DPR Heran Pejabat Pajak Mau Jadi Hakim Agung: Tantangannya Berat

Hari Sih Advianto Hadapi Tantangan Besar Raih Jabatan Hakim Agung

Beritaterbaik.com – Jakarta – Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan bagi calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara bidang Pajak pada Kamis, 13 Agustus 2026. Salah satu peserta yang menarik perhatian adalah Hari Sih Advianto, seorang pejabat pajak yang memutuskan melangkah ke ranah peradilan. DPR Heran Pejabat Pajak Mau Jadi hakim agung, mengingat kompleksitas tugas yang harus dihadapi oleh para calon hakim di lembaga tertinggi peradilan tata usaha negara.

Wayan Sudirta, anggota DPR dari Komisi III, menyuarakan keheranannya atas langkah Hari. Menurutnya, posisi sebagai pejabat pajak merupakan jabatan yang tidak bisa dianggap remeh. Pertanyaan pun dilontarkan terkait alasan beralih profesi. DPR Heran Pejabat Pajak Mau Jadi hakim agung karena tantangan yang dihadapi sangat berat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum formal.

“Sejak kapan saudara bercita-cita menjadi hakim? Dan kenapa mesti menjadi hakim? Padahal pejabat pajak itu bukan jabatan yang sembarangan. Kok ingin menjadi hakim? Kan tantangan menjadi hakim itu kan berat,” tanya Wayan.

Perjalanan Karier dari Pajak ke Pengadilan

Hari Sih Advianto mengisahkan pengalamannya yang panjang di dunia perpajakan. Ia memulai karir pada tahun 1991 dan terus mengabdi hingga 2009 di Direktorat Jenderal Pajak. Setelah periode tersebut, ia beralih peran menjadi widyaiswara perpajakan yang bertugas melatih pegawai di Pengadilan Pajak. Pengalaman ini menjadi modal berharga dalam menghadapi seleksi hakim agung.

“Saya tenaga pengajar dan trainer untuk pegawai di Pengadilan Pajak, di Pusdiklat Perpajakan,” ucap Hari.

Meskipun tidak memiliki latar belakang hukum, Hari tetap mendaftar saat rekrutmen hakim dibuka. Sepanjang kariernya, fokus utamanya selalu berada di bidang akuntansi. Kini, ia sedang menempuh pendidikan tingkat doktoral di jurusan hukum. Proses pembelajaran ini menunjukkan komitmen tinggi dalam mempersiapkan diri untuk menjadi hakim agung yang kompeten.

“Memang betul tidak ada rencana sebenarnya, karena basic saya memang akuntansi. Jadi memang tidak di bidang hukum. Setelah ada kesempatan itu, baru kami belajar hukum sampai akhirnya ambil S3 hukum,” jelasnya.

Motivasi Menjadi Hakim Agung

Terkait alasan mendasar mengapa ia ingin menjadi Hakim Agung, Hari menyatakan bahwa ia ingin memberikan kontribusi lebih besar bagi masyarakat. Ia percaya bahwa pengembangan diri merupakan kewajiban setiap manusia. Motivasi ini sejalan dengan visi untuk meningkatkan kualitas peradilan tata usaha negara di Indonesia.

“Mengenai motivasi menjadi Hakim Agung, kita semua punya kewajiban mengembangkan talenta diri. Dan manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Saya hanya ingin jalankan hal tersebut agar yang saya miliki lebih bermanfaat,” kata Hari.

Proses Seleksi Hakim Agung 2026

Seleksi hakim agung tahun 2026 melibatkan berbagai tahapan yang ketat. Komisi III DPR berperan penting dalam menilai kelayakan dan kepatutan para calon. Proses ini mencakup verifikasi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta integritas moral setiap peserta. Calon hakim agung diharapkan mampu menunjukkan kemampuan analitis dan pemahaman mendalam tentang hukum.

Bagi para pejabat pajak yang ingin beralih profesi, tantangan terbesar adalah memahami sistem peradilan yang berbeda dari dunia perpajakan. Namun, dengan pengalaman dan pendidikan tambahan, peluang untuk sukses semakin terbuka lebar. DPR Heran Pejabat Pajak Mau Jadi hakim agung, namun juga memberikan apresiasi atas keberanian mereka dalam mengambil langkah baru.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Seleksi Hakim Agung

Apa saja syarat menjadi Hakim Agung? Calon Hakim Agung harus memiliki latar belakang pendidikan minimal S2 hukum, pengalaman kerja di bidang hukum minimal 15 tahun, serta telah melalui proses seleksi ketat oleh Komisi III DPR.

Berapa lama proses seleksi hakim agung berlangsung? Proses seleksi biasanya memakan waktu sekitar 3-6 bulan, tergantung pada jumlah peserta dan kompleksitas evaluasi yang dilakukan.

Apakah pejabat pajak bisa menjadi Hakim Agung? Ya, pejabat pajak dapat menjadi Hakim Agung selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Pengalaman di bidang perpajakan menjadi nilai tambah, terutama untuk posisi di Kamar Tata Usaha Negara.

Berapa gaji Hakim Agung? Gaji Hakim Agung berkisar antara Rp 15-20 juta per bulan, tergantung pada tingkat jabatan dan tunjangan yang diterima.

Untuk informasi lebih lanjut tentang seleksi hakim agung, Anda dapat mengunjungi [artikel terkait di Liputan6.com](https://www.liputan6.com/news/read/8268780/dpr-heran-pejabat-pajak-mau-jadi-hakim-agung-tantangannya-berat).