Kala Walkot Bekasi Rayu Pramono Bantu Bangun Dua Flyover

Bekasi Dorong Dukungan Jakarta untuk Dua Flyover di Titik Padat Lalu Lintas

Beritaterbaik.com – Pemerintah Kota Bekasi berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat ikut mendukung pembangunan dua flyover di wilayah Bekasi. Usulan itu disampaikan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung seusai penandatanganan kerja sama pengelolaan sampah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.

Dua lokasi yang menjadi perhatian berada di sekitar Perumahan Kemang Pratama serta simpang Pasar Bantargebang. Keduanya dipandang sebagai titik yang membutuhkan penanganan karena arus kendaraan kerap tersendat. Pada kawasan Bantargebang, kepadatan lalu lintas juga berkaitan dengan mobilitas truk pengangkut sampah menuju TPST Bantargebang.

Tri menyampaikan harapan agar kerja sama antardaerah tidak berhenti pada pengelolaan sampah. Ia melihat pembangunan prasarana jalan dapat menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran aktivitas yang melibatkan Jakarta dan Bekasi.

“Yang besar membantu yang kecil, saya kira itulah sikap hidup gotong royong karena memang pada saat inisiasi pembangunan satu daerah itu tidak mungkin menyelesaikan persoalan oleh daerah itu sendiri,” kata Tri.

Upaya Mengurangi Hambatan di Persimpangan

Rencana pembangunan jalan layang di dua titik tersebut diarahkan untuk mengurangi hambatan kendaraan yang muncul pada persimpangan sebidang. Persimpangan semacam ini mempertemukan berbagai arus lalu lintas dalam satu bidang jalan, sehingga kendaraan perlu melambat atau berhenti ketika volume kendaraan meningkat.

Flyover diharapkan dapat memisahkan arus perjalanan tertentu dari lalu lintas di bawahnya. Dengan skema itu, kendaraan yang melintas tidak selalu harus berhadapan dengan antrean di simpang, sementara akses lokal tetap dapat menggunakan jalur permukaan. Bagi pengguna jalan, kelancaran tidak hanya berkaitan dengan waktu tempuh, tetapi juga kepastian perjalanan pada jam-jam sibuk.

“Makanya kita dua jalan ini adalah kita untuk menghindari terkait dengan simpang sebidang, ya, yang satu yang ada di Perumahan Kemang Pratama, yang satu ada di Pasar Bantargebang,” jelas dia.

Kawasan Pasar Bantargebang memiliki arti khusus dalam pembahasan tersebut karena menjadi salah satu jalur pergerakan kendaraan sampah menuju TPST Bantargebang. Kelancaran rute ini penting agar perjalanan armada tidak menambah tekanan lalu lintas di jalan umum dan agar distribusi sampah tetap berjalan tanpa hambatan berkepanjangan.

Dampak bagi Perjalanan dan Penggunaan BBM

Tri menilai dua proyek itu dapat memberi manfaat yang lebih luas bagi pergerakan kendaraan. Saat lalu lintas tersendat, kendaraan cenderung menghabiskan waktu lebih lama di jalan, termasuk dalam kondisi berhenti dan berjalan secara berulang. Jalan yang lebih lancar dinilai berpotensi membantu mengurangi pemakaian bahan bakar minyak.

“Artinya bahwa proses perjalanannya lebih panjang lebih lancar, juga pemakaian terkait dengan BBM pun juga sebetulnya bisa diminimalisasi,” kata dia.

Kelancaran akses di Bekasi dan Jakarta merupakan persoalan yang saling berkaitan. Perjalanan warga, kegiatan ekonomi, serta pergerakan layanan publik tidak selalu berhenti di batas administrasi. Karena itu, pembenahan infrastruktur pada satu wilayah dapat memberi dampak bagi wilayah lain yang memakai koridor jalan yang sama.

Usulan pembangunan flyover juga mencerminkan kebutuhan untuk menyelaraskan pengelolaan transportasi dengan kerja sama layanan publik. Ketika jalur yang dilewati kendaraan pengangkut sampah mengalami kemacetan, dampaknya bukan hanya dirasakan pengemudi, melainkan dapat memengaruhi ketepatan perjalanan armada dan kenyamanan pengguna jalan lain.

Belum Masuk dalam Kesepakatan Pengelolaan Sampah

Meski telah menyampaikan aspirasi tersebut, Tri menegaskan bahwa pembangunan dua flyover belum menjadi bagian dari nota kesepahaman pengelolaan sampah yang ditandatangani Pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta. Pembahasan infrastruktur ini masih berada pada tahap harapan dari pihak Bekasi.

Pertimbangan kemampuan fiskal DKI Jakarta menjadi salah satu hal yang disebut dalam kaitannya dengan kemungkinan dukungan pembangunan. Proyek jalan layang memerlukan perencanaan, pembiayaan, dan kesepakatan yang jelas, terutama ketika manfaatnya melintasi kepentingan dua pemerintah daerah.

“Dan ini masih menjadi harapan tentunya, walaupun tidak termaktub dalam konsep kerja sama MoU yang ada, karena tentu kita melihat kemampuan fiskal dari Pemerintah DKI Jakarta ya. Berharap kan boleh, berdoa tetap kewajiban, tinggal mudah-mudahan tanda tangan dan ketok palunya aja,” kata dia.

Harapan tersebut memiliki pijakan dari pengalaman kerja sama infrastruktur sebelumnya. Tri menyinggung flyover Rawa Panjang sebagai contoh pembangunan yang dikaitkan dengan kelancaran distribusi sampah dari Jakarta. Infrastruktur itu dipandang membantu mencegah perjalanan kendaraan sampah terhambat di jalan.

“Dapat misalnya flyover di Rawa Panjang, itu juga karena di dalam rangka untuk distribusi agar sampah, pergerakan sampah dari DKI tidak ada hambatan di jalan,” tandas Tri.

Bagi Bekasi, penanganan Kemang Pratama dan simpang Pasar Bantargebang diharapkan dapat memperbaiki arus kendaraan di dua titik yang selama ini menghadapi kepadatan. Bagi Jakarta, kelancaran jalur menuju fasilitas pengolahan sampah dapat mendukung kelangsungan layanan yang berkaitan erat dengan kebutuhan ibu kota.

Keputusan soal realisasi dua flyover tersebut masih memerlukan pembahasan lanjutan. Namun, usulan ini menempatkan persoalan kemacetan, penggunaan BBM, dan distribusi sampah dalam satu rangkaian kebutuhan lintas wilayah. Kolaborasi antarpemerintah daerah menjadi faktor penting ketika masalah di jalan tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sisi batas kota.