KPK Ungkap Temuan Uang Valas Saat Penggeledahan BPN Jatim

KPK Temukan Uang SGD dan USD dalam Penggeledahan Kanwil BPN Jawa Timur

Beritaterbaik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang dalam pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat saat menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur. Temuan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan suap dalam pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Uang valuta asing tersebut menjadi salah satu petunjuk yang sedang diperiksa penyidik. KPK menduga terdapat penerimaan uang tunai dalam bentuk valas dalam rangkaian perkara yang tengah ditangani.

“Dalam temuan uang-uang tersebut di antaranya ada lembaran SGD dan USD. Temuan ini tentunya menjadi petunjuk bagi penyidik, bahwa ada penerimaan-penerimaan tunai dalam bentuk valas,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (27/9/2026).

KPK belum membeberkan jumlah total uang dolar Singapura maupun dolar Amerika Serikat yang diamankan dari lokasi penggeledahan. Penyidik masih menelusuri asal dana, pihak yang terkait, tujuan penerimaannya, serta waktu praktik tersebut diduga berlangsung.

“Penyidik akan dalami penerimaan tersebut untuk apa, siapa, dari mana, dan tentunya sejak kapan praktik itu dilakukan,” ujar Budi.

Dokumen, Bukti Elektronik, dan Uang Ratusan Juta Rupiah

Penggeledahan di Kanwil BPN Jawa Timur juga menghasilkan sejumlah barang bukti lain. Penyidik menyita dokumen dan perangkat atau data elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan penyidikan perkara suap pengurusan layanan pertanahan.

“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini,” ungkap Budi.

Selain valas, KPK mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Dana tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur. Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dan pendalaman alur dugaan transaksi dalam kasus ini.

“Selain itu, penyidik juga menemukan uang senilai ratusan juta rupiah, yang kemudian dilakukan penyitaan,” kata Budi.

“Uang-uang tersebut diduga penerimaan dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Jatim,” imbuhnya.

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi, temuan uang tunai, dokumen, dan bukti elektronik dapat membantu penyidik menyusun gambaran mengenai pola dugaan penerimaan, pihak-pihak yang berhubungan, serta proses layanan yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Namun, setiap temuan tetap memerlukan pemeriksaan dan pengujian sebelum digunakan sebagai bagian dari pembuktian perkara.

Perhiasan Diduga Emas Turut Diamankan

Sebelum pengungkapan uang dalam mata uang asing, KPK telah menyampaikan adanya temuan perhiasan yang diduga berlapis emas dalam penggeledahan pada Kamis, 24 September 2026. Barang-barang tersebut juga diamankan dari Kanwil BPN Jawa Timur.

“Dalam penggeledahan di Kanwil BPN Jatim, penyidik juga mengamankan beberapa perhiasan diduga emas, yang diduga diperoleh dari uang-uang yang dikumpulkan para oknum,” kata Budi dalam keterangannya, Sabtu, 26 September 2026.

Nilai awal perhiasan itu diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Meski begitu, angka tersebut belum menjadi nilai final karena KPK masih melakukan analisis dan verifikasi. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bahan, keaslian, serta nilai sebenarnya dari perhiasan yang ditemukan.

“Estimasi awal nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Penyidik tentunya akan dalami maksud dan tujuan para oknum melakukan konversi uang ke dalam bentuk perhiasan tersebut,” jelas Budi.

Pendalaman terhadap perhiasan tersebut mencakup alasan pembelian dan kemungkinan kaitannya dengan uang yang diduga dikumpulkan. KPK juga akan menilai hubungan antara barang-barang yang diamankan dengan dugaan suap pengurusan sertifikat HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penanganan Perkara dan Pencegahan

KPK menempatkan temuan selama penggeledahan sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam perkara yang sedang berjalan. Di sisi lain, hasil penyidikan juga diharapkan dapat membuka celah perbaikan dalam pelayanan pertanahan agar persoalan serupa dapat dicegah.

Perbaikan yang dimaksud diarahkan pada langkah yang lebih sistematis dan nyata, terutama setelah akar persoalan dalam perkara ini teridentifikasi. Pengurusan sertifikat HGB merupakan bagian dari layanan pertanahan, sehingga integritas proses dan pengawasan terhadap setiap tahapan menjadi perhatian penting dalam penanganan kasus tersebut.

Hingga Minggu, 27 September 2026, KPK masih melanjutkan pemeriksaan atas uang valuta asing, uang tunai ratusan juta rupiah, perhiasan, dokumen, serta barang bukti elektronik yang telah diamankan. Seluruh barang itu akan dianalisis untuk memperjelas dugaan praktik suap dalam pengurusan sertifikat HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN.