New Policy: BGN Rekrut Profesor Gizi dan Dokter Anak Jadi Dewan Pengarah, Ini Tugasnya

BGN Beri New Policy: Rekrut Profesor Gizi dan Dokter Anak Jadi Dewan Pengarah

New Policy – Jakarta, Liputan6.com — Badan Gizi Nasional (BGN) baru saja melakukan rekrutmen strategis dengan menggaet para ahli gizi dan dokter anak sebagai anggota Dewan Pengarah. Langkah ini menjadi bagian dari New Policy yang bertujuan meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara signifikan. Dengan memasukkan tokoh-tokoh berpengalaman di bidang kesehatan masyarakat dan nutrisi, BGN berharap bisa mengoptimalkan distribusi makanan yang seimbang dan sesuai kebutuhan anak-anak Indonesia.

Struktur Baru dan Tugas Dewan Pengarah

Dewan Pengarah BGN akan memiliki struktur yang lebih kuat, dengan jumlah anggota minimal lima hingga tujuh orang. New Policy ini mengubah sistem pengambilan keputusan sebelumnya, sehingga dewan ini akan bertugas sebagai penasihat utama dalam merancang strategi program MBG. Nanik S. Deyang, yang dilantik sebagai Kepala BGN, menjelaskan bahwa anggota dewan akan memastikan setiap menu yang disajikan sesuai standar gizi nasional. “Kami ingin membangun kepercayaan publik melalui New Policy ini,” katanya.

Dewan Pengarah akan bertindak sebagai komitmen BGN terhadap transparansi dan akuntabilitas. Selain ahli gizi, para dokter anak juga akan memantau kesehatan penerima manfaat MBG, terutama untuk memastikan bahwa menu yang diberikan sesuai dengan nutrisi yang diperlukan anak-anak dalam berbagai usia. “Tujuan utamanya adalah mengurangi risiko kekurangan gizi, terutama pada kelompok rentan seperti balita,” tambah Nanik.

Inspeksi Rutin dan Penilaian Kualitas

New Policy BGN juga menetapkan protokol inspeksi rutin ke dapur-dapur distribusi. Seluruh menu akan diperiksa secara berkala untuk memastikan bahwa komposisi nutrisi sesuai pedoman teknis yang telah ditetapkan. Proses penilaian ini akan menggunakan sistem grading, di mana dapur yang mampu memenuhi standar tertinggi akan diberikan rating terbaik. “Ini adalah langkah penting untuk memantau konsistensi program, karena kualitas makanan akan memengaruhi kesehatan anak-anak secara langsung,” jelas Nanik.

Keputusan ini juga memperkuat komitmen BGN untuk menghindari kesalahan dalam distribusi. Dengan adanya dewan pengarah, setiap perubahan dalam MBG akan lebih dipertimbangkan matang. “Kami tidak hanya memperhatikan jumlah distribusi, tetapi juga kualitasnya,” tutur Nanik. Hal ini menjadi perbedaan mendasar dari New Policy sebelumnya, di mana fokus utama hanya pada volume penerima manfaat.

Pelantikan Pimpinan Baru dan Latar Belakang

Presiden Prabowo Subianto melantik tiga posisi baru di BGN Senin (8/6/2026) di Istana Negara, Jakarta. Nanik S. Deyang menggantikan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, sementara Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Nanik, seorang profesional gizi, memperkuat tim BGN dengan pendekatan ilmiah, sementara Agustina yang sebelumnya menjabat di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membawa pengalaman dalam pengawasan administratif. Trenggono, berasal dari PT Agrinas Pangan Nusantara, akan berperan dalam mengelola logistik program MBG.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/M Tahun 2026, yang mencakup pemberhentian dan pengangkatan pimpinan BGN. Tiga pimpinan lama sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Dengan New Policy ini, BGN diharapkan mampu memperbaiki reputasi dan efisiensi program yang telah menjangkau jutaan anak di Indonesia.

Peran Dewan Pengarah dalam Membangun Kepercayaan

Dewan Pengarah yang baru terbentuk akan menjadi garda depan dalam membangun kepercayaan publik terhadap MBG. Para ahli gizi dan dokter anak akan mengevaluasi kebijakan distribusi, termasuk penggunaan bahan baku, metode penyajian, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. “Kami ingin membuat MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga alat penting untuk meningkatkan kesehatan anak,” ungkap Nanik. Hal ini selaras dengan visi New Policy BGN yang ingin memperkuat peran lembaga dalam peningkatan kualitas layanan publik.

Kehadiran dewan pengarah juga menjadi upaya pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan beragam masyarakat. “Dengan latar belakang beragam, dewan akan mampu merancang program yang lebih inklusif,” jelas Nanik. Inspeksi yang lebih ketat, kombinasi dengan penilaian teknis, dan kehadiran para profesional dalam bidang kesehatan masyarakat adalah elemen penting dari New Policy yang ingin menciptakan sistem distribusi MBG yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari New Policy, BGN juga berencana mengadakan pelatihan untuk para petugas di lapangan. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap langkah distribusi dilakukan dengan cara yang benar dan terukur. “Kami akan mengedukasi petugas agar lebih memahami pentingnya standar gizi,” katanya. Dengan memperkuat kapasitas tenaga kerja di lapangan, BGN berharap mampu mempercepat realisasi kebijakan tersebut dan menjangkau lebih banyak anak di seluruh Indonesia.

Dewan Pengarah BGN akan mulai bekerja secara aktif dalam beberapa bulan ke depan. Anggota dewan akan menyusun rencana kerja yang komprehensif, termasuk pengembangan sistem pemantauan online untuk setiap dapur distribusi. “Kami juga akan mendorong partisipasi masyarakat melalui mekanisme pengaduan dan penilaian,” pungkas Nanik. Dengan New Policy ini, BGN berkomitmen untuk memperbaiki segala aspek program MBG, mulai dari kebijakan hingga implementasinya di lapangan.