Polisi Beri Pendampingan ABK KM Maulana 23 Korban Penganiayaan

Polda Metro Jaya Dampingi ABK KM Maulana 23 yang Diduga Jadi Korban Kekerasan

Beritaterbaik.com – Polda Metro Jaya memberikan pendampingan kepada anak buah kapal (ABK) KM Maulana 23 yang diduga mengalami penganiayaan saat bekerja di kapal tersebut. Penanganan perkara tidak hanya diarahkan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan para korban memperoleh perawatan fisik, dukungan psikologis, serta perlindungan selama proses hukum berlangsung.

Empat ABK dilaporkan masih menjalani penanganan medis. Dalam situasi seperti ini, kondisi korban menjadi perhatian penting karena proses pemeriksaan dan penyidikan dapat berjalan lebih optimal apabila mereka merasa aman serta mendapatkan pemulihan yang memadai.

Pemulihan Korban Menjadi Perhatian Utama

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa kepolisian menempatkan keselamatan dan pemulihan korban sebagai bagian penting dari penanganan dugaan kekerasan tersebut. Pendampingan tidak hanya diberikan kepada para ABK, melainkan juga kepada keluarga mereka.

“Tujuan utama adalah bagaimana memberikan rasa aman, memberikan pemulihan kepada korban. Kita memberikan empati, pemulihan kesehatan maupun psikis pada korban,” kata Budi di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Pendampingan kesehatan dan psikologis diperlukan agar korban dapat melalui tahapan pemeriksaan tanpa tekanan yang berlebihan. Selain pemulihan, aparat juga menekankan pemenuhan hak korban sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan dalam perkara ini.

“Pastinya, memberikan keadilan kepada para korban itu adalah tujuan utama kita, serta memberikan pendampingan kesehatan dan psikologis kepada korban maupun keluarga,” ujar Budi.

Perhatian terhadap keluarga korban juga dinilai relevan karena dugaan tindak kekerasan di lingkungan kerja dapat berdampak luas, termasuk pada kondisi emosional orang-orang terdekat korban. Keluarga membutuhkan kepastian mengenai kondisi ABK, perkembangan pemeriksaan, serta langkah perlindungan yang dijalankan aparat.

Koordinasi Lintas Wilayah dan Instansi

Lokasi aktivitas kapal membuat penanganan kasus ini melibatkan koordinasi lintas daerah. KM Maulana 23 diketahui berangkat dari Dermaga Muara Baru, Jakarta Utara, kemudian beroperasi di kawasan Pulau Aru hingga Merauke. Rute tersebut menjadi salah satu alasan perlunya kerja sama antarinstansi dan kepolisian di sejumlah wilayah.

Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Polres Tanjung Priok, Polres Kepulauan Aru, Polda Maluku, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi ini diperlukan untuk mendalami rangkaian kejadian di wilayah perairan, mengumpulkan keterangan, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Penanganan kasus yang berkaitan dengan kapal tidak selalu sama dengan perkara yang terjadi di daratan. Penyidik perlu menelusuri perjalanan kapal, keberadaan kru, kondisi korban, serta informasi dari pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan operasional pelayaran. Karena itu, koordinasi menjadi unsur penting untuk membangun gambaran peristiwa secara utuh.

24 Kru Diperiksa, 19 Berpotensi Menjadi Tersangka

Sebelumnya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah memeriksa 24 kru KM Maulana 23 dalam penyelidikan dugaan penganiayaan terhadap empat ABK. Pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi peran setiap orang yang berada di kapal dan mengetahui keterlibatan mereka dalam peristiwa yang tengah didalami.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menyatakan seluruh kru tersebut berpotensi terkait dengan perkara yang sedang diselidiki. Ia menyampaikan keterangan itu bersama Kasat Reskrim AKP AA Ngurah Made Pandu Prabawa di Jakarta pada Senin.

“Kami tengah melakukan proses penyelidikan, dan semua ada 24 orang kru kapal berpotensi terlibat kasus ini,” kata Fajri.

Dari jumlah tersebut, 19 orang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara lima kru lainnya masih berstatus saksi. Status tersebut dapat berkembang seiring penyidik memperoleh keterangan tambahan, memeriksa bukti, dan mendalami peran masing-masing individu.

Penetapan tersangka sendiri memerlukan proses pembuktian. Aparat perlu menghubungkan keterangan saksi, kondisi korban, serta bukti lain yang relevan sebelum menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan jumlah kru yang cukup banyak, pemeriksaan mendalam diperlukan agar setiap peran dapat dipisahkan secara jelas.

Perlindungan ABK dan Kepastian Proses Hukum

Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja di sektor kelautan, khususnya ABK yang menjalankan tugas jauh dari daratan dan dalam ruang kerja yang terbatas. Ketika dugaan kekerasan muncul, korban membutuhkan akses cepat terhadap bantuan medis, perlindungan hukum, serta jalur pengaduan yang dapat diandalkan.

Penyidik masih melanjutkan pendalaman perkara sambil memantau kondisi empat korban yang dirawat. Fokus terhadap pemulihan korban dan pencarian fakta hukum berjalan beriringan, sehingga penanganan tidak hanya mengejar pengungkapan pelaku, tetapi juga memastikan para ABK memperoleh rasa aman setelah peristiwa tersebut.

Perkembangan penyelidikan akan menentukan langkah berikutnya terhadap kru yang diperiksa. Bagi para korban dan keluarga, pendampingan yang konsisten menjadi bagian penting untuk menghadapi proses yang dapat berlangsung bertahap, terutama karena perkara melibatkan aktivitas pelayaran dan koordinasi di beberapa wilayah.