Main Agenda: Fee Rp 1,6 Miliar Demi Ubah Audit BPK di Muara Enim

Fee Rp 1,6 Miliar Demi Ubah Audit BPK di Muara Enim

Main Agenda – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Main Agenda dalam penyelidikan kasus korupsi terkait laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Tahun Anggaran 2025 melibatkan dana sebesar Rp 1,6 miliar yang digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan. Pernyataan ini diberikan oleh Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026). Menurut Taufik, Main Agenda ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan audit BPK tidak menemui hasil yang tidak sesuai dengan keinginan pihak tertentu.

Proses Negosiasi dan Sumber Dana

Dalam rangka memenuhi Main Agenda perubahan audit BPK, seorang pihak swasta bernama Augusz Dewanggara (AGG alias ANG) dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Abi Nurwardani (ABN), terlibat dalam diskusi untuk menetapkan biaya imbalan. “Selama negosiasi, AGG menyatakan bahwa dana sebesar Rp 1,6 miliar diperlukan untuk memperbaiki laporan keuangan yang telah diaudit,” jelas Taufik dalam wawancara. Jumlah ini diusulkan sebagai imbalan untuk memastikan hasil audit dapat diubah sesuai dengan kepentingan pihak yang terlibat.

“Dalam rangka memenuhi Main Agenda, ada kebutuhan dana sekitar Rp 1,6 miliar yang akan diberikan kepada pihak swasta sebagai imbalan perubahan hasil audit,” ungkap Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Ia menjelaskan bahwa penyetoran dana tersebut menjadi bagian dari strategi untuk mengalihkan perhatian publik dan memperkuat posisi pihak tertentu dalam penyelidikan.

Penggunaan dana dari satu persen pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau dua persen pagu anggaran pengadaan menjadi solusi yang diusulkan dalam Main Agenda ini. Taufik menyatakan bahwa setelah mendapat kesepakatan, pihak-pihak terkait menetapkan jumlah fee yang akan diberikan sebagai bentuk pertukaran untuk mengubah hasil audit BPK. Proses ini menunjukkan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan utama dalam kasus korupsi yang sedang ditelusuri.

Gerakan Perintah Berjenjang

KPK menegaskan bahwa Main Agenda ini tidak terjadi secara spontan, melainkan berawal dari perintah berjenjang yang diberikan oleh Edison, mantan Bupati Muara Enim. Edison memerintahkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Muara Enim, Rusdi Hairullah, untuk mendorong upaya perubahan audit. Rusdi kemudian meminta Abi Nurwardani (ABN) untuk menindaklanjuti langkah tersebut.

Proses negosiasi yang terjadi dalam Main Agenda ini menunjukkan keterlibatan pihak-pihak yang berada di tingkatan berbeda. Berdasarkan informasi dari KPK, setelah Edison memberikan instruksi, Rusdi Hairullah bertindak sebagai penghubung dalam pembicaraan dengan pihak swasta. Ini menggambarkan sistem korupsi yang berlapis, di mana kekuasaan dan pengaruh saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. KPK menyatakan bahwa Main Agenda ini adalah salah satu dari rangkaian kegiatan yang menunjukkan penyelewengan dana publik.

Di samping itu, KPK juga menyebutkan bahwa Main Agenda perubahan audit BPK ini dilakukan dalam upaya untuk menghindari konsekuensi hukum yang lebih berat. Dengan mengubah hasil audit, pihak yang terlibat berharap dapat meminimalkan risiko penangkapan atau penuntutan lebih lanjut. Proses ini juga menjadi bagian dari skandal korupsi yang semakin mengemuka di tengah pemerintahan Muara Enim.

Konsekuensi dan Keterlibatan Pihak Lain

KPK melanjutkan penyelidikannya dalam Main Agenda ini dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 7–8 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, lima tersangka ditahan di Jakarta, sementara lima lainnya di Sumatera Selatan. Operasi tangkap tangan (OTT) ini menjadi OTT ke-12 di tahun 2026, menunjukkan intensitas penyelidikan terhadap kasus dugaan suap di Muara Enim.

Di hari berikutnya, KPK melakukan OTT lanjutan dan menangkap lima aparatur sipil negara (ASN) BPK RI. Operasi ini menjadi OTT ke-13 di tahun 2026, menegaskan bahwa Main Agenda perubahan audit tidak hanya melibatkan pihak pemerintah daerah, tetapi juga pihak BPK yang menjadi pihak pemeriksa. Tersangka yang terlibat dalam Main Agenda ini meliputi Edison, Abi Nurwardani, Cory Erin Hardi (pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi), dan Adi Triyadi, yang merupakan keponakan Edison.

Menurut Taufik, Main Agenda ini juga mencakup keterlibatan titik-titik kritis dalam proses pemeriksaan. Selain itu, lima orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk Titin Rita Lestari, ASN BPK RI yang pernah menjabat Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Keterlibatan Titin dalam Main Agenda ini menunjukkan bahwa ada pengaruh dari pihak dalam BPK terhadap keputusan audit.

KPK terus mengejar Main Agenda dalam kasus ini untuk menemukan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar penuntutan lebih lanjut. Penyidik menyatakan bahwa semua kegiatan yang dilakukan dalam Main Agenda ini memiliki bukti yang kuat, termasuk dokumen-dokumen terkait dana yang dikeluarkan untuk mengubah hasil audit. Dengan adanya Main Agenda, KPK berharap dapat mengungkap seluruh jaringan korupsi yang terjadi di Muara Enim.