Sidang Febrie Adriansyah Digelar Besok, Kejagung Siapkan 34 JPU

Sidang Perkara Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah Dijadwalkan Mulai Rabu

Beritaterbaik.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dijadwalkan menggelar persidangan perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, pada Rabu, 7 Oktober 2026. Agenda sidang tersebut diperkirakan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB.

Kejaksaan Agung telah menyiapkan 34 jaksa penuntut umum untuk menghadapi proses persidangan perkara atas nama FA dan pihak-pihak lainnya. Komposisi tim penuntut itu mencakup sejumlah jaksa yang pernah tergabung dalam Tim 9, tim yang turut menangani proses penyidikan secara terpadu.

“Betul. Memang besok terjadwal untuk persidangan perkara tipikor atas nama FA dan kawan-kawan ya. Hari Rabu sekitar jam 10 terjadwalnya kalau tidak salah,” kata Anang kepada wartawan, Selasa (6/10/2026).

Tim Penuntut Libatkan Jaksa Berpengalaman

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa penunjukan puluhan JPU dilakukan untuk menangani perkara dengan konstruksi yang luas. Di antara para penuntut terdapat anggota Tim 9 serta jaksa yang memiliki pengalaman bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Dan Kejaksaan sudah menunjuk JPU yang menangan- menanganinya dan di antara JPU-nya juga ada yang berasal dari Tim 9,” sambungnya.

Pelibatan anggota Tim 9 dinilai penting karena mereka telah memahami rangkaian peristiwa serta hubungan antarklaster dalam perkara tersebut. Pengalaman para jaksa yang pernah bertugas di KPK juga menjadi bagian dari susunan tim penuntut.

“Ya Tim 9 ada beberapa. Ya kita gabungan, yang jelas banyak juga jaksa-jaksanya mantan dari KPK. Jaksa yang pernah berkarya di KPK,” ungkapnya.

Jumlah penuntut yang besar mencerminkan cakupan perkara yang tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi utama, tetapi juga dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam persidangan, JPU akan menjalankan peran untuk membuktikan dakwaan melalui keterangan saksi, dokumen, barang bukti, serta alat bukti lain yang diajukan sesuai proses hukum.

Berkas Perkara Telah Lengkap Sejak September

Sebelum masuk ke tahap persidangan, berkas penyidikan perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P-21 pada Rabu, 16 September 2026. Kelengkapan berkas tersebut kemudian diikuti proses penyerahan tersangka dan barang bukti, yang dikenal sebagai Tahap II, di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 18 September 2026.

Tahap P-21 menandai bahwa proses penyidikan telah mencapai titik ketika berkas dapat diteruskan ke tahap penuntutan. Sementara Tahap II merupakan proses administrasi dan penyerahan tanggung jawab penanganan perkara dari penyidik kepada penuntut umum, termasuk penguasaan terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara.

Setelah tahapan itu dilalui, perkara dapat dibawa ke Pengadilan Tipikor untuk diperiksa secara terbuka. Persidangan menjadi ruang bagi penuntut umum untuk memaparkan dakwaan, sedangkan para terdakwa memiliki kesempatan menggunakan hak pembelaannya melalui penasihat hukum dan mekanisme yang tersedia di pengadilan.

Tiga Klaster Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang

Penyidikan perkara tersebut dilakukan secara terpadu oleh Tim 9 Kejaksaan Agung bersama Kortastipidkor Polri, KPK, dan Komisi Kejaksaan. Dalam perkara ini, tiga terdakwa dijerat dengan pasal berlapis yang mencakup dugaan korupsi pokok serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Konstruksi perkara memuat tiga kelompok dugaan peristiwa. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pasokan batu bara PT PLN. Klaster berikutnya berhubungan dengan kelanjutan penanganan perkara korupsi PT Asabri. Satu klaster lainnya menyangkut dugaan rekayasa transaksi pencucian uang melalui utang-piutang korporasi yang melibatkan PT CBS dan PT KNI.

Penggabungan sejumlah klaster dalam satu penanganan perkara menjadikan pembuktian di persidangan berpotensi mencakup banyak aspek, mulai dari transaksi bisnis, aliran dana, hingga asal-usul aset yang diamankan penyidik. Namun, seluruh tuduhan tersebut tetap harus diuji dalam persidangan melalui proses pembuktian yang berlaku.

Pasal terkait TPPU umumnya menjadi perhatian karena penelusuran tidak berhenti pada dugaan tindak pidana asal. Penegak hukum juga dapat menelusuri dugaan perubahan bentuk, pemindahan, penyamaran, atau penguasaan harta yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana. Penilaian akhir mengenai pembuktian setiap unsur dakwaan berada pada majelis hakim setelah seluruh proses pemeriksaan selesai.

Aset, Valuta Asing, dan Emas Disita Penyidik

Dalam rangkaian penggeledahan selama penyidikan, tim telah mengamankan serta menyita berbagai aset bernilai. Barang yang disita mencakup aset berharga, mata uang asing, dan emas batangan dengan berat mencapai 74 kilogram.

Total nilai taksiran atas barang-barang tersebut disebut menembus Rp476 miliar. Penyitaan aset menjadi salah satu bagian penting dalam perkara yang juga memuat dugaan pencucian uang, sebab aset yang diamankan dapat diperiksa keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana yang sedang diproses.

Status dan penggunaan barang sitaan itu akan mengikuti perkembangan perkara di pengadilan. Dalam proses pidana, pembuktian mengenai keterkaitan aset dengan perkara menjadi bagian yang dapat diperiksa melalui dokumen, keterangan saksi, ahli, maupun alat bukti lain yang diajukan para pihak.

Sidang perdana pada Rabu mendatang akan membuka tahapan pemeriksaan perkara secara formal di Pengadilan Tipikor Jakarta. Perjalanan persidangan berikutnya akan menentukan bagaimana dakwaan diuji, bagaimana masing-masing pihak menyampaikan argumentasi, serta bagaimana majelis hakim menilai seluruh fakta dan bukti yang muncul di persidangan.