Latest Program: Danantara Tegaskan DSI Bukan Ambil Alih Ekspor Sumber Daya Alam

Latest Program: DSI Tidak Ambil Alih Ekspor SDA, Fokus pada Pengawasan Transparansi

Program Terbaru Pemerintah untuk Memperkuat Pengawasan Ekspor

Latest Program – Pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait meluncurkan kebijakan baru yang menegaskan bahwa DSI (Direktorat Sumber Daya Indonesia) tidak akan mengambil alih langsung ekspor sumber daya alam (SDA), melainkan menjadi institusi yang memantau dan mengoptimalkan proses tersebut. Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), Dony Oskaria, menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjaga transparansi dan mencegah praktik yang merugikan negara, seperti transfer pricing atau under invoicing, yang sering terjadi dalam perdagangan ekspor SDA.

Program terbaru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan komoditas strategis seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral berharga dapat diekspor dengan nilai maksimal. Dony mengatakan, dengan adanya DSI, pemerintah berharap dapat mengontrol harga jual ekspor sehingga pendapatan negara meningkat. “Kita ingin pendapatan negara lebih besar, bukan menghancurkan sistem pendapatan sebelumnya,” ujarnya, dalam wawancara Jumat (12/6/2026).

Pengawasan SDA dan Peran DSI dalam Meningkatkan Efisiensi

Latest Program – DSI diberi tugas untuk memastikan ekspor SDA dilakukan secara transparan dan berkelanjutan. Pemerintah menegaskan bahwa perusahaan eksportir tetap memiliki kebebasan menentukan harga jual, selama sesuai dengan harga pasar yang ditetapkan. Dony menjelaskan bahwa DSI akan memanfaatkan sistem terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengumpulkan data ekspor secara real-time, sehingga kemungkinan kesalahan atau manipulasi harga bisa diminimalkan.

Dalam peran pengawasannya, DSI akan memeriksa transaksi ekspor secara berkala, terutama dalam hal penggunaan transfer pricing, yang sering dilakukan perusahaan untuk mengalihkan keuntungan ke luar negeri. Selain itu, under invoicing, atau pengurangan nilai ekspor yang dilaporkan, juga menjadi fokus utama. Dony menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar menggantikan sistem lama, tetapi memperkuat pengawasan guna memastikan keadilan dalam penerimaan pendapatan negara.

“Yang penting tujuannya adalah tidak boleh terjadi transfer pricing atau under invoicing. Lalu bagaimana pemerintah memantau ini? Dibentuklah DSI,” tambah Dony.

Latest Program – DSI diperkenalkan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan ekspor SDA. Dengan adanya institusi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa perusahaan eksportir tidak mengambil keuntungan berlebihan dari ekspor, yang sebelumnya sering terjadi karena kurangnya pengawasan. Pihak berwenang menyatakan bahwa kebijakan ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan industri ekspor secara sehat, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan bisnis dan kepentingan nasional.

Pelaku usaha di sektor SDA diberi waktu hingga akhir 2026 untuk beradaptasi dengan sistem baru. Selama masa transisi dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026, perusahaan tetap bisa menjalankan operasional eksportir seperti biasa, namun diwajibkan melaporkan kegiatan ekspor ke DSI secara berkala. Dony mengungkapkan bahwa langkah ini diharapkan meningkatkan akurasi data ekspor dan mempermudah pengawasan terhadap volume serta harga jual komoditas strategis.

Latest Program – DSI juga diharapkan menjadi penggerak penguatan ekosistem investasi di sektor SDA. Dengan adanya sistem yang lebih transparan, investor akan lebih percaya pada konsistensi harga ekspor dan peluang pertumbuhan industri. Dony menegaskan bahwa kebijakan ini akan berdampak positif dalam jangka panjang, karena memberikan rasa aman bagi perusahaan eksportir dan mencegah praktek yang merugikan negara. “Kami ingin semua pihak memahami bahwa DSI bukan calo, tetapi mitra dalam meningkatkan kualitas ekspor,” tambahnya.

Dalam upayanya menjaga keterbukaan, pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan DSI akan didiskusikan dengan berbagai stakeholder, termasuk asosiasi usaha dan pengusaha lokal. Dony menegaskan bahwa sistem ini dirancang fleksibel, sehingga tidak mengganggu operasional bisnis. “Kita ingin pendapatan negara meningkat, tapi juga menjaga keseimbangan antara transparansi dan dinamika pasar,” kata mantan Direktur Ekspor SDA tersebut.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6 untuk mengetahui perubahan kebijakan terkait ekspor SDA dan dampaknya terhadap industri. Latest Program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap dapat mencapai target pendapatan maksimal dari ekspor SDA, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung perdagangan internasional.