Komnas HAM Temui Wakapolri, Bahas Demo Ricuh 27 Agustus

Komnas HAM Dorong Penuntasan Kasus Tewasnya Pedagang Kaca di Kericuhan Pejompongan

Beritaterbaik.com – Seorang pedagang kaca cerman berusia 58 tahun, Bambang Setiyawan, kehilangan nyawanya di tengah kerumunan massa yang berubah menjadi kerusuhan pada Kamis malam, 27 Agustus 2026, di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Peristiwa itu kini menjadi sorotan lembaga pengawas hak asasi manusia setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan dan meminta agar proses hukum berjalan tanpa kompromi terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat kekerasan.

Kehadiran Komnas HAM di lingkungan Polri bukan sekadar kunjungan formal. Lembaga yang berkedudukan di Jakarta itu datang dengan mandat jelas: memastikan bahwa setiap korban kekerasan massa mendapat keadilan, dan bahwa aparat penegak hukum tidak berhenti pada tahap awal penyelidikan. Pertemuan tersebut berlangsung di Rupatama Markas Besar Polri pada Senin, 31 Agustus 2026, dan menandai eskalasi perhatian institusional terhadap insiden yang menewaskan satu warga sipil.

Perjumpaan di Rupatama Mabes Polri

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, memimpin langsung rombongan yang diterima oleh Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo. Turut mendampingi Wakapolri dalam pertemuan itu Inspektur Jenderal Wahyu Widada selaku Inspektur Pengawasan Umum Polri, beserta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Agenda utama yang dibahas adalah koordinasi penanganan korban jiwa dari aksi massa tanggal 27 Agustus.

“Tadi kami dari Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Wakapolri dan juga Irwasum dan jajaran,” ujar Anis seusai pertemuan.

“Kami melakukan koordinasi terkait dengan massa aksi pada tanggal 27 (Agustus) yang itu mengakibatkan korban meninggal dunia,” tambahnya.

Penegasan Anis menunjukkan bahwa Komnas HAM tidak memposisikan diri sebagai pengamat pasif. Lembaga itu menuntut akses informasi berkelanjutan terhadap perkembangan kasus, sekaligus memastikan bahwa mekanisme pengawasan internal Polri berjalan efektif.

Profil Korban dan Kronologi Kematian

Bambang Setiyawan bekerja sebagai pedagang kaca cermin di sepanjang Jalan Pejompongan. Ia ditemukan dalam kondisi tidak sadar setelah petugas memastikan bahwa lokasi sudah cukup aman untuk proses evakuasi. Sekelompok orang yang diduga pelaku kerusuhan sebelumnya mengeroyoknya hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir. Tidak ada keterangan resmi yang menyebut Bambang memiliki keterlibatan apa pun dengan aksi demonstrasi; ia adalah warga sipil yang kebetulan berada di zona konflik.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, menjelaskan bahwa petugas awalnya menerima informasi dari masyarakat bahwa kerusuhan masih berlangsung di titik tersebut. Kondisi itu memaksa aparat menunda evakuasi hingga situasi dinilai terkendali.

“Polri pun untuk melakukan evakuasi harus melihat, menghitung evakuasi tersebut aman bagi petugas yang melakukan evakuasi,” kata Budi.

Setelah lokasi dinyatakan aman, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya mengevakuasi seorang laki-laki yang ditemukan pingsan. Namun upaya medis tidak mampu menyelamatkan nyawanya.

Status Penyelidikan dan Penetapan Tersangka

Kasus kematian Bambang kini ditangani Polda Metro Jaya di bawah pengawasan Mabes Polri. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Iman Imannudin, menyatakan bahwa penyidik masih dalam fase pengumpulan fakta hukum di lapangan.

“Yang meninggal dunia, kami sedang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan fakta-fakta hukum yang ada di lapangan yang kami peroleh,” kata Iman kepada wartawan pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Menjelang pertemuan dengan Komnas HAM, Polda Metro Jaya telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut. Informasi ini menjadi poin penting dalam dialog antara lembaga pengawas HAM dan kepolisian, karena penetapan tersangka membuka ruang bagi mekanisme pengawasan eksternal terhadap proses penyidikan.

Posisi Komnas HAM: Bebaskan yang Tak Bersalah, Tindak yang Berbuat

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P.Siagian, menyampaikan dua prinsip yang menjadi landasan sikap lembaganya. Pertama, setiap orang yang tidak terbukti terlibat kerusuhan harus segera dibebaskan dari tahanan. Kedua, mereka yang terlibat harus diproses secara tegas hingga tuntas.

“Yang memang tidak terkait kerusuhan, kita minta memang dibebaskan. Tetapi yang terkait kerusuhan, saya kira perlu ditindaklanjuti juga,” kata Saurlin.

Saurlin juga menegaskan bahwa Komnas HAM akan melakukan pemantauan individual terhadap setiap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Lembaga itu tidak akan berhenti pada tahap penetapan, melainkan akan mengidentifikasi satu per satu perkembangan hukum yang menimpa masing-masing tersangka.

“Tapi begitupun kami akan tetap melakukan monitoring, pemantauan terhadap orang-orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan identifikasi satu persatu nanti,” jelasnya.

Anis menutup pertemuan dengan penekanan bahwa jalur komunikasi antara Komnas HAM dan Polri akan tetap terbuka.

“Tadi kami komunikasikan bahwa saat ini tengah dilakukan penyelidikan oleh Polda Metro Jaya di bawah asesmen Mabes Polri. Kami terus akan melakukan komunikasi dan koordinasi,” ungkapnya.

Implikasi dan Konteks Pengawasan HAM

Kericuhan yang menewaskan warga sipil di tengah aksi demonstrasi selalu menjadi ujian bagi komitmen negara terhadap hak hidup. Dalam kerangka hukum Indonesia, Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup, dan negara berkewajiban melindungi hak tersebut. Ketika kekerasan massa merenggut nyawa seorang pedagang yang tidak terlibat demonstrasi, tanggung jawab negara tidak hanya terletak pada penangkapan pelaku, tetapi juga pada transparansi proses hukum dan akuntabilitas aparat yang bertugas di lapangan.

Peran Komnas HAM dalam kasus ini mencerminkan fungsi lembaga sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa hak korban dan keluarga terpenuhi. Pemantauan berkelanjutan yang dijanjikan Saurlin berarti bahwa setiap tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan akan mendapat sorotan lembaga. Bagi keluarga Bambang Setiyawan, komitmen tersebut menjadi satu-satunya jaminan bahwa kasus tidak akan tenggelam dalam tumpukan berkas di meja penyidik.

Di sisi lain, penjelasan Budi Hermanto mengenai protokol evakuasi membuka pertanyaan tentang kecepatan respons aparat di lapangan. Jeda antara saat kerusuhan mereda dan saat evakuasi dilakukan menjadi variabel yang kini turut menjadi bagian dari fakta hukum yang dikumpulkan penyidik. Apakah jeda tersebut wajar secara operasional, atau justru memperburuk kondisi korban, akan menjadi salah satu simpul penting dalam rekonstruksi peristiwa.

Dengan demikian, pertemuan di Rupatama Mabes Polri pada akhir Agustus 2026 bukan sekadar agenda birokratis. Ia menandai titik di mana lembaga pengawas HAM secara eksplisit menuntut akuntabilitas penuh atas kematian satu warga sipil, dan membuka babak baru dalam pengawasan terhadap penanganan kerusuhan di ibu kota.