DPR Minta Prabowo Buka Data 52 Perusahaan Terkait Kebakaran Hutan

DPR Dorong Pemerintah Tegas Tangani Karhutla dan Ungkap Data Perusahaan

Beritaterbaik.com – Meluasnya kebakaran hutan dan lahan hingga pertengahan Oktober 2026 mendorong Komisi IV DPR meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat, tegas, dan terukur. Penanganan kebakaran dinilai tidak dapat lagi diperlakukan hanya sebagai persoalan kerusakan alam, karena dampaknya telah menyentuh keselamatan warga, kesehatan masyarakat, serta reputasi Indonesia di kawasan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menekankan perlunya keterbukaan pemerintah mengenai 52 perusahaan yang dikaitkan dengan konsesi lahan dan titik panas kebakaran. Perusahaan-perusahaan tersebut disebut memiliki afiliasi modal dari Malaysia dan Singapura, sebagaimana data yang disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Greenpeace Indonesia.

Alex meminta identitas serta tindak lanjut atas temuan itu dijelaskan secara terbuka. Keterbukaan dinilai penting agar isu tersebut tidak berkembang tanpa kepastian mengenai klarifikasi, tanggung jawab, dan tindakan yang ditempuh negara.

“Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” tegas politikus PDIP tersebut.

Korban Jiwa dan Dampak Kesehatan

Desakan tersebut menguat setelah insiden kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Empat orang meninggal ketika ikut memadamkan api pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dua relawan lainnya mengalami luka bakar berat dan memerlukan perawatan intensif.

Bagi Alex, peristiwa itu menunjukkan bahwa karhutla telah menjadi ancaman langsung terhadap manusia. Kebakaran juga menghancurkan vegetasi dan habitat satwa, sementara asapnya dapat bergerak melintasi batas wilayah hingga memengaruhi negara tetangga.

“Karhutla sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa seorang orang tua kehilangan anaknya. Seorang anak kehilangan ayah. Bahkan, tanaman dan satwa langka juga musnah. Mau sampai kapan kita seperti ini,” kata Alex kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Ia mengingatkan posisi Indonesia yang selama ini dipandang penting bagi keseimbangan lingkungan dunia. Kebakaran yang tidak terkendali, kata Alex, berisiko membuat Indonesia kehilangan citra sebagai paru-paru dunia dan justru dipersepsikan sebagai pihak yang merusaknya.

Data Kementerian Kesehatan hingga 12 Oktober 2026 mencatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di 63 kabupaten dan kota pada tujuh provinsi terdampak. Dari jumlah itu, 62.400 kasus, setara 22,5 persen, dialami anak di bawah usia lima tahun.

Karhutla juga menyebabkan 324 orang mengalami luka berat dan 23 orang luka ringan. Sebagian besar korban tercatat berada di Kalimantan Tengah. Angka tersebut menggambarkan bahwa penanganan api di lapangan memiliki risiko tinggi, baik bagi petugas maupun relawan yang terlibat dalam upaya pemadaman.

Tuntutan Aksi Nyata

Prabowo sebelumnya menyebut kebakaran hutan dan lahan sebagai “terorisme ekologi” dalam rapat terbatas pada 16 September 2026. Alex menilai pernyataan itu tepat, tetapi menegaskan bahwa istilah keras harus diikuti kebijakan yang segera terasa di lapangan.

“Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujarnya.

Langkah yang diminta mencakup pemanfaatan teknologi, kesiapan peralatan, serta penanganan yang tidak menunggu korban bertambah. Pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran dan penelusuran hubungan antara titik api dengan pemegang konsesi menjadi bagian penting dari tuntutan keterbukaan tersebut.

Catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan kebakaran telah berlangsung sejak awal 2026. Dalam rentang Januari sampai Juni, luas lahan terbakar berada pada kisaran 107.465 hingga 202.004 hektare. Memasuki Juli, kebakaran meluas ke sejumlah daerah di Papua, Sumatera, dan Kalimantan.

Krisis semakin membesar pada Agustus ketika area yang terbakar meningkat di beberapa provinsi. Situasi ini memperlihatkan bahwa karhutla memerlukan respons lintas kementerian dan lembaga, terutama karena dampak asap tidak berhenti pada lokasi api muncul.

Alex turut menyinggung beredarnya meme mengenai kabut asap atau “jerebu” di negara-negara tetangga. Ia menilai isu tersebut dapat memperburuk pandangan internasional terhadap Indonesia apabila kebakaran tidak segera dikendalikan secara efektif.

“Kami, sebagai wakil rakyat dari PDIP, berduka yang sedalam-dalamnya pada semua korban, baik yang meninggal dunia maupun luka serta terserang ISPA,” ungkapnya.

Target Penanganan yang Terukur

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Slamet, juga meminta percepatan langkah pemerintah. Ia mendorong Presiden menetapkan batas waktu yang jelas kepada kementerian dan lembaga terkait, disertai indikator penanganan yang dapat diukur publik.

Kebakaran yang berlangsung panjang dan penyebaran asap yang disebut telah menyentuh sedikitnya 17 provinsi menjadi alasan perlunya respons luar biasa. Peringatan mengenai peningkatan kebakaran telah muncul sejak Februari, ketika luas lahan terbakar melonjak hingga 20 kali dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Tekanan DPR pada akhirnya berpusat pada dua hal: perlindungan segera bagi masyarakat yang terdampak dan kepastian penegakan tanggung jawab atas pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan kebakaran. Dengan korban jiwa, gangguan pernapasan, serta kerusakan ekosistem yang terus bertambah, penanganan karhutla dipandang harus bergerak lebih cepat daripada laju penyebaran api dan asap.