Pemerintah Transfer Rp 18,9 T ke Daerah

Transfer Anggaran Daerah Capai Rp 18,9 Triliun

Beritaterbaik.com – Pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 18,9 triliun. Penyaluran ini dilakukan pada 5 Agustus 2026 untuk membantu wilayah yang mengalami kendala dalam membiayai pengeluaran pegawai. Bantuan tersebut juga menyasar daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, termasuk untuk pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Kemendagri akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan pendapatan serta belanja di tingkat daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Acara berlangsung di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).

Realisasi APBD Menunjukkan Tren Berbeda

Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 31 Juli 2026, realisasi pendapatan APBD provinsi dan kabupaten/kota tercatat sebesar Rp 606,8 triliun atau 51,05 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2025, yang mencapai Rp 691,8 triliun atau 51,93 persen.

Sementara itu, realisasi belanja daerah hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp 538,6 triliun atau sekitar 42,5 persen. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan capaian periode yang sama pada 2025, yakni Rp 576,4 triliun atau sekitar 41,7 persen.

“Dan ini sebagian masalahnya, saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi,” ujar Mendagri.

Daerah Bencana Jadi Prioritas Kedua

Mendagri menekankan bahwa pemerintah pusat juga memberikan perhatian khusus terhadap wilayah terdampak bencana. Dukungan fiskal diberikan melalui tambahan TKD agar daerah-daerah tersebut dapat pulih lebih cepat. Ia menjelaskan bahwa selain daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, wilayah bencana menjadi prioritas kedua dalam penyaluran tambahan TKD secara nasional.

Kemendagri secara rutin melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan ekonomi dan inflasi di setiap daerah. Mendagri juga mengingatkan seluruh pemda agar terus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi di wilayah masing-masing.

“Jadi kalau ada tambahan TKD untuk secara nasional, di samping yang daerah-daerah yang PAD-nya rendah, itu yang menjadi prioritas kedua adalah daerah bencana,” sambung Mendagri.

Program Pusat Mendukung Pemda

Di samping dukungan melalui TKD, berbagai program pemerintah pusat yang menyentuh sektor pelayanan dasar juga dinilai akan membantu pemda. Program tersebut mencakup revitalisasi sekolah, pembangunan dan peningkatan fasilitas puskesmas, serta penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

“Kita melihat ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah puluhan ribu. Kemudian juga puskesmas puluhan ribu, semua kecamatan, serta RSUD. Saya kira itu akan sangat membantu daerah, di samping program-program pusat lainnya,” pungkasnya.

Mendagri menambahkan bahwa Kemendagri masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah daerah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Forum tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.