Polri Tangani 219 Kasus Kebakaran Hutan, Tetapkan 162 Tersangka

Polri Proses 219 Perkara Karhutla di Berbagai Daerah

Beritaterbaik.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kini berjalan melalui dua jalur sekaligus: upaya menghadapi dampak kebakaran di lapangan serta penindakan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab. Hingga 16 September 2026, Polri tercatat menangani 219 perkara karhutla di sejumlah wilayah.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Irhamni menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers bersama jajaran kementerian dan pihak terkait di Kantor Kemenko Polkam, Kamis, 17 September 2026.

Jumlah perkara terbesar berada di wilayah Polda Kalimantan Barat dengan 65 kasus. Polda Riau menyusul dengan 57 perkara, kemudian Polda Kalimantan Tengah menangani 25 perkara dan Polda Sumatera Selatan menangani 24 perkara.

Sebaran Perkara di Sejumlah Polda

“Yang pertama adalah Polda Kalbar ada 65, kemudian Polda Riau 57, Polda Sumsel 24, Polda Kalteng 25, Polda Kaltim 16, Polda Jambi 14, Polda Kalsel 9, Polda Aceh 2, Polda Kaltara 2, Polda Lampung 2, Polda Sulsel 1, dan Polda Sultra 2,”

Selain empat wilayah dengan jumlah penanganan perkara tertinggi tersebut, kasus juga tercatat di Polda Kalimantan Timur sebanyak 16 perkara, Polda Jambi 14 perkara, serta Polda Kalimantan Selatan sembilan perkara. Di wilayah lain, penanganan meliputi dua perkara masing-masing di Aceh, Kalimantan Utara, Lampung, dan Sulawesi Tenggara. Polda Sulawesi Selatan menangani satu perkara.

Data itu menggambarkan bahwa persoalan karhutla tidak terbatas pada satu kawasan saja. Titik penanganan tersebar di sejumlah pulau dan daerah hukum kepolisian, sehingga penelusuran dugaan tindak pidana harus menyesuaikan kondisi setiap lokasi kejadian.

Perkara Berjalan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Dari 219 perkara yang ditangani, sebagian telah masuk ke proses penyelidikan dan sebagian lainnya berada dalam tahap penyidikan. Tahapan ini penting untuk mengumpulkan fakta, memeriksa dugaan pelanggaran, serta menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

“Kemudian dari proses tersebut naik menjadi proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk proses penyelidikan ada 54 perkara, kemudian proses penyidikan adalah 116 perkara,”

Penyelidikan dan penyidikan memiliki fungsi yang berbeda dalam proses hukum. Penyelidikan digunakan untuk memastikan ada atau tidaknya peristiwa pidana, sedangkan penyidikan dilakukan setelah terdapat dasar untuk mengusut lebih lanjut dugaan pelanggaran tersebut. Perkembangan setiap perkara dapat berbeda, bergantung pada temuan di lokasi, keterangan saksi, dan bukti yang dikumpulkan penyidik.

Dalam penanganan yang telah berjalan, Polri menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Penetapan ini berkaitan dengan dugaan tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada individu dalam perkara-perkara karhutla tersebut.

Penindakan Juga Menyasar Korporasi

Penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada perorangan. Polri juga mencatat adanya 95 korporasi yang terkait dengan penanganan kasus karhutla di berbagai wilayah. Langkah ini menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan terhadap semua pihak yang diduga memiliki keterkaitan, baik individu maupun badan usaha.

“Yang pertama di Polda Kalbar itu ada 33 korporasi, Polda Kalsel ada 10 korporasi, Kaltim ada 7, Kalteng 14, Kaltara ada 3, Sumsel ada 16, Riau ada 6, Jambi ada 2, Lampung ada 3, Bangka Belitung ada 1, sehingga total 95,”

Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah korporasi terbanyak dalam data tersebut, yakni 33 korporasi. Setelah itu terdapat Sumatera Selatan dengan 16 korporasi dan Kalimantan Tengah dengan 14 korporasi. Kalimantan Selatan mencatat 10 korporasi, Kalimantan Timur tujuh, serta Riau enam korporasi.

Data lain mencakup tiga korporasi di Kalimantan Utara dan Lampung, dua korporasi di Jambi, serta satu korporasi di Bangka Belitung. Keterlibatan korporasi dalam proses penegakan hukum menjadi bagian penting karena dampak kebakaran dapat meluas kepada masyarakat di sekitar area terdampak.

Potensi Penambahan Perkara Masih Terbuka

Irhamni menegaskan bahwa penanganan hukum akan terus dilanjutkan. Kerugian yang muncul akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menjadi persoalan pada lokasi api ditemukan, tetapi juga dapat berimbas pada kehidupan masyarakat yang terdampak.

“Karena peristiwa pidana ini tentunya sudah terjadi yang merugikan masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu ataupun perorangan serta korporasi,”

Jumlah 219 perkara juga belum tentu menjadi angka akhir. Luasnya area yang terbakar serta keberadaan sejumlah titik api memungkinkan munculnya pengembangan perkara baru. Setiap titik yang memenuhi unsur sebagai tempat kejadian perkara dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum.

“Karena begitu luas yang terbakar, tentunya kami masih sebatas 219, tentunya kalau dilihat dari titik-titik api yang merupakan TKP dan juga bisa berkembang ke depan,”

Penanganan karhutla membutuhkan konsistensi karena prosesnya tidak berhenti setelah api padam. Pengungkapan dugaan pelanggaran tetap diperlukan untuk mencari pihak yang bertanggung jawab dan memastikan setiap perkara diproses sesuai ketentuan hukum. Dengan masih terbukanya kemungkinan pengembangan, masyarakat dapat mengikuti perkembangan penanganan kasus melalui informasi resmi dari aparat dan instansi terkait.