KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Anak Eks Kepala Kanwil Pajak Jakarta

KPK Akan Memanggil Kembali Anak Mantan Kepala Kanwil Pajak Jakarta Khusus

Beritaterbaik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan kembali pemeriksaan Feby Paramita atau FEB, putri mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhamad Haniv atau MH. Pemeriksaan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Haniv.

Feby sebelumnya dijadwalkan hadir sebagai saksi pada Senin, 28 September 2026. Namun, pemeriksaan belum dapat dilakukan karena ia berada di luar negeri. Kondisi tersebut telah dikonfirmasi kepada penyidik KPK.

“Untuk perkara Ditjen Pajak tersangka saudara MH, benar dilakukan pemanggilan terhadap saudari FEB yang merupakan putri dari saudara MH. Namun yang bersangkutan, karena masih atau sedang berada di luar negeri, sehingga memberikan konfirmasi kepada penyidik tidak bisa hadir dalam pemeriksaan hari ini,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Keterangan Feby dipandang penting untuk menelusuri aliran dan penggunaan uang yang diduga diterima oleh Haniv dari sejumlah pihak. Salah satu dugaan penyidik berkaitan dengan kebutuhan bisnis fesyen yang dijalankan Feby.

“Tentu penyidik akan jadwalkan ulang untuk pemeriksaannya,” kata Budi.

“Karena dugaannya salah satunya adalah untuk kebutuhan bisnis fashion dari saudari FEB tersebut,” ucap Budi.

Penyidik Harapkan Sikap Kooperatif

KPK menyatakan optimistis Feby akan memenuhi agenda pemeriksaan berikutnya. Kehadiran saksi diperlukan agar penyidik dapat memperoleh penjelasan utuh mengenai rangkaian peristiwa yang tengah didalami dalam perkara tersebut.

Budi menekankan bahwa pemanggilan saksi merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Saksi yang dimintai keterangan diharapkan membantu penyidik menjelaskan fakta-fakta yang relevan, termasuk hubungan transaksi dan tujuan penggunaan dana yang sedang diperiksa.

“Kami meyakini saudari FEB akan kooperatif dalam penyidikan perkara ini, karena tentu sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah patuh dan taat terhadap hukum,” kata Budi.

“Dan semua saksi yang dilakukan pemanggilan, dimintai keterangan oleh penyidik, pada prinsipnya adalah membantu dalam proses hukum yang KPK sedang lakukan,” jelas Budi.

Penjadwalan ulang pemeriksaan tidak mengubah status Feby sebagai saksi. Pemeriksaan saksi merupakan tahap untuk pengumpulan keterangan dan pendalaman bukti dalam penyidikan perkara gratifikasi yang disangkakan kepada Haniv.

Dugaan Sponsor Peragaan Busana

Perkara ini berawal dari dugaan peristiwa pada 2016. Saat menjabat Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Haniv diduga mengirim surat elektronik kepada para bawahannya yang menjabat kepala kantor. Dalam surat tersebut, ia meminta bantuan pencarian sponsor untuk kegiatan peragaan busana atas nama anaknya, FP.

Permintaan sponsor itu diduga diarahkan kepada beberapa perusahaan, baik yang berada di Jakarta maupun di luar Jakarta. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan wajib pajak. Penyidik mendalami dugaan bahwa sejumlah pihak kemudian mengirim uang sponsor langsung ke rekening anak Haniv.

“Di mana permintaan itu ditujukan kepada beberapa perusahaan di Jakarta ataupun di luar Jakarta, yang merupakan Wajib Pajak (WP),” terang Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.

Nilai uang yang diduga diterima dari perusahaan wajib pajak di Jakarta disebut mencapai sekitar Rp400 juta. Sementara itu, perusahaan dari luar Jakarta diduga mengirimkan dana sekitar Rp300 juta. Aspek ini menjadi salah satu bagian yang didalami KPK dalam perkara dugaan gratifikasi tersebut.

Dalam konteks penyidikan, pemeriksaan mengenai transaksi seperti ini diperlukan untuk mengurai pihak yang terlibat, jalur penerimaan dana, serta peruntukan uang setelah diterima. KPK juga memerlukan keterangan saksi untuk mencocokkan informasi tersebut dengan bukti lain yang telah dikumpulkan.

Dugaan Gratifikasi Rp20,7 Miliar

Selain dugaan dana sponsor peragaan busana, Haniv juga diduga menerima uang dalam bentuk valuta asing dari sejumlah pihak pada periode 2014 hingga 2022. Dana valas tersebut disebut diterima melalui perantara yang berinisial BSA.

Menurut keterangan KPK, valuta asing itu kemudian ditukarkan melalui beberapa money changer. Nilai total penukaran yang diduga dilakukan mencapai Rp10 miliar.

“Valas tersebut telah ditukarkan ke beberapa money changer dengan total nilai sebesar Rp 10 miliar,” jelas Taufik.

Secara keseluruhan, KPK menduga Haniv menerima gratifikasi hingga Rp20,7 miliar untuk kepentingan pribadi. Dugaan penerimaan itu berkaitan dengan masa jabatannya sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus pada 2015 sampai 2018.

KPK telah menetapkan Haniv sebagai tersangka sejak 25 Februari 2025. Ia kemudian ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada Rabu, 19 Agustus 2026. Masa penahanan awal ditetapkan selama 20 hari, dari 19 Agustus hingga 7 September 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

“KPK melakukan penahanan terhadap HNV untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 19 Agustus sampai dengan 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Taufik dalam konferensi pers di Jakarta.

Haniv disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perkara ini masih berada dalam tahap penyidikan, sementara KPK melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dinilai relevan.