Prabowo: Saya dan Pramono Beda Partai, tapi Bisa Bekerja Sama

Prabowo Soroti Kerja Sama Lintas Partai dalam Pengelolaan Jakarta

Beritaterbaik.com – Presiden Prabowo Subianto menempatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai contoh penting dalam praktik demokrasi Indonesia. Dalam peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai di Stasiun LRT Manggarai pada Rabu, 16 September 2026, Prabowo menegaskan perbedaan latar belakang partai politik tidak perlu menjadi penghalang bagi kerja pemerintahan.

Prabowo memimpin pemerintahan di tingkat nasional, sedangkan Pramono Anung menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Keduanya berasal dari partai politik yang berbeda dan pernah berada dalam ruang persaingan elektoral. Namun, ia menilai kondisi tersebut tetap dapat berjalan seiring dengan hubungan kerja yang saling menghargai demi kepentingan masyarakat.

Saya, Presiden Republik Indonesia, memimpin pemerintah pusat. Saudara Pramono Anung, Gubernur DKI, memimpin pemerintah daerah Jakarta. Kita datang dari partai yang berbeda. Kita bersaing dalam pemilihan umum. Tapi kita bisa bekerja sama. Kita bisa saling menghormati.

Mandat Pemimpin Berasal dari Rakyat

Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa jabatan publik bukan semata posisi kekuasaan. Presiden, gubernur, maupun wakil gubernur menerima mandat dari rakyat dan karenanya memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan pelayanan kepada warga.

Ia menyebut kesadaran atas asal mandat tersebut perlu menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Bagi Prabowo, pemimpin harus melihat dirinya sebagai pelayan rakyat, dengan tenaga, gagasan, dan upaya yang diarahkan untuk kepentingan Indonesia.

Karena kita sadar, di dalam hati sanubari kita, bahwa kita dipilih oleh rakyat. Kita di sini, saya di sini sebagai Presiden, Saudara Pramono sebagai Gubernur, Saudara Rano sebagai Wakil Gubernur, pelayan rakyat. Kita petugasnya rakyat.

Pikiran kita, tenaga kita, upaya kita, semuanya untuk rakyat Indonesia.

Pesan itu menyoroti peran pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dalam konteks Jakarta dan kawasan sekitarnya, koordinasi antarpemerintahan menjadi relevan karena kebutuhan warga tidak berhenti pada batas administrasi. Mobilitas harian, jaringan transportasi, serta kegiatan ekonomi menghubungkan banyak wilayah dalam satu kawasan metropolitan.

LRT dan Kebutuhan Konektivitas Metropolitan

Peresmian rute LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai menjadi latar penyampaian pesan kerja sama tersebut. Transportasi publik memiliki kaitan langsung dengan aktivitas warga yang bergerak dari kawasan tempat tinggal menuju pusat kerja, pendidikan, layanan, dan berbagai kebutuhan sehari-hari.

Jalur yang menghubungkan Kelapa Gading dan Manggarai juga menempatkan Manggarai sebagai salah satu titik penting dalam pergerakan transportasi di Jakarta. Pengembangan serta pengelolaan infrastruktur seperti ini membutuhkan kesinambungan kebijakan, pelaksanaan yang tertib, dan perhatian terhadap manfaat bagi pengguna.

Prabowo menilai kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja bersama dapat memperkuat pengelolaan kawasan yang jumlah penduduknya sangat besar. Ia menyebut Jabodetabek sebagai metropolitan dengan populasi mencapai 42 juta jiwa, bahkan berpotensi lebih besar daripada sejumlah negara di dunia.

Bahwa kita bisa mengelola suatu aglomerasi, suatu metropolitan sebesar ini, 42 juta, mungkin lebih besar dari banyak negara di dunia, kita bisa mengelola dengan aman, dalam suasana demokratis, tapi tertib. Contoh yang paling baik daripada bernegara secara Indonesia.

Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya tantangan tata kelola kawasan perkotaan yang saling terhubung. Kepadatan penduduk, perjalanan lintas wilayah, serta kebutuhan akan layanan umum menuntut pemerintah untuk menjaga koordinasi meski setiap daerah memiliki kepala pemerintahan dan kewenangan masing-masing.

Jabatan Dipandang sebagai Tanggung Jawab

Prabowo juga menyampaikan pandangan tegas mengenai sikap yang harus dimiliki pejabat publik. Ia menyatakan pemimpin perlu berani menepi apabila tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menjalankan amanat pelayanan kepada masyarakat.

Baginya, menerima mandat rakyat berarti bersedia bekerja bagi kepentingan yang lebih luas, bukan untuk tujuan pribadi maupun kelompok. Penekanan ini menjadi bagian dari pandangannya bahwa kepemimpinan harus diukur dari kesediaan melayani dan menempatkan kepentingan bangsa di atas pertimbangan lain.

Kalau kita tidak kuat dan kita tidak sanggup, ya kita harus ksatria, kita harus minggir. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.

Kerja sama lintas partai yang disampaikan Prabowo tidak menghapus keberadaan kompetisi dalam pemilihan umum. Persaingan politik tetap berlangsung sebagai bagian dari demokrasi, sementara urusan pemerintahan setelah pemilihan menuntut kemampuan untuk membangun kesepahaman dalam menjalankan mandat publik.

Dalam kerangka itu, hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipandang sebagai contoh bahwa perbedaan pilihan politik dapat berada berdampingan dengan agenda pelayanan masyarakat. Bagi warga, ukuran utama dari kerja sama tersebut adalah hadirnya tata kelola yang tertib, aman, serta berorientasi pada kebutuhan sehari-hari.