Bareskrim Telusuri Aset Rp 500 Miliar di Kasus PT DSI

Bareskrim Lacak Aset Lebih dari Rp500 Miliar dalam Perkara PT DSI

Beritaterbaik.com – Penelusuran aset dalam perkara dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) telah menghasilkan temuan bernilai lebih dari Rp500 miliar. Nilai itu menjadi bagian penting dari upaya pemulihan kerugian korban, meski pengembalian dana tetap harus melalui tahapan hukum serta mekanisme pemulihan aset yang berlaku.

Jumlah aset yang ditemukan tersebut mendekati 50 persen dari nilai restitusi yang diajukan korban, yang diperkirakan sekitar Rp1 triliun. Penanganan perkara ini tidak hanya diarahkan pada pemidanaan pihak yang diduga terlibat, melainkan juga pada pencarian, pengamanan, dan penyitaan harta yang berkaitan dengan tindak pidana.

110 Aset Tanah dan Bangunan Diamankan

Dalam berkas perkara tersangka berinisial FH pada klaster ketiga, penyidik Subdirektorat II/Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah menyita sekaligus memblokir 110 aset berupa tanah dan bangunan. Penyidik juga mengamankan uang tunai dengan nilai hampir Rp5,4 miliar.

Kepala Subdirektorat II/Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Arsal Sahban, menyampaikan bahwa pelacakan aset telah menjadi fokus sejak penyidikan dimulai. Langkah itu dilakukan agar korban memiliki peluang lebih besar memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami.

“Atas petunjuk dan arahan Bapak Direktur Tipideksus, Kombes Pol Suhasto, kami diperintahkan untuk memaksimalkan tracing aset sejak hari pertama penyidikan. Beliau selalu menekankan bahwa penegakan hukum dalam kejahatan keuangan tidak cukup hanya memenjarakan pelaku, tetapi harus menghadirkan manfaat nyata bagi korban. Arahan beliau itulah yang kami jalankan,” ujar Arsal.

Dalam kasus kejahatan keuangan, pelacakan aset memiliki peran yang menentukan. Putusan pidana terhadap pelaku tidak secara otomatis berarti korban segera menerima kembali dana mereka. Karena itu, aset yang diduga berasal dari kejahatan atau memiliki kaitan dengan aliran dana perkara perlu lebih dahulu diidentifikasi dan diamankan untuk kepentingan proses hukum.

Aset Tidak Seluruhnya Tercatat Atas Nama FH

Arsal menjelaskan bahwa harta yang disita dan diblokir dalam berkas FH tidak semuanya terdaftar atas nama tersangka. Penyidik turut menelusuri aset yang diduga berasal dari tindak pidana PT DSI, termasuk kepemilikan yang berada pada nama pihak lain maupun perusahaan yang memiliki keterkaitan.

“Perlu kami sampaikan, aset yang disita dan diblokir dalam berkas FH tidak semuanya milik FH. Sepanjang aset tersebut berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh PT Dana Syariah Indonesia, siapa pun pemiliknya, termasuk pihak dan perusahaan yang terafiliasi, dapat kami sita untuk kepentingan pemulihan kerugian korban,” tegasnya.

Pendekatan ini memungkinkan penyidik mengikuti jejak aset melalui berbagai pihak dan jalur transaksi. Fokusnya bukan semata-mata pada nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan, tetapi juga pada dugaan hubungan aset tersebut dengan perkara yang sedang ditangani.

Tiga Kelompok Barang Bukti

Data penyidik membagi aset dalam berkas FH ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama mencakup 60 aset yang telah dikenai penyitaan dan pemblokiran. Dari jumlah itu, 52 aset berupa dokumen serta bukti kepemilikan tanah.

Dokumen tersebut terdiri atas 28 sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, 11 sertifikat hak milik atau SHM, 11 surat pelepasan hak, satu akta jual beli, dan satu peta bidang tanah. Keseluruhan aset itu memiliki luas sekitar 1,9 hektare.

Lokasinya tersebar di Parung Panjang, Parung, Gunung Putri, dan Kemang di Kabupaten Bogor. Aset lain berada di Pondok Aren, Tangerang Selatan; Meruya Selatan, Jakarta Barat; Jagakarsa, Jakarta Selatan; serta Setu, Kabupaten Bekasi.

Delapan aset lain dalam kelompok pertama berkaitan dengan agunan pembiayaan hasil pengalihan piutang atau cessie dari sebuah bank pembiayaan rakyat syariah. Bank tersebut disebut memiliki saham mayoritas yang dimiliki FH. Aset terkait berbentuk sembilan sertifikat tanah dengan luas kurang lebih 5.300 meter persegi, tersebar dari Bekasi, Bogor, dan Sukabumi hingga Pekalongan serta Palembang.

Kelompok kedua meliputi 50 bidang tanah berstatus SHM yang telah diblokir. Luas gabungannya sekitar 9.200 meter persegi. Sebanyak 21 bidang terletak di Kota Depok dan 22 bidang berada di Kota Tangerang Selatan. Lima bidang ditemukan di Kota Surakarta, sedangkan Jakarta Selatan dan Kabupaten Bogor masing-masing memiliki satu bidang.

Sementara itu, kelompok ketiga berisi uang tunai hampir Rp5,4 miliar yang disita dari sejumlah pihak terkait serta barang bukti elektronik milik tersangka. Barang elektronik dapat menjadi bagian penting dalam pembuktian karena dapat membantu penyidik menelusuri komunikasi, dokumen, maupun aliran transaksi yang relevan dengan perkara.

Empat Klaster untuk Menelusuri Aliran Dana

Penyidikan perkara PT DSI dibagi ke dalam empat klaster. Pembagian ini dimaksudkan agar pemeriksaan peran para pihak dan pencarian aset dapat dilakukan secara lebih terarah, mengingat setiap klaster memiliki jalur aliran dana serta karakter keterlibatan yang berbeda.

“Perkara ini kami bagi ke dalam empat klaster supaya tracing aset bisa lebih fokus dan maksimal. Setiap klaster punya peran dan jalur aliran dana yang berbeda, sehingga asetnya bisa kami kejar satu per satu sampai tuntas. Semua ini kami lakukan dalam rangka memenuhi hak restitusi para korban,” jelas Arsal.

Dari pelacakan pada seluruh klaster, nilai aset yang berhasil ditelusuri telah melewati Rp500 miliar. Angka tersebut belum dapat dimaknai sebagai dana yang otomatis siap dibagikan, sebab status aset masih terkait proses penyitaan, pemblokiran, pembuktian, dan pemulihan sesuai prosedur hukum.

Namun, temuan aset dalam skala besar memberi gambaran bahwa upaya pemulihan korban menjadi salah satu perhatian utama dalam penanganan perkara ini. Bagi korban, proses tersebut penting karena restitusi berkaitan dengan hak untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

Dengan nilai restitusi yang dimohonkan sekitar Rp1 triliun, aset yang telah terlacak lebih dari Rp500 miliar mendekati separuh dari total kebutuhan pemulihan yang diajukan. Kelanjutan proses hukum akan menentukan bagaimana aset-aset tersebut dapat digunakan dalam rangka memenuhi hak para korban PT Dana Syariah Indonesia.