Mentrans Dorong Dewan Pertimbangan Transmigrasi Dibentuk Lagi, Dikomandoi Presiden

Usulan Dewan Pertimbangan Transmigrasi Kembali Mengemuka

Beritaterbaik.com – Pemerintah didorong membentuk kembali Dewan Pertimbangan Transmigrasi (DPT) sebagai forum koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengusulkan agar lembaga tersebut dipimpin langsung oleh Presiden, sehingga penyelarasan program dan anggaran antarsektor dapat berjalan lebih kuat.

Gagasan itu disampaikan Iftitah saat Workshop Kehumasan dan Media Gathering Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Pembentukan kembali DPT dipandang penting karena pembangunan kawasan transmigrasi membutuhkan keterlibatan banyak instansi, bukan hanya Kementerian Transmigrasi.

“Kami juga mendorong dibentuk kembali Dewan Pertimbangan Transmigrasi untuk menunjukkan sinergi dan kolaborasi antar kementerian, karena kita sadar bahwa anggaran-anggaran tersebut bisa diintegrasikan untuk satu pembangunan kewilayahan yang lebih terintegrasi jika ada sinergi dan kolaborasi antar kementerian,” ujar Iftitah.

Koordinasi Anggaran untuk Pembangunan Kawasan

Pembangunan transmigrasi tidak sekadar menyediakan lahan dan hunian bagi warga. Kawasan baru juga membutuhkan akses jalan, layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dukungan pertanahan, hingga sarana yang mendukung kegiatan ekonomi. Kebutuhan yang luas tersebut membuat pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan harus dibagi bersama kementerian, lembaga, serta pihak terkait lainnya.

Iftitah menilai integrasi program dapat membuat anggaran negara digunakan lebih terarah. Dengan perencanaan yang disatukan, pembangunan permukiman bisa berjalan beriringan dengan pengembangan industri, investasi, perikanan, pendidikan, dan pelayanan publik di wilayah tujuan transmigrasi.

DPT sendiri bukan gagasan baru dalam kebijakan transmigrasi. Keberadaannya telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1960, khususnya Pasal 4. Dalam penjelasannya, Iftitah menekankan bahwa Kementerian Transmigrasi tidak mungkin menggarap seluruh kebutuhan pembangunan kawasan secara mandiri.

“Apa itu? Bahwa untuk membangun satu kawasan transmigrasi tidak bisa sendirian Kementerian Transmigrasi. Bayangkan saja, ya kan, kalau anggarannya Rp 1 triliun, mau bangun apa? Ya kan?,” ucap dia.

Dalam rancangan yang diusulkan, ada perbedaan penting dibanding pengaturan sebelumnya. Jika dalam ketentuan lama posisi ketua berada pada tingkat menteri, DPT yang baru diharapkan dipimpin Presiden. Menteri Transmigrasi direncanakan menjalankan peran sebagai sekretaris dewan.

“Jadi kalau misalkan nih saya berharap dengan adanya DPT, hanya bedanya dengan yang Perppu, dulu ketuanya menteri, ya kan? sekarang presiden,” terang Iftitah.

Barelang Menjadi Contoh Kolaborasi Lintas Instansi

Pembangunan kawasan Batam, Rempang, dan Galang atau Barelang di Kepulauan Riau menjadi salah satu gambaran kebutuhan kerja sama tersebut. Pada pembangunan sekitar 500 rumah di Rempang, kebutuhan biaya disebut mencapai Rp490 miliar. Namun, pembiayaan proyek tidak seluruhnya berasal dari Kementerian Transmigrasi.

Sejumlah pihak turut terlibat dalam penyediaan dukungan pembangunan, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengusahaan Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi yang menangani urusan pendidikan dan pertanahan. Pola seperti ini membuat beban anggaran Kementerian Transmigrasi dapat ditekan menjadi Rp112 miliar.

“Nah, tapi karena ada kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, maka transmigrasi hanya mengeluarkan Rp 112 miliar rupiah,” kata dia.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kawasan tidak dapat diukur hanya dari jumlah rumah yang berdiri. Hunian menjadi awal dari pembentukan komunitas, sedangkan keberlanjutan kehidupan warga bergantung pada kualitas pelayanan dasar dan kesempatan memperoleh penghasilan.

Hunian Harus Terhubung dengan Lapangan Kerja

Di Satuan Permukiman Tanjung Banon, pemerintah menyiapkan rencana pengembangan fasilitas pendidikan dari jenjang dasar sampai menengah. Layanan kesehatan serta infrastruktur yang menunjang aktivitas nelayan juga masuk dalam rencana pembangunan kawasan tersebut.

Pendekatan terpadu diperlukan agar warga tidak hanya memperoleh tempat tinggal, melainkan juga lingkungan yang memungkinkan mereka menjalankan usaha dan mengakses layanan publik. Kehadiran sekolah, fasilitas kesehatan, sarana ibadah, dan infrastruktur ekonomi dapat membantu kawasan transmigrasi tumbuh sebagai ruang hidup yang lebih mandiri.

“Pembangunan secara terpadu diperlukan agar kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga mampu mendukung kegiatan usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat,” kata dia.

Pada 5 Oktober 2026, Kementerian Transmigrasi bersama Komite I DPD RI telah membahas pembaruan Undang-Undang Ketransmigrasian. Salah satu agenda yang dibicarakan adalah pengaktifan kembali DPT dengan bentuk kelembagaan yang lebih kuat.

Usulan itu diarahkan untuk memperjelas pembagian tugas dalam pembangunan kawasan lintas sektor. Jika koordinasi berjalan efektif, program permukiman dapat dirancang bersamaan dengan penyiapan investasi, industri, dan kegiatan ekonomi warga. Dengan demikian, kawasan transmigrasi diharapkan tidak berhenti sebagai proyek perumahan, tetapi berkembang menjadi pusat ekonomi yang terhubung dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Kita ingin betul-betul membangun satu kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi,” jelas Iftitah.