Buntut Lapas Cibinong, Dirjenpas Diminta Mundur Jika Gagal Berbenah

Desakan Pembenahan Lapas Menguat Usai Temuan di Cibinong

Beritaterbaik.com – Temuan Ombudsman mengenai dugaan adanya fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong memicu sorotan keras dari DPR. Anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, menunjukkan kemampuan nyata dalam membenahi tata kelola lembaga pemasyarakatan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 28 September 2026, Yanuar menegaskan bahwa posisi pimpinan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membawa tanggung jawab besar. Ia menilai kegagalan membenahi masalah yang terjadi di lingkungan lapas semestinya berujung pada sikap bertanggung jawab dari pejabat terkait.

“Kalau Bapak enggak sanggup, bapak mundur juga,” kata Yanuar kepada Mashudi.

Pengawasan dan Penataan Petugas Jadi Sorotan

Yanuar menempatkan pengawasan internal sebagai bagian utama dari tugas Dirjenpas. Pengelolaan petugas, pengaturan penempatan jabatan, rotasi, mutasi, hingga penerapan penghargaan dan sanksi disebutnya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban pimpinan pemasyarakatan.

Ia menilai pembenahan tidak cukup dilakukan setelah persoalan mencuat ke publik. Sistem yang rapi dibutuhkan agar setiap petugas memahami standar kerja, batas kewenangan, serta konsekuensi apabila melakukan pelanggaran. Dalam pandangan Yanuar, Dirjenpas harus mampu memastikan seluruh unsur tersebut berjalan di berbagai lapas, bukan hanya di satu lokasi.

“Semua ini di dalam pengawasan Pak Dirjen. Kalau Pak Dirjen enggak sanggup menata, merotasi, melakukan reward and punishment kepada seluruh petugas lapas, mending Bapak berhenti, biar digantikan yang lain,” ujarnya.

Rotasi dan mutasi pejabat pemasyarakatan juga menjadi perhatian. Yanuar meminta proses penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan, catatan kerja, serta prinsip merit system. Pendekatan ini penting agar jabatan tidak diberikan sekadar karena kedekatan atau kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan kualitas dan integritas aparatur.

“Rotasi, ya, mempertimbangkan merit system, mempertimbangkan kemampuan, dan seterusnya,” kata Yanuar.

Pemeriksaan Tidak Cukup Berhenti pada Penonaktifan

Persoalan di Lapas Cibinong dinilai tidak boleh selesai hanya melalui penonaktifan petugas. Yanuar meminta pemeriksaan dijalankan secara tuntas untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran yang lebih serius dalam relasi antara petugas dan warga binaan.

Apabila penyelidikan menemukan dugaan tindak pidana, proses hukum harus diteruskan. Ia menyinggung kemungkinan praktik suap maupun pemerasan sebagai hal yang perlu diperiksa secara menyeluruh, apabila unsur-unsurnya ditemukan dalam penanganan kasus tersebut.

“Kalau ada unsur pidananya di dalam proses dengan warga binaan ini, entah suap-menyuap, entah pemerasan, ini juga harus diproses,” kata dia.

Penegakan hukum dan pemeriksaan internal memiliki fungsi yang berbeda, namun keduanya dapat berjalan beriringan. Langkah administratif diperlukan untuk menjaga proses pemeriksaan dan mencegah gangguan terhadap pelayanan atau pengawasan. Sementara itu, dugaan pelanggaran pidana memerlukan penanganan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kasus Cibinong Diminta Menjadi Momentum Perbaikan Nasional

Yanuar menekankan bahwa perhatian terhadap Lapas Cibinong tidak boleh membuat pengawasan terhadap lapas lain terabaikan. Ia menginginkan persoalan ini menjadi pintu masuk untuk memperkuat pengendalian dan evaluasi secara rutin di seluruh unit pemasyarakatan.

Pengawasan berkala dinilai penting karena persoalan tata kelola tidak selalu muncul di permukaan sejak awal. Pemeriksaan rutin, pemantauan oleh pimpinan, serta tindak lanjut yang jelas dapat membantu mendeteksi kelemahan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

“Saya tidak ingin kemudian Lapas Cibinong ini berhenti ya di dalam mengusut semua masalah yang ada di sana. Tapi ini bukan satu-satunya. Saya minta Pak Irjen ya turun untuk reguler, Pak Dirjen memonitor semua lapas yang ada,” ujar Yanuar.

Dalam konteks pemasyarakatan, pengawasan yang konsisten berkaitan langsung dengan kepercayaan terhadap sistem. Lapas bukan hanya tempat menjalani pidana, melainkan juga ruang pembinaan warga binaan. Karena itu, tata kelola yang transparan, pengawasan yang efektif, dan disiplin petugas menjadi unsur penting agar tujuan pembinaan tidak terganggu oleh praktik penyimpangan.

Mutasi Tidak Boleh Menjadi Alat Menutup Masalah

Yanuar turut mengingatkan bahwa mekanisme mutasi harus dijalankan secara profesional. Ia mempertanyakan apakah penempatan pejabat telah didasarkan pada rekam jejak yang layak, sekaligus mengingatkan bahaya penggunaan mutasi untuk tujuan yang bertentangan dengan tata kelola yang sehat.

Mutasi yang tidak transparan berisiko menciptakan kesan bahwa masalah dapat diselesaikan dengan memindahkan orang tanpa membenahi akar persoalan. Karena itu, setiap perubahan penugasan perlu tetap mengacu pada kebutuhan organisasi, kompetensi, dan akuntabilitas.

“Jangan mutasi ini malah dijadikan ajang konsolidasi, ya, ajang untuk saling menutupi, dan yang lebih mengerikan lagi kalau ini dijadikan sebuah instrumen untuk penyelewengan. Maka saya sampaikan, kalau Pak Dirjen enggak sanggup, lebih gentleman mundur Pak,” tandas dia.

Desakan tersebut memperlihatkan bahwa pembenahan Lapas Cibinong dipandang sebagai ujian bagi tata kelola pemasyarakatan secara lebih luas. DPR menuntut langkah yang tidak berhenti pada respons sesaat, melainkan menghasilkan pengawasan rutin, penataan aparatur yang berbasis merit, serta tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terbukti.