Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Cegah Pembakaran Lahan

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Cegah Pembakaran Lahan Saat Darurat Karhutla

Beritaterbaik.com – Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Cegah pembakaran lahan selama Indonesia menghadapi kondisi darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah melarang pembakaran lahan dalam bentuk apa pun, baik yang dilakukan masyarakat maupun korporasi.

Larangan tersebut juga berlaku bagi pihak yang membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan alasan atau kebijakan lokal. Tito menilai langkah pencegahan harus dilakukan secara tegas agar tidak muncul titik kebakaran baru ketika kondisi lahan kering akibat kemarau.

“Oleh karena itulah saya mengeluarkan instruksi Mendagri kepada seluruh kepala daerah untuk melarang pembakaran dalam keadaan apa pun di saat darurat seperti ini. Ini harus tegas kita lakukan,” ujar Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

Kepala Daerah Diminta Libatkan Forkopimda hingga Tokoh Masyarakat

Dalam instruksinya, Tito meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota bergerak bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Unsur TNI, Polri, serta tokoh masyarakat juga diminta ikut mencegah pembakaran lahan di wilayah masing-masing.

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Cegah karhutla melalui kerja bersama hingga tingkat paling dekat dengan warga. Pemerintah daerah diminta tidak hanya menerbitkan larangan, tetapi juga menyosialisasikan aturan tersebut secara langsung sampai ke desa-desa.

“Ini rekan-rekan kepala daerah tolong berani untuk melakukan pencegahan itu bersama-sama dengan Forkopimda. Para tentara, polisi, semua bergerak, tokoh masyarakat, larang pembakaran baru, apa pun juga alasannya di masa darurat ini,” jelas Tito.

Menurut Tito, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan upaya pemadaman setelah api muncul. Pencegahan menjadi langkah penting karena kebakaran di lahan yang telah mengering dapat cepat meluas dan sulit dikendalikan.

Pencegahan Titik Api Baru Jadi Prioritas

Tito menegaskan, keadaan darurat karhutla mengharuskan semua pihak menghentikan pembakaran baru. Ia meminta kepala daerah tidak membiarkan pembakaran lahan dengan alasan api dapat dilokalisasi atau dikendalikan di area tertentu.

“Kita harus melakukan pencegahan, sudah terlanjur bencana seperti ini masa dibiarkan pembakaran baru,” ujarnya.

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Cegah pembakaran karena risiko api meningkat saat kemarau membuat tanah dan vegetasi menjadi lebih kering. Dalam situasi tersebut, api dari pembukaan lahan dapat menyebar ke kawasan lain dan memperburuk kondisi karhutla.

Tito juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memperkuat langkah pencegahan melalui peraturan presiden yang mengatur larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dengan adanya aturan itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan pelaksanaannya berjalan konsisten di lapangan.

Sosialisasi Larangan Pembakaran Harus Sampai Desa

Pemerintah daerah diminta mengambil peran sebagai pelaksana utama di wilayahnya. Gubernur, bupati, dan wali kota perlu memastikan larangan pembakaran dipahami warga, pelaku usaha, serta pihak lain yang berpotensi melakukan pembukaan lahan.

“Jadi tegas, tinggal eksekutor-eksekutor di lapangan, ya, para pimpinan yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota turun ke bawah, sosialisasikan, ya, sampai ke tingkat desa. Tidak ada yang boleh melakukan pembakaran dalam bentuk apa pun juga,” kata Tito.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan mencegah pembakaran sejak awal. Pelibatan aparat, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat juga penting agar informasi larangan dapat diterima secara luas dan dipatuhi bersama.

FAQ Larangan Pembakaran Lahan Saat Darurat Karhutla

Siapa yang dilarang melakukan pembakaran lahan?

Larangan berlaku bagi masyarakat maupun korporasi yang membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar selama masa darurat karhutla.

Siapa yang bertugas menjalankan instruksi Mendagri?

Kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diminta menjalankan instruksi tersebut bersama Forkopimda, TNI, Polri, tokoh masyarakat, serta pemerintah hingga tingkat desa.

Mengapa pembakaran tidak boleh dilakukan saat masa darurat?

Pembakaran berisiko memicu titik api baru dan sulit dikendalikan, terutama ketika lahan mengering akibat kemarau. Karena itu, pencegahan diperlukan untuk menghindari kebakaran yang lebih luas.