Gedung MK Mulai Dibangun di IKN, Ini Progres Terbarunya

Progres Pembangunan Gedung MK di IKN Capai 12,41 Persen

Beritaterbaik.com – Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Kalimantan Timur menjadi saksi kunjungan penting pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyambut kedatangan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang didampingi Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Heru Setiawan. Dalam pertemuan tersebut, Basuki menguraikan berbagai perkembangan infrastruktur yang sedang berjalan di kawasan pemerintahan IKN, khususnya proyek kawasan yudikatif yang akan menampung Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Data Progres Konstruksi Terbaru

Berdasarkan pemantauan terkini, rata-rata pembangunan gedung di kawasan yudikatif IKN telah menyentuh angka 11,8 persen. Untuk infrastruktur jalan, capaian mencapai 27,6 persen dengan total panjang mencapai 7,8 kilometer. Secara lebih spesifik, progres fisik pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial per 29 Juli 2026 tercatat sebesar 12,41 persen.

Gedung Mahkamah Konstitusi yang sedang dibangun direncanakan memiliki luas bangunan sekitar 44.691 meter persegi. Fasilitas-fasilitas penting yang akan tersedia di dalamnya meliputi ruang sidang pleno yang mampu menampung 400 orang, ruang rapat permusyawaratan hakim, ruang kerja kelembagaan, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Kesan dan Optimisme dari Kunjungan

Arsul Sani menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi di kawasan yudikatif IKN. Menurut dia, penjelasan yang disampaikan Otorita IKN memberikan optimisme bahwa pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal.

“Kami dari Mahkamah Konstitusi, dari kesekjenan, dan saya mewakili para Hakim Konstitusi ingin melihat secara langsung progres perkembangan pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi di sisi yudikatif,” tutur Arsul.

“Alhamdulillah, dengan diantar oleh Pak Kepala Otorita IKN, kami telah mendapatkan update dan penjelasan yang gamblang dari teman-teman Otorita IKN tentang progres yang ada. Ini tentu membanggakan dan menimbulkan optimisme bahwa sesuai dengan schedule-nya nanti pembangunan ini bisa diselesaikan,” sambungnya.

Basuki juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Dalam siaran pers yang dikutip pada Minggu, 2 Agustus 2026, ia mengatakan:

“Terima kasih atas kunjungan ini. Kami melaporkan progres terkait dengan pembangunan infrastruktur dan kemasyarakatan. Kami juga menyampaikan terima kasih, termasuk dengan adanya putusan MK itu, karena itu kami senantiasa dikuatkan untuk melanjutkan pembangunan IKN,” kata Basuki.

Target Pemindahan IKN pada 2028

Arsul menegaskan bahwa pembangunan IKN harus berjalan sesuai target pemerintah. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menetapkan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Ia juga menyatakan keyakinannya terhadap keberhasilan pembangunan di bawah kepemimpinan Basuki.

“Ibu Kota Nusantara ini merupakan calon ibu kota kita bersama dan menurut saya harus sukses, harus bisa selesai sesuai dengan yang telah diputuskan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kami punya keyakinan, di bawah kepemimpinan Pak Basuki, ini akan bisa diselesaikan dengan baik,” jelas Arsul.

Pemerintah menargetkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, Kalimantan Timur, dapat terealisasi pada 2028. Nusantara juga direncanakan menjadi ibu kota politik Indonesia. Target tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menyatakan pembangunan kawasan dan pemindahan ke IKN dilakukan untuk mendukung terwujudnya Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028. “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028,” demikian bunyi aturan tersebut.

Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) direncanakan mencakup lahan seluas sekitar 800 hingga 850 hektare. Kawasan itu akan meliputi area perkantoran, hunian layak dan terjangkau, serta berbagai prasarana pendukung untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas IKN.