Key Strategy: Jutaan ASN Belum Punya Rumah, Kini Bisa Kredit Perumahan Lewat BTN

Jutaan ASN Belum Punya Rumah, Kini Bisa Kredit Perumahan Lewat BTN

Key Strategy – Dalam upaya meningkatkan kenyamanan pegawai negeri sipil (PNS), Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) telah membuka akses kredit pemilikan rumah (KPR) untuk para ASN yang belum memiliki hunian sendiri. Menurut Zudan Arif Fakrulloh, Kepala BKN, masih terdapat sekitar 5,2 juta ASN yang belum memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal.

Program Pembiayaan untuk Memastikan Kehadiran Hunian Layak

Dalam pernyataannya, Zudan menekankan bahwa ketersediaan rumah yang memadai dan terjangkau sangat penting agar ASN dapat fokus menjalankan tugas dengan optimal. “Korpri hadir untuk mengatasi tantangan ini melalui inisiatif nyata dan berkelanjutan,” kata Zudan, mengutip keterangan resmi. Program ini bertujuan memenuhi target pembangunan 3 juta rumah untuk ASN.

“ASN harus tenang memiliki hunian agar dapat bekerja secara optimal dan fokus melayani masyarakat,” ujar Zudan.

Berdasarkan catatan BKN, dari total sekitar 6,7 juta ASN di Indonesia, hanya 22 persen yang saat ini memiliki rumah. Sisanya memerlukan bantuan finansial untuk memperoleh perumahan. Kini, dengan kerja sama BTN, program pembiayaan KPR bisa mencakup tenor hingga 30 tahun, memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan keuangan.

KPR Subsidi untuk MBR dan Penyesuaian Tenor

BTN telah menyediakan pembiayaan KPR untuk sekitar 6 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya kelompok ekonomi desil 3. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa KPR subsidi ini menjadi salah satu upaya mendorong akses perumahan yang lebih mudah bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kalau untuk (nasabah kategori) desil 3, (jumlah pembiayaan) KPR subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program,” kata Nixon LP Napitupulu, dikutip dari Antara, Minggu, 24 Mei 2026.

Selain itu, pemerintah juga sedang menganalisis skema KPR dengan durasi kredit hingga 40 tahun. Nixon menjelaskan bahwa program KPR selama ini berfokus pada kelompok desil 3 ke atas, sementara desil 1 dan 2 masih kesulitan mengakses bantuan perumahan melalui bank.

BSPS untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah

Dalam rangka membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memenuhi syarat memperoleh KPR, pemerintah meluncurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini dirancang menyasar sekitar 400 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia tahun 2026. Setiap peserta diberi dukungan dana Rp20 juta hingga Rp25 juta untuk membangun atau memperbaiki hunian layak huni.

“Bantuan tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang lebih layak,” ujarnya.