Mendagri Minta Pengamanan ASN di Papua Diperkuat

Pengamanan ASN di Papua Diminta Diperkuat Setelah Insiden Penembakan

Beritaterbaik.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta unsur keamanan meningkatkan perlindungan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan tugas di Papua, termasuk wilayah Jayawijaya. Permintaan itu muncul setelah tiga pegawai asal Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi korban penembakan oleh kelompok bersenjata.

Penguatan pengamanan dipandang penting agar pelayanan pemerintahan dan kegiatan masyarakat tetap dapat berlangsung. ASN di berbagai daerah menjalankan fungsi administrasi serta pelayanan publik, sehingga situasi yang aman menjadi kebutuhan mendasar bagi mereka dan warga yang dilayani.

Tito menyampaikan harapannya agar Polri, TNI, dan aparat intelijen menjaga keadaan tetap kondusif. Selain memberikan perlindungan, aparat juga diharapkan dapat mengawasi aktivitas kelompok bersenjata serta melakukan langkah penanganan terhadap ancaman yang muncul.

“Nah, ya saya tentu berharap, teman-teman dari aparat keamanan, Polri, TNI, Intelijen, dapat bisa menjaga situasi yang lebih kondusif, kemudian bisa memantau pergerakan dari kelompok-kelompok itu dan bisa menetralisir kelompok itu,” kata Tito.

Menjaga Rasa Aman dalam Aktivitas Sehari-hari

Keamanan yang terjaga dinilai berpengaruh langsung terhadap keberanian masyarakat untuk beraktivitas. Dalam kondisi tanpa gangguan serangan, warga maupun pegawai pemerintah dapat menjalankan pekerjaan dan kegiatan rutin dengan rasa tenang yang lebih besar.

“Supaya ada keberanian dari masyarakat untuk beraktivitas. Kalau seandainya tidak ada serangan-serangan kan pasti mereka akan lebih tenang,” ujarnya.

Pesan tersebut menekankan bahwa pengamanan tidak hanya berkaitan dengan respons setelah kejadian. Pencegahan, pemantauan situasi, dan kesiapsiagaan aparat diperlukan untuk mengurangi ruang bagi tindakan yang menebar ancaman di tengah masyarakat.

Bagi ASN yang ditempatkan di wilayah dengan tantangan keamanan, kepastian perlindungan menjadi bagian penting dari kelancaran pelaksanaan tugas. Pemerintah daerah dan aparat keamanan memiliki kepentingan yang sama untuk menciptakan keadaan yang memungkinkan pelayanan kepada warga berjalan tanpa intimidasi.

Tanggapan atas Tuduhan Intelijen

Dalam kesempatan yang sama, Tito merespons tudingan bahwa korban penembakan merupakan anggota intelijen. Ia menilai narasi semacam itu lazim digunakan oleh kelompok yang melakukan aksi kekerasan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan mereka.

“Ya biasanya begitu, yang disampaikan oleh para kelompok yang melakukan penembakan kekerasan selalu alasannya intel, begitu. Padahal dia berusaha untuk ganggu aja,” kata Tito.

Tito memandang aksi penembakan tersebut berkaitan dengan upaya menciptakan gangguan, menyebarkan ketakutan, dan membuat masyarakat merasa tidak aman. Dampaknya dapat meluas karena rasa khawatir tidak hanya dirasakan oleh pihak yang menjadi sasaran langsung, tetapi juga oleh warga di sekitar lokasi maupun kelompok masyarakat yang mendengar kabar kejadian tersebut.

“Membuat apa, masyarakat menjadi takut dan lain-lain, menyebarkan kekerasan, menyebarkan ketakutan gitu ya,” ujarnya.

Pernyataan Mendagri itu disampaikan setelah rapat bersama Komisi II DPR, para gubernur, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Perlindungan ASN dan Kelangsungan Pelayanan Publik

ASN merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan warga, mulai dari urusan administrasi hingga pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, perlindungan terhadap mereka tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga akses masyarakat terhadap layanan publik.

Pengamanan yang efektif juga membutuhkan perhatian pada pergerakan kelompok yang berpotensi menimbulkan ancaman. Tito meminta aparat melakukan pemantauan agar perkembangan di lapangan dapat direspons secara tepat dan situasi tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.

Dalam konteks Papua, kondisi kondusif berarti warga dapat menjalani kegiatan sehari-hari tanpa dibayangi kekerasan. Hal yang sama berlaku bagi pegawai pemerintah yang ditugaskan untuk bekerja dan memberikan pelayanan di daerah tersebut. Rasa aman membantu menciptakan ruang bagi aktivitas sosial, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat untuk berjalan lebih normal.

Permintaan penguatan pengamanan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa tindakan kekerasan tidak boleh dibiarkan menghambat tugas ASN maupun membatasi aktivitas masyarakat. Koordinasi Polri, TNI, dan intelijen diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan serta mencegah ketakutan menjadi hambatan dalam kehidupan warga.