Wacana Siswa Tak Otomatis Naik Kelas di Mata Orang Tua

Orang Tua Menilai Wacana Tidak Naik Kelas Perlu Disertai Ukuran yang Tegas

Beritaterbaik.com – Rencana mengakhiri kebiasaan kenaikan kelas otomatis kembali memunculkan perbincangan di kalangan orang tua siswa. Bagi sebagian keluarga, kebijakan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang lebih jujur atas kemampuan anak. Namun, penerapannya dinilai harus bertumpu pada indikator akademik yang terbuka, adil, dan mudah dipahami.

Pemerintah sedang menyiapkan kemungkinan pemberlakuan kembali kebijakan siswa tidak naik kelas untuk pendidikan dasar hingga menengah mulai tahun ajaran 2027. Rencana tersebut masih berada dalam tahap pengumpulan masukan dari ahli serta kajian lanjutan sebelum menjadi kebijakan yang diterapkan secara luas.

Kekhawatiran atas kemampuan dasar siswa

Uli, orang tua siswi di sekolah negeri, memandang gagasan itu secara positif. Ia menilai persoalan mutu pembelajaran perlu ditangani dengan serius, terutama ketika masih ditemukan anak pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang belum menguasai kemampuan membaca dan berhitung secara memadai.

Perhatian Uli juga muncul setelah melihat berbagai cerita mengenai kondisi pendidikan anak di media sosial. Baginya, keputusan seorang siswa tinggal kelas tidak semestinya langsung dipandang sebagai aib. Situasi tersebut bisa menjadi kesempatan bagi anak, orang tua, dan sekolah untuk menilai kembali kebutuhan belajarnya.

“Sebenarnya cukup baik, tapi kembali lagi ke cara pandang orang tuanya. Apakah cukup menerima anaknya tidak naik sekolah sebagai evaluasi atau hal memalukan,” kata Uli saat berbincang, Kamis (8/10/2026).

Ia mengingat pengalaman bersekolah pada dekade 1980-an, ketika kenaikan kelas belum dianggap sebagai sesuatu yang pasti. Murid yang belum mencapai hasil belajar tertentu dapat diminta mengulang tingkat yang sama. Pada masa itu, guru juga dinilai lebih leluasa mengambil keputusan apabila seorang anak belum siap mengikuti materi di kelas berikutnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Uli melihat guru dapat berada dalam posisi sulit ketika harus menentukan kenaikan kelas. Keputusan untuk tidak menaikkan seorang siswa berpotensi dianggap sebagai tindakan yang tidak mendukung anak atau bahkan dikaitkan dengan citra sekolah. Padahal, penilaian yang tepat seharusnya mempertimbangkan kesiapan belajar siswa secara nyata.

“Tapi beberapa tahun terakhir, saya melihat guru-guru itu sungkan atau serba salah tepatnya. Mereka seperti dihadapkan persoalan kalau tidak naik nanti dianggap tidak berpihak pada anak atau menurunkan kredibilitas sekolah,” katanya.

Uli menekankan bahwa dukungan terhadap kebijakan tersebut tidak berarti mengabaikan kondisi emosional anak. Orang tua perlu dilibatkan dan diberi penjelasan yang memadai mengenai hasil belajar, bukti penilaian, serta langkah pendampingan yang dapat dilakukan setelah keputusan diambil.

“Selama bukti-bukti akademiknya mendukung, saya rasa orang tua juga harus membuka diri,” katanya.

Dampak pada proses belajar di kelas

Pandangan yang sejalan disampaikan Titin, ibu satu anak. Ia melihat kebijakan tidak naik kelas dapat membuat proses penyaringan kemampuan akademik berjalan lebih sesuai dengan kesiapan siswa. Anak yang belum menguasai kemampuan dasar, menurutnya, membutuhkan perhatian belajar yang tepat sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks.

“Kalau dia memang belum mumpuni ya harusnya tidak dinaikkan. Kan menaikkan anak yang ternyata belum bisa juga merusak reputasi sekolah,” ujar Titin.

Titin mencontohkan kondisi di sekolah anaknya, tempat seorang siswa belum lancar membaca. Kesulitan itu tidak hanya menjadi tantangan bagi anak tersebut, tetapi juga dapat memengaruhi ritme belajar satu kelas. Saat jam pulang, kegiatan belajar kadang belum dapat diakhiri karena guru masih perlu menangani kebutuhan siswa tersebut sementara murid lain menunggu.

Situasi seperti ini menunjukkan bahwa kemampuan dasar membaca dan berhitung berperan penting dalam pembelajaran berikutnya. Jika seorang anak melanjutkan kelas tanpa bekal yang cukup, beban belajarnya dapat semakin besar. Di sisi lain, guru juga perlu mengatur pembelajaran agar siswa lain tetap memperoleh waktu belajar yang layak.

“Ini kan juga merugikan anak lain. Jadi saya rasa selama indikatornya jelas, ya cukup baik. Dan sebagai orang tua tentu harus legowo,” ujar Titin.

Rencana pemerintah untuk tahun ajaran 2027

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa penghentian aturan kenaikan kelas otomatis dipertimbangkan sebagai salah satu langkah untuk memperkuat mutu sumber daya manusia Indonesia. Gagasan pemberlakuan kembali kebijakan tidak naik kelas itu juga muncul dalam rekomendasi Dewan Pendidikan.

“Terkait peningkatan mutu, kami mendapatkan masukan, supaya kebijakan tidak naik kelas diberlakukan lagi. Ini rekomendasinya Dewan Pendidikan,” kata Abdul Mu’ti, Rabu (7/10/2026).

Abdul Mu’ti menyebut penerapan kembali kebijakan tersebut direncanakan dimulai pada tahun ajaran 2027 dan seterusnya. Meski demikian, pemerintah belum menutup proses pembahasan. Masukan pakar dan hasil kajian masih diperlukan agar pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada keputusan naik atau tidak naik kelas, melainkan juga pada kualitas evaluasi yang mendasarinya.

Ia menyoroti apa yang disebut sebagai rumus RMS, singkatan dari Rajin Malas Sama Saja. Kekhawatiran itu merujuk pada keadaan ketika siswa merasa usaha belajar tidak banyak memengaruhi hasil kenaikan kelas. Jika semua anak dipastikan naik tanpa melihat perkembangan akademiknya, dorongan untuk memperbaiki kemampuan dapat melemah.

Kebijakan yang kelak diterapkan akan membutuhkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan indikator menjadi hal penting, baik bagi siswa, guru, maupun orang tua. Penilaian harus mampu menunjukkan bagian mana yang telah dikuasai anak dan kemampuan apa yang masih perlu diperkuat, sehingga keputusan pendidikan tidak berhenti sebagai label kegagalan.

“Mereka harus kita biasakan punya jiwa yang rajin belajar, kemudian siap untuk berkompetisi, dan anak-anak yang tangguh seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau rekomendasi itu bisa berasal dari pertemuan ini, saya kira langkah kami untuk menerapkan kebijakan itu akan semakin mantap karena dukungan dari para ahli,” tutur Abdul Mu’ti.

Perdebatan mengenai kenaikan kelas otomatis pada akhirnya bukan sekadar soal menahan atau meluluskan siswa ke tingkat berikutnya. Fokus utamanya adalah memastikan setiap anak memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Dengan ukuran yang jelas serta komunikasi yang baik kepada keluarga, evaluasi akademik dapat menjadi bagian dari upaya membangun kebiasaan belajar yang lebih kuat.