Gibran ke Batang, Ingin Investigasi Dugaan Keracunan MBG Dikebut

Gibran Datangi Batang untuk Pastikan Penanganan Dugaan Keracunan MBG

Beritaterbaik.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak ke Batang, Jawa Tengah, guna memastikan warga yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh penanganan yang layak. Perhatian pemerintah juga diarahkan pada percepatan penyelidikan serta penguatan pengawasan keamanan pangan dalam program tersebut.

Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Dalam satu hari, jumlah warga yang diduga terdampak melonjak hingga 276 orang. Makanan yang dikonsumsi berasal dari satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang sehari-hari melayani sekitar 2.700 penerima manfaat.

“Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat,” kata Gibran dalam keterangannya, Senin (28/6/2026).

Pelayanan Medis dan Pembiayaan Jadi Perhatian

Gibran menekankan bahwa pasien yang masih dirawat harus mendapatkan layanan kesehatan sampai kondisi mereka pulih. Ia juga meminta fasilitas kesehatan tetap membuka akses pemeriksaan bagi warga yang sempat diperbolehkan pulang, tetapi kemudian kembali merasakan keluhan.

Penanganan tidak hanya berkaitan dengan layanan medis. Pemerintah memastikan biaya pengobatan bagi para korban tidak menjadi beban bagi keluarga. Karena itu, mekanisme pembiayaan perlu berjalan baik di seluruh fasilitas kesehatan yang menerima dan merawat warga terdampak.

Kepastian layanan penting agar warga tidak menunda pemeriksaan ketika mengalami gejala. Dalam kasus dugaan keracunan makanan, pemantauan kondisi korban dan tindak lanjut medis menjadi bagian dari upaya memastikan pemulihan berlangsung secara aman.

Hasil Investigasi Diminta Terbuka

Penyebab kejadian masih diperiksa. Gibran meminta proses investigasi diselesaikan tanpa berlarut-larut dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan dipandang diperlukan agar temuan yang ada dapat digunakan untuk evaluasi serta pembelajaran dalam pelaksanaan program pangan bagi penerima manfaat.

“Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan. Tapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama,” jelas dia.

Selain mencari sumber masalah, evaluasi akan mencakup seluruh rangkaian pengelolaan makanan. Area yang disorot meliputi pemenuhan standar kebersihan, waktu memasak, penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan langsung di lokasi.

“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki. Kita ingin program prioritas Presiden ini memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan keamanan dan kualitas makanan sebagai prioritas,” tuturnya.

Gibran berharap penyelidikan dan evaluasi tersebut menghasilkan langkah perbaikan yang nyata. Penguatan pengawasan keamanan pangan diharapkan menjaga manfaat program prioritas Presiden bagi masyarakat tanpa mengabaikan mutu maupun keamanan makanan yang disajikan.

Temuan Awal di Dapur SPPG Bawang

Kasus yang menimpa ratusan warga di Kecamatan Bawang mulai memperlihatkan sejumlah petunjuk. Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Batang melakukan pemeriksaan awal, termasuk menelaah rekaman kamera pengawas atau CCTV di dapur SPPG Bawang.

Pemeriksaan tersebut menemukan dugaan pelanggaran prosedur operasional dalam proses pengolahan makanan. Hidangan MBG disebut telah mulai dibuat jauh lebih awal daripada ketentuan yang berlaku, yakni sejak pukul 19.30 WIB pada malam sebelum makanan dibagikan kepada penerima manfaat.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang BGN, Hadirya, menyebut jarak waktu yang terlalu panjang antara proses memasak dan distribusi sebagai persoalan serius. Kondisi itu diduga dapat menjadi salah satu faktor yang membuat makanan membusuk atau terkontaminasi sebelum dikonsumsi.

“Ini merupakan hal yang fatal, karena sesuai SOP, pengolahan makanan seharusnya baru dilakukan setelah pukul 02.00 dini hari,” tandas Hadirya saat memberikan keterangan usai meninjau dapur SPPG Bawang, Jumat (25/9/2026).

Perbedaan waktu pengolahan ini menjadi salah satu fokus pemeriksaan karena pengelolaan makanan tidak berhenti pada kegiatan memasak. Setelah makanan selesai dibuat, kondisi penyimpanan dan lamanya waktu sebelum konsumsi juga perlu dikendalikan agar kualitas makanan tetap terjaga hingga sampai kepada penerima.

Sanitasi dan Kondisi Bangunan Juga Dievaluasi

Tim BGN dan Pemkab Batang juga menemukan sejumlah persoalan pada kondisi fisik dapur SPPG Bawang. Di antaranya, sekat dinding bangunan yang belum kokoh. Sistem pengelolaan limbah serta sanitasi di lokasi itu juga dinilai belum memenuhi persyaratan teknis.

Temuan mengenai dapur, alur produksi, sanitasi, dan distribusi menjadi bagian yang saling berkaitan dalam investigasi ini. Perbaikan tidak cukup dilakukan pada satu titik saja, karena keamanan makanan dipengaruhi oleh seluruh proses sebelum makanan diterima masyarakat.

Bagi warga terdampak dan keluarga mereka, prioritas saat ini adalah akses perawatan yang berkelanjutan serta kejelasan hasil pemeriksaan. Sementara bagi pelaksana program, insiden di Batang menjadi pengingat bahwa pengawasan standar pangan perlu dijalankan secara konsisten pada setiap tahap layanan MBG.