OTT Bupati Bolmut Diduga Terkait Korupsi Proyek Jalan

KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Bolmut

Beritaterbaik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memeriksa 14 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan di sejumlah wilayah pada Senin, 21 September 2026. Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena.

Perkara tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Fokus penyelidikan awal mencakup sejumlah proyek pemerintah daerah, terutama pembangunan infrastruktur jalan yang berada dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bolmut.

“Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkaitan dengan proyek-proyek di kabupaten tersebut,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Senin (21/9/2026).

Budi menyampaikan bahwa proyek infrastruktur jalan menjadi salah satu bagian yang sedang ditelusuri. Namun, rincian mengenai proyek lain, nilai perkara, pihak pemberi maupun penerima, serta dugaan peran setiap orang yang diamankan belum dijelaskan secara lengkap.

“Untuk proyeknya di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bolmut),” ujar Budi.

Empat Belas Orang Diamankan di Tiga Wilayah

Operasi tangkap tangan ini berlangsung di tiga wilayah, yakni Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Dari keseluruhan pihak yang diamankan, lima orang berada di Jakarta, delapan orang diamankan di wilayah Sulawesi Utara, termasuk di Kabupaten Bolmut, sementara satu orang lainnya diamankan di Gorontalo.

Sirajudin Lasena termasuk dalam lima orang yang diamankan di Jakarta. KPK belum memaparkan secara terperinci lokasi penangkapan maupun aktivitas yang sedang dilakukan Bupati Bolmut ketika diamankan oleh tim penindakan.

“Terkonfirmasi bahwa telah terjadi peristiwa tangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah total 14 orang,” kata Budi.

Selain kepala daerah, pihak yang dibawa untuk diperiksa mencakup kepala dinas, aparatur sipil negara (ASN), serta sejumlah pihak swasta. Komposisi pihak yang diamankan menunjukkan pemeriksaan tidak hanya diarahkan pada pejabat pemerintahan, melainkan juga terhadap pihak lain yang diduga berkaitan dengan proyek-proyek di Bolmut.

“Untuk pihak-pihak yang diamankan ada Bupati, Kepala Dinas, kemudian ASN lain, dan juga pihak-pihak swasta,” lanjut Budi.

KPK masih mendalami keterkaitan masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Informasi mengenai jumlah pihak swasta dan posisi mereka dalam dugaan tindak pidana itu akan disampaikan setelah pemeriksaan awal serta pemaparan perkara di tingkat pimpinan selesai dilakukan.

Status Hukum Masih Ditentukan

Setelah operasi tangkap tangan, KPK memiliki batas waktu 1 x 24 jam untuk menentukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diamankan. Dalam periode itu, penyidik melakukan pemeriksaan awal, mengumpulkan keterangan, dan menelaah bukti yang diperoleh dalam kegiatan penindakan.

Penentuan status hukum menjadi tahap penting karena akan menjelaskan apakah pihak-pihak tersebut dilepaskan, dimintai keterangan lebih lanjut, atau ditetapkan sebagai tersangka. KPK menjadwalkan ekspos perkara di tingkat pimpinan pada malam hari untuk membahas hasil pemeriksaan dan perkembangan awal penyelidikan.

“Nanti kami akan update kembali, update secara lengkap ya apa saja proyek-proyek yang terkait dengan perkara ini. Karena dijadwalkan malam ini akan dilakukan ekspos di tingkat pimpinan,” jelas Budi.

Konferensi pers direncanakan digelar setelah proses tersebut. KPK menyatakan akan memaparkan kronologi operasi, konstruksi perkara, daftar proyek yang terkait, serta status hukum para pihak setelah keputusan resmi diambil.

Hingga tahap ini, dugaan yang diperiksa masih berkaitan dengan penerimaan yang diduga berhubungan dengan proyek pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Belum ada penjelasan resmi mengenai bentuk penerimaan, waktu terjadinya peristiwa, maupun nilai dugaan transaksi dalam perkara tersebut.

Proyek Infrastruktur Jadi Perhatian Publik

Pembangunan jalan merupakan salah satu jenis proyek publik yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk akses antarwilayah, mobilitas warga, dan distribusi barang. Karena itu, proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur menuntut pengawasan yang ketat agar anggaran digunakan sesuai peruntukan dan hasil pekerjaan dapat dinikmati masyarakat.

Dalam perkara ini, KPK belum menyatakan adanya gangguan terhadap proyek tertentu ataupun menjelaskan tahap pembangunan jalan yang sedang diperiksa. Informasi tersebut masih menunggu pemaparan resmi lembaga antirasuah setelah pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan berkembang.

Publik juga masih menanti penjelasan tentang hubungan antara pihak pemerintah daerah, ASN, dan pihak swasta yang turut diamankan. Keterangan resmi berikutnya akan menjadi dasar untuk memahami apakah perkara ini terkait proses pengadaan, pelaksanaan proyek, atau dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan kegiatan infrastruktur di Bolmut.

KPK menegaskan detail kronologi dan konstruksi perkara akan disampaikan kemudian. Untuk saat ini, pemeriksaan terhadap 14 orang yang diamankan masih berjalan sesuai prosedur operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga tersebut.