan yang harus diakui. Dalam evaluasi Rakernas, partai tersebut meminta maaf atas dampak dari kekuasaan yang tidak lagi didasarkan pada keadilan. “Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan,” katanya.

Important News – Hasto menegaskan bahwa PDIP akan terus berupaya memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Ia berharap masyarakat Indonesia bisa bangkit untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi fondasi negara. “PDIP berkomitmen untuk menjadi pihak yang mendorong reformasi politik dan ekonomi agar kembali ke jalur yang sejati, berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila,” tukasnya. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat konsistensi institusi, PDIP optimis Indonesia dapat mengembalikan semangat demokrasi yang sebelumnya menjadi kekuatan utama dalam pembangunan nasional.