Pemerintah Tarik Utang Rp 305,5 Triliun hingga April 2026

Pemerintah Tarik Utang Rp 305,5 Triliun hingga April 2026

Pemerintah Tarik Utang Rp 305 5 Triliun – Dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (19/5/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa hingga 30 April 2026, realisasi penarikan utang telah mencapai Rp 305,5 triliun. Angka ini mencerminkan 36,7 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp 832,2 triliun.

Realisasi Pembiayaan Non Utang

Sementara itu, realisasi pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp 7 triliun, atau 4,9 persen dari target APBN sebesar Rp 143,1 triliun. Total pembiayaan anggaran hingga akhir April 2026 mencapai Rp 298,5 triliun, yang merupakan 43,3 persen dari target sebesar Rp 689,1 triliun.

“Ini pembiayaan terjaga dan terukur. Saya pikir pembiayaan utang sampai dengan April sebesar Rp 305,5 triliun,”

kata Purbaya. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kinerja pembiayaan anggaran tetap sesuai dengan desain APBN (on-track) serta mampu mendukung pengelolaan fiskal yang dapat dipercaya.

Keseimbangan Primer dan Pertumbuhan Pendapatan

Kinerja APBN 2026 disebut dikelola secara hati-hati, dengan memperhatikan likuiditas pemerintah dan kondisi pasar keuangan. Defisit APBN hingga 30 April 2026 turun menjadi 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara Rp 164,4 triliun.

Pendapatan negara tumbuh 13,3 persen, mencapai Rp 918,4 triliun, atau 29,1 persen dari target APBN sebesar Rp 3.153,6 triliun. Sementara belanja pemerintah meningkat 34,3 persen menjadi Rp 1.082,8 triliun, atau 28,2 persen dari target sebesar Rp 3.842,7 triliun.

Keseimbangan primer berbalik surplus setelah defisit, dengan nilai mencapai Rp 28 triliun. Surplus ini menunjukkan kondisi fiskal pemerintah masih cukup stabil untuk menopang pengelolaan pendapatan, belanja, dan utang.

Posisi Utang Pemerintah

Sebelumnya, utang pemerintah tercatat hampir menembus Rp 10.000 triliun, tepatnya mencapai Rp 9.920,42 triliun hingga akhir Maret 2026. Angka ini meningkat Rp 282,52 triliun dibandingkan akhir Desember 2025 yang sebesar Rp 9.637,90 triliun.

“Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60%. Kita masih jauh, kenapa lu nanya lagi? Masih aman, masih sekitar 40% lebih sedikit, jadi aman,”

kata Purbaya dalam media briefing di Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Ia menegaskan bahwa rasio utang Indonesia berada di level 40,75%, yang jauh lebih rendah dari ambang batas 60%.

Purbaya juga menyebut rasio utang RI relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini mencerminkan pengelolaan utang pemerintah yang hati-hati dan terukur.

“Singapura 180%, Malaysia 60% lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding AS juga, dibanding Jepang,”

ungkap Purbaya. Menurutnya, dalam konteks fiskal, defisit anggaran diatur maksimal 3 persen, sementara rasio utang terhadap PDB tetap di bawah 60%.