Mendagri Dorong Pemda Libatkan Dinkes hingga Dinas Pertanian Dukung MBG

Tito Karnavian Tekankan Peran Daerah dalam Program Makan Bergizi Gratis

Beritaterbaik.com – Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberikan arahan kepada seluruh pemerintah daerah agar secara aktif mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau yang dikenal dengan singkatan MBG. Instruksi tersebut mencakup partisipasi berbagai organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pertanian dan Perikanan. Penegasan ini disampaikan setelah Tito menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dan para pejabat daerah di seluruh Indonesia pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Keterlibatan Lintas Dinas dalam MBG

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Tito menjelaskan bahwa pemerintah daerah diminta untuk turut serta dalam program makan bergizi gratis. Ia menambahkan bahwa arahan telah diberikan dan akan ditindaklanjuti melalui surat edaran resmi.

“Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis. Tadi sudah diberikan arahan beliau, dan saya juga sudah menyampaikan, saya follow up langsung juga dengan surat edaran,” kata Tito.

Salah satu tugas utama Dinas Kesehatan menurut Tito adalah membantu proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menekankan agar proses ini tidak tertunda, namun tetap mengacu pada standar yang berlaku.

“Cepat, tapi sesuai kriteria. Itu kira-kira, jangan dilambat-lambatin juga,” ujarnya.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga diharapkan mengawasi aspek higiene dan sanitasi di SPPG yang menjalankan program MBG. Sementara itu, Dinas Pendidikan daerah akan berperan dalam pendataan penerima manfaat serta membantu pengawasan pelaksanaan program di satuan pendidikan.

Potensi Pendukung Indikator Pembangunan Daerah

Tito juga menyebutkan bahwa pemda perlu mengoptimalkan peran Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi SPPG. Ia menjelaskan bahwa program ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga berpotensi mendukung berbagai indikator pembangunan daerah.

“Kemudian juga bisa memanfaatkan Dinas Pertanian, kemudian Dinas Perikanan mungkin ya, yang ada di daerah masing-masing untuk memasok bahan ke SPPG-SPPG,” kata Tito.

Indikator-indikator tersebut meliputi penurunan stunting, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Selain itu, program MBG juga diharapkan dapat membantu menurunkan pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengendalikan inflasi.

Tito menilai bahwa program MBG dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai target-target tersebut karena pembiayaannya bersumber dari APBN. Ia mendorong agar program ini dikendalikan secara optimal tanpa membebani APBD.

“Jadikan riding this program freely. Kendarai program ini untuk kepentingan meningkatkan indikator yang baik kinerja kepala daerah tanpa harus mengeluarkan APBD, freely. Jadi APBD-nya, saya ulangi APBD, APBD-nya bisa bekerja untuk yang lain,” kata Tito.