Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, baru-baru ini memberikan peringatan tegas kepada pemerintah daerah terkait rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2025. Ia mengungkapkan bahwa penetapan UMP yang terlalu tinggi bisa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian, termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesempatan kerja. berita terbaik

Menurut Gunawan, jika UMP ditetapkan secara tidak rasional, hal itu dapat memicu ketidakpatuhan dari perusahaan, yang pada gilirannya akan memperburuk situasi ketenagakerjaan. Selain itu, banyak pekerja bisa beralih ke sektor informal karena rendahnya daya tarik sektor formal yang tidak dapat mengikuti kenaikan biaya tenaga kerja.

Gunawan juga menegaskan bahwa kebijakan pengupahan harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi daerah masing-masing. Setiap kebijakan yang diambil, kata dia, harus mempertimbangkan keberlanjutan usaha serta kesejahteraan pekerja. Bila tidak bijaksana, kebijakan ini bisa menyebabkan ketimpangan yang lebih besar antara sektor formal dan informal. berita terbaik

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam membuat keputusan terkait UMP untuk memastikan kebijakan tersebut mendukung pembangunan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Budi Gunawan mengajak para kepala daerah untuk lebih matang dalam merencanakan kebijakan ini, agar tidak terjebak dalam keputusan yang hanya berdampak jangka pendek.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu juga menyinggung pentingnya perencanaan yang matang dalam menghadapi potensi risiko ekonomi yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada angka semata, tetapi juga harus memperhatikan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. berita terbaik

Baca juga :

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *