Ketua DPR Ungkap Sederet Masalah Rakyat di Sidang Tahunan

Puan Maharani Paparkan Prioritas Rakyat dalam Sidang Tahunan

Beritaterbaik.com – Jakarta — Ketua DPR RI, Puan Maharani, telah menguraikan berbagai isu krusial yang sedang menjadi perhatian publik dan menuntut respons cepat dari pemerintah. Dalam sambutannya saat membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026), ia menyoroti sejumlah tantangan mendesak.

Di antara masalah utama yang disebutkan adalah penyelesaian perkara hukum yang tertunda, upaya memperluas kesempatan kerja, serta perlindungan bagi pekerja migran dan sopir transportasi daring. Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan juga menjadi fokus penting.

Isu Lingkungan dan Ekonomi Nasional

Puan menambahkan bahwa DPR juga memantau kebijakan belanja pegawai di tingkat daerah, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak kekeringan berkepanjangan terhadap pasokan air dan produktivitas pertanian. Di bidang ekonomi, penciptaan iklim investasi yang lebih stabil dinilai perlu untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Antara lain penyelesaian berbagai kasus hukum, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, perluasan kesempatan kerja serta pelindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian,” tutur Puan.

“Kemudian, evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, PHK, serta akses Pelayanan BPJS Kesehatan,” sambungnya.

Momentum Penguatan Kinerja DPR

Menurut Ketua DPR, pembukaan masa persidangan ini merupakan kesempatan strategis untuk memperkuat fungsi legislatif, menyerap aspirasi warga, dan menghasilkan regulasi yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.

Pencapaian Legislatif dan Fokus RUU

Dalam menjalankan tugas legislasi, Puan mencatat bahwa DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 28 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang sejak masa sidang pertama tahun 2024 hingga sesi terakhir. Untuk tahap Pembicaraan Tingkat I dalam sidang kali ini, kedua lembaga akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 RUU.

Selain itu, DPR akan melanjutkan penyusunan 43 RUU lainnya, termasuk RUU Perampasan Aset yang masih dalam proses menjaring masukan publik. Puan menekankan pentingnya partisipasi bermakna dari masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi undang-undang tersebut.

“RUU tentang Perampasan Aset, masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation sehingga dapat memperkuat substansi Undang-Undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat,” jelasnya.

APBN 2027 dan Diplomasi Parlemen

Dalam rapat paripurna yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengantar RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027, lengkap dengan nota keuangan dan dokumen pendukung. Nota keuangan ini menjadi dasar pembahasan RAPBN 2027 antara DPR dan pemerintah.

Dari sisi pengawasan, Puan menyatakan DPR terus memantau agar kinerja pemerintah memberikan dampak positif bagi kehidupan rakyat. Sementara itu, dalam diplomasi parlemen, DPR diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia serta mendorong perdamaian dan kolaborasi antarparlemen internasional.

Puan secara resmi membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung dari Jumat (14/8/2026) hingga Senin (9/11/2026). Ia mengakhiri sambutannya dengan harapan agar sidang ini menghasilkan kebijakan yang melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan rakyat, serta berkontribusi dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik.

“Marilah kita, DPR RI, pada masa persidangan I ini, dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut serta dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik,” katanya.