PCNU Serahkan Uang ke KPK terkait Kasus ATR/BPN, Nilainya Ratusan Juta

KPK Telusuri Dana Ratusan Juta dari Pengurus PCNU dalam Perkara ATR/BPN

Beritaterbaik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami penyerahan dana dari sejumlah anggota Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang diduga berkaitan dengan penyidikan perkara korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Nilai salah satu dana yang dilaporkan disebut mencapai kisaran ratusan juta rupiah.

Penyerahan uang itu belum otomatis berarti seluruh dana menjadi barang sitaan. Penyidik KPK masih memeriksa asal dana, tujuan penggunaannya, serta hubungan masing-masing nominal dengan perkara yang sedang ditangani. Dana yang terbukti tidak berkaitan dengan penyidikan akan dikembalikan.

Penyitaan Bergantung Hasil Pendalaman

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan langkah sejumlah pihak dari PCNU menyerahkan uang dipandang sebagai dukungan terhadap pengungkapan perkara. Namun, proses hukum tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan pemeriksaan objektif.

“Nanti kita lihat perkembangan dari penyidikan perkara ini. Memang beberapa dari pihak PCNU sudah melaporkan dan juga menyerahkan uang yang diduga terkait dengan perkara ini. Dan dari penyerahan uang itu kemudian langsung dilakukan penyitaan oleh penyidik. Sehingga dalam konteks penyerahan uang ini, tentu itu menjadi sebuah dukungan bagi KPK dalam proses pengungkapan perkara di ATR/BPN ini,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (26/10/2026).

Pemeriksaan tersebut diperlukan agar penyidik dapat membedakan dana yang memiliki kaitan langsung dengan dugaan tindak pidana dari uang yang sebenarnya berada di luar lingkup perkara. KPK tidak akan menyamakan semua dana yang diserahkan sebagai bagian dari kasus tanpa dukungan hasil penelusuran.

“Penyidik akan mendalami lagi apakah sejumlah uang yang diserahkan tersebut memang kesemuanya berkaitan dengan perkara ATR/BPN, atau ada sebagian uang yang tidak terkait, atau bahkan misalnya semuanya tidak terkait, nah semuanya nanti akan jadi materi pendalaman,” ujarnya.

Penjelasan itu menegaskan bahwa penyerahan uang merupakan awal dari proses verifikasi, bukan penetapan akhir mengenai status dana. Dalam penyidikan, keterkaitan suatu uang dengan perkara perlu diuji melalui keterangan pihak-pihak terkait serta penelaahan terhadap alur dan tujuan penggunaan dana tersebut.

Dana yang Tidak Terkait Akan Dikembalikan

KPK menekankan bahwa penyitaan dilakukan secara terbatas terhadap uang yang diduga terkait dengan materi penyidikan ATR/BPN. Apabila pemeriksaan menunjukkan uang itu tidak memiliki hubungan dengan perkara, penyidik akan mengembalikannya kepada pihak yang menyerahkan.

“Jika memang uang yang sudah diserahkan itu tidak terkait, maka nanti penyidik juga akan melakukan pengembalian. Jadi yang disita hanya memang uang-uang yang diduga terkait dengan perkara penyidikan ini,” tegas Budi.

Pernyataan tersebut penting karena status dana yang diserahkan dapat berbeda-beda. Ada dana yang mungkin memerlukan pendalaman lebih lanjut, ada pula yang sejak tahap awal dinilai tidak berhubungan dengan perkara. Karena itu, keputusan penyitaan tidak semata ditentukan oleh siapa yang menyerahkan uang, melainkan oleh hasil pemeriksaan terhadap keterkaitannya dengan dugaan korupsi.

PCNU Sumatera Utara Melaporkan Sekitar Rp240 Juta hingga Rp250 Juta

Salah satu penyerahan dana berasal dari pengurus PCNU di Sumatera Utara. Budi menyebut nominal yang dilaporkan berada pada rentang sekitar Rp240 juta hingga Rp250 juta. Dana tersebut masuk dalam materi yang akan didalami penyidik dalam pengungkapan perkara ATR/BPN.

“Di antaranya kemarin, pekan lalu ya, PCNU dari wilayah Sumatera Utara itu ada pelaporan sekitar 240 atau 250 juta,” ungkap Budi.

Selain Sumatera Utara, terdapat pula penyerahan atau pelaporan dana dari unsur PCNU di daerah lain. Namun, setelah permintaan keterangan awal dan penelaahan awal dilakukan, uang dari laporan lain itu diduga tidak berkaitan dengan perkara ATR/BPN. Dalam kondisi tersebut, penyidik tidak melakukan penyitaan.

“Kemudian ada pelaporan dari PCNU lain, tapi memang sedang dilakukan permintaan keterangan awal, uang tersebut diduga tidak terkait dengan perkara di ATR/BPN, sehingga kemudian penyidik juga tidak melakukan penyitaan,” tandasnya.

Perbedaan penanganan atas masing-masing dana memperlihatkan bahwa KPK melakukan penilaian per kasus dan per nominal. Uang yang masuk melalui penyerahan sukarela tetap harus diuji relevansinya sebelum dapat dikategorikan sebagai barang bukti dalam penyidikan.

Makna Pendalaman dalam Tahap Penyidikan

Bagi publik, proses ini menunjukkan bahwa penyidikan perkara korupsi tidak hanya berfokus pada pemeriksaan orang atau dokumen, tetapi juga dapat mencakup penelusuran dana yang diduga berkaitan dengan perkara. Penyerahan uang dapat membantu penyidik membuka informasi tambahan, tetapi status hukumnya tetap bergantung pada hasil pendalaman.

KPK juga memberi kepastian bahwa pihak yang menyerahkan dana tidak serta-merta kehilangan hak atas uang yang ternyata bersih dari kaitan perkara. Jika unsur keterkaitan tidak ditemukan, mekanisme pengembalian akan ditempuh. Sebaliknya, dana yang terbukti relevan dapat disita untuk kepentingan pembuktian.

Penyidikan perkara ATR/BPN masih terus berkembang. KPK akan menelaah seluruh informasi dan dana yang masuk secara cermat untuk memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan fakta serta kebutuhan pembuktian perkara.