DPRD Bandung Targetkan Perda BPR Syariah Rampung, Transformasi Perseroda Diharap Dongkrak PAD

DPRD Bandung Targetkan Perda BPR Syariah Rampung

Beritaterbaik.com – Liputan6.com, Jakarta – DPRD Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung tengah mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai perubahan bentuk badan hukum BPR Syariah Kota Bandung menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Langkah ini merupakan tindak lanjut kebijakan nasional di sektor perbankan sekaligus upaya menyesuaikan badan hukum bank milik pemerintah daerah dengan ketentuan yang berlaku.

Anggota DPRD Kota Bandung Eko Kurnianto W. menjelaskan bahwa perubahan Perda BPR Syariah menjadi Perseroda merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Perubahan perda ini pada dasarnya untuk mengikuti kebijakan OJK. BPR Syariah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang OJK, terutama terkait perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan perkreditan rakyat menjadi perseroan daerah atau Perseroda,” ujar Eko.

Landasan Hukum dan Tujuan Transformasi

Menurut Eko, transformasi tersebut memiliki landasan hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur transformasi bank milik daerah menjadi Perseroda. Namun, perubahan status badan hukum tersebut diharapkan tidak berhenti pada perubahan nomenklatur. DPRD ingin transformasi turut membawa perbaikan dalam tata kelola, kapasitas permodalan, daya saing, serta kinerja perusahaan.

“Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang permodalan yang lebih luas,” ungkap Eko.

Dengan status Perseroda, BPR Syariah berpeluang mendapatkan akses permodalan yang lebih luas melalui kemungkinan penyertaan modal dari pihak lain. Di sisi kepemilikan, pemerintah daerah tetap dapat menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi minimal 51 persen. Ia menilai penguatan tersebut diperlukan agar BPR Syariah Kota Bandung dapat berkembang menjadi lembaga keuangan daerah yang sehat dan profesional, sekaligus tetap berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, DPRD Kota Bandung juga menilai transformasi badan hukum harus dibarengi dengan pembenahan kondisi internal perusahaan. Sejumlah persoalan masih menjadi perhatian, antara lain tingginya kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL), tata kelola dan manajemen yang perlu diperkuat, serta kinerja operasional yang masih membutuhkan perbaikan. Selain itu, DPRD menyoroti posisi kepemimpinan BPR Syariah yang saat ini masih dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah

“Ke depan tata kelola harus diperkuat agar bank ini benar-benar sehat dan mampu memberikan manfaat bagi daerah,” tegas Eko. Dalam pembahasan Raperda, DPRD Kota Bandung juga mempelajari keberhasilan sejumlah BPR milik daerah lain yang telah mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai gambaran, BPR di Kota Bekasi disebut mampu memberikan setoran ke PAD sekitar Rp7 miliar per tahun, sedangkan BPR di Kabupaten Sidoarjo dapat memberikan kontribusi sekitar Rp10 miliar per tahun.

DPRD berharap BPR Syariah Kota Bandung ke depan juga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap PAD setelah proses transformasi dan pembenahan perusahaan berjalan optimal. “Bandung belum bisa memberikan kontribusi PAD sebesar itu. Transformasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja perusahaan,” ujar Eko. DPRD bersama Pemkot Bandung menargetkan pembahasan Raperda perubahan badan hukum BPR Syariah dapat segera dirampungkan agar proses transformasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Transformasi BPR Syariah

Apa itu BPR Syariah dan mengapa diubah menjadi Perseroda? BPR Syariah adalah bank perkreditan rakyat syariah milik daerah. Perubahan menjadi Perseroda dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi OJK dan UU Nomor 7 Tahun 2024, sekaligus memperkuat tata kelola dan akses permodalan.

Berapa persen saham yang dimiliki pemerintah daerah? Pemerintah daerah tetap menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi minimal 51 persen setelah transformasi.

Apa manfaat transformasi bagi PAD Kota Bandung? Transformasi diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PAD Kota Bandung, mirip dengan BPR di Bekasi (Rp7 miliar/tahun) dan Sidoarjo (Rp10 miliar/tahun).

Kapan Raperda ditargetkan selesai? DPRD dan Pemkot Bandung menargetkan pembahasan Raperda dapat segera dirampungkan agar proses transformasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Transformasi BPR Syariah Kota Bandung menjadi Perseroda pada akhirnya diharapkan tidak hanya menyelesaikan kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi momentum untuk menghadirkan bank daerah yang lebih sehat, profesional, kompetitif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kota Bandung. Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6.